Berharap Anggotanya Jadi Komisioner, Tito: Jangan Lupa Polisi Ikut Besarkan KPK

Berharap Anggotanya Jadi Komisioner, Tito: Jangan Lupa Polisi Ikut Besarkan KPK
Jenderal Tito Karnavian. ( Foto: Antara )
Farouk Arnaz / JAS Selasa, 25 Juni 2019 | 12:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com — Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan jika anggota Polri tidak dilarang untuk menjadi pimpinan KPK. Tito juga mengingatkan jasa Polri membesarkan KPK dan korps baju cokelat itu akan mengirimkan perwira terbaiknya untuk menjadi komisioner di lembaga anti rasuah itu.

“Itu terbuka untuk umum. Pimpinan KPK itu, sebetulnya bagi yang paham, adalah lima orang kolektif kolegial komisioner. Tapi kadang-kadang pengertiannya pimpinan ini dianggap ketua maka saya gunakan saja istilah komisioner,” kata Tito di Mabes Polri Selasa (25/6).

Tito mengaku memberikan kesempatan dan mempersilakan anggota Polri— terutama perwira tinggi—untuk mendaftar dan yang yang merasa punya kemampuan.

Monggo. Sekarang yang mendaftar itu kan banyak nanti kan terserah dengan pansel nanti ada tahapan tahapan tes kesehatan, jasmani dan lainnya. Ada sistem gugur diantaranya, kalau saya membatasi, misalnya hanya dua tiga orang anggota Polri yang maju dan tiba-tiba enggak lolos, ya bagi Polri rugi kan,” tambahnya.

Sebagai pimpinan Polri, Tito berharap ada unsur polisi yang lolos menjadi komisioner KPK. Itu supaya kerja sama dengan Polri akan lancar karena menurut Tito, akan sulit bagi KPK untuk menangani semua persoalan korupsi atau pencegahan korupsi yang ada di seluruh Indonesia yang sangat luas.

“Dari Sabang sampai Merauke ada 34 provinsi dan lebih dari 500 kepala daerah, kabupaten, dan kota. Belum lagi jajaran birokrasi tingkat pusat yang menjadi bidang tugas dari KPK maka KPK perlu menggandeng instansi otoritas lain yang berkaitan dengan penanganan korupsi,” urainya.

Salah satu mitra yang potensial bagi KPK untuk bekerja sama menangani dan mencegah korupsi itu menurut Tito adalah Polri. Pasalnya, Polri memiliki jaringan sampai dengan ke daerah-daerah. Polri juga memiliki kemampuan dan terlatih di bidang pendidikan korupsi.

“Mereka (penyidik Polri) biasa melakukan kegiatan penyelidikan dan mengerti mengenai IT dan jangan lupa teman-teman KPK itu juga banyak dididik di lingkungan pendidikan reserse Polri. Kemudian jangan lupa juga sejarah bahwa di awal membesarkan KPK, berdirinya itu juga melibatkan Polri baik di tingkat pimpinan kita lihat ada senior saya ada Pak Taufik Ruki (Taufiequrachman Ruki), bahkan sebagai ketua waktu itu,” tegasnya.

Seperti diberitakan saat ini ada sembilan nama anggota Polri, dan masih bisa bertambah, yang mendaftar seleksi KPK. Mereka adalah Wakabareskrim Irjen Antam Novambar, Irjen Dharma Pongrekun (BSSN), Irjen Coki Manurung (Widyaiswara Lemdiklat), dan Irjen Abdul Gafur (Polair Barhakam).

Lalu ada Brigjen Muhammad Iswandi (penugasan pada Kementerian Ketenagakerjaan), Brigjen Bambang Sri Herwanto (Widyaiswara Lemdiklat), Brigjen Agung Makbul (Divisi Hukum Polri), Brigjen Juansih (Lemdiklat Polri), dan Brigjen Sri Handayani (Wakapolda Kalbar).

Penilaian internal di Polri meliputi kompetensi, syarat administratif, dan rekam jejak. Tahap pendaftaran masih dibuka hingga 4 Juli.



Sumber: BeritaSatu.com