Pengacara Ratna Sarumpaet Tolak 6 Dalil Replik JPU

Pengacara Ratna Sarumpaet Tolak 6 Dalil Replik JPU
Terdakwa kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet membacakan sendiri pledoi dalam sidang lanjutan di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa, 18 Juni 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Bayu Marhaenjati / DAS Selasa, 25 Juni 2019 | 13:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Penasihat hukum Ratna Sarumpaet, menolak enam dalil replik Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam persidangan lanjutan kasus berita bohong  di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (25/06/2019). Agenda sidang kali ini adalah pembacaan duplik.

Enam poin dalil replik itu yakni, soal makna penyiaran, makna keonaran, tentang penyidik sebagai saksi, ahli JPU tidak sesuai kualifikasi, alat bukti berupa tangkapan layar Twitter tidak memiliki korelasi, dan mengenai peraturan hukum pidana tidak boleh multitafsir.

"Setelah mempelajari dan mencermati replik dari Jaksa, kami penasihat hukum terdakwa sangat tidak sependapat dengan replik Jaksa Penuntut Umum sehingga kami menolak seluruh dalil-dalil Jaksa Penuntut Umum dari poin satu sampai enam," ujar penasihat hukum Ratna Sarumpet, Insank Nasruddin, di PN Jakarta Selatan.

Poin pertama, 'penyiaran' yang dimaksud JPU dalam Pasal 14 ayat 1 UU No 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana memberi pengertian 'memberitahu'. "Jawaban Jaksa Penuntut Umum pada poin ini adalah keliru apabila 'memberitahu' dimaknai sebagai 'penyiaran', sebab kata 'memberitahu' dan kata 'menyiarkan' adalah kata berbeda maksud dan makna," kata Insank.

Insank menyampaikan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'menyiarkan' mengandung arti memberitahu kepada umum melalui radio, surat kabar dan lainnya. Sementara, 'memberitahu' mengandung arti menyampaikan kabar supaya diketahui atau mengumumkan menyebarluaskan.

"Sesuai definisi dari kedua kata tersebut sangat jelas perbedaannya, di mana inti dari perbedaan tersebut adanya alat siar yang digunakan yakni, radio, surat kabar dan sebagainya. Secara objektif dapat disimpulkan, 'penyiaran' dan 'memberitahu' adalah dua hal kata yang berbeda maksud dan tujuan sehingga keliru, dan nampak tidak cermat apabila Jaksa Penuntut Umum mendefinisikan dua kata tersebut adalah kata yang sama atau dapat dipersamakan," kata Insank.

Poin kedua tentang dakwaan Pasal 14 ayat (1) UU No 1/1946 merupakan delik materiil di mana akibat dari menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong terjadilah keonaran di kalangan rakyat. Menurut Insank, JPU pada poin ini hanya mengartikan makna keonaran tanpa memberikan bentuk atau contoh keonaran itu sendiri.

JPU mengartikan keonaran hanya berdasarkan pada pendapat ahli yang diajukan oleh JPU sendiri saja dan tidak membandingkan dengan definisi makna keonaran yang disampaikan oleh ahli yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa.

Meurut Insank, sesuai penuturan ahli dari pihak penasihat hukum, perbuatan terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan tidak relevan jika diberikan sanksi pidana. "Namun JPU dengan nyata telah mengenyampingkan pendapat ahli yang diajukan penasihat hukum sehingga tidaklah berlebihan manakala kami menilai JPU sangat tendensius dan subjektif dalam membuktikan perbuatan terdakwa," ucapnya.

Poin ketiga terkait dengan penyidik kepolisian yang dihadirkan JPU sebagai saksi. JPU dinilai telah keliru menghadirkan penyidik sebagai saksi dan salah menafsirkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 85 ayat (1) KUHAP. Pihak kepolisian -dalam hal ini penyidik dalam pemeriksaan perkara a quo- mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan. Dengan demikian keterangannya dipastikan memberatkan atau menyudutkan terdakwa.

"Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur," katanya.

Insank menyampaikan, secara formal kesaksian penyidik di pengadilan pada dasarnya memberikan keterangan bersifat saksi verbalisan. Saksi verbalisan adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara tindak pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibuat, di bawah tekanan, atau kata lain terdakwa membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan, sehingga untuk menjawab bantahan tersebut penuntut umum dapat menghadirkan saksi verbalisan atau saksi penyidik.

Sementara dalam perkara a quo terdakwa Ratna Sarumpaet tidak membantah keterangannya di BAP, sehingga sama sekali tidak diperlukan saksi dari penyidik kepolisian.

"Selanjutnya saksi penyidik di depan persidangan pada pokoknya menerangkan tindakan operasi sedot lemak pada wajah yang dilakukan oleh terdakwa di Rumah Sakit Khusus Bedah Bina Estetika, yang diketahui melalui karyawan RS tersebut. Sehingga kesaksian penyidik kepolisian bersifat testimonium de auditu yaitu, kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain," katanya.

Poin keempat, berkaitan dengan ahli sosiologi hukum Dr Trubus Rahardiansyah yang dihadirkan JPU. Menurut penasihat hukum, Trubus tidak memenuhi kualifikasi sebagai ahli yang dimaksud.

"Ahli sosiologi yang dihadirkan oleh JPU tidak memberikan daftar riwayat hidup atau dokumen yang memberikan gambaran mengenai pengalaman seseorang, bahkan terbukti di persidangan ahli sosiologi yang dihadirkan oleh JPU tidak pernah menempuh pendidikan di bidang sosiologi sehingga membuat ahli terlihat tidak konsisten dan tidak menguasai persoalan dalam memberikan pernyataannya di persidangan," terangnya.

Poin kelima tentang alat bukti yang digunakan JPU tidak memiliki korelasi dalam membuktikan Pasal 14 UU No 1/1946.

"Pada poin ini, kami menyanggah terhadap barang bukti berupa screen shot cuitan Twitter, postingan facebook dan hasil cetak foto yang diajukan oleh JPU. Kami menilai tidak relevan dan tidak terdapat korelasi atas bukti digital yang diperoleh dari dunia maya yang bersifat semu, jika dihubungkan dengan akibat perbuatan terdakwa yang merupakan peristiwa nyata yang terjadi di kalangan rakyat," katanya.

Poin keenam, terkait Pasal 14 ayat 1 UU No 1/1946 tidak boleh multitafsir atau ditafsirkan lain.

Kesimpulannya, dalil yang disampaikan JPU baik di dalam dakwaan, tuntutan, maupun replik tidak sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal XIV ayat 1 UU No 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan menunjukkan bahwa terdakwa Ratna Sarumpaet tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal XIV ayat (1) UU No 1/1946.

"Karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak segala dalil yang disampaikan oleh JPU dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Ratna Sarumpaet sesuai dengan amar yang kami sampaikan di dalam nota pembelaan (dibebaskan)," tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com