Pemrov Bengkulu Batalkan Usulan Penerimaan CPNS dan PPPK

Pemrov Bengkulu Batalkan Usulan Penerimaan CPNS dan PPPK
Ilustrasi aparatur sipil negara. ( Foto: Antara )
Usmin / JEM Selasa, 25 Juni 2019 | 14:54 WIB

Bengkulu, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, membantalkan pengusulan kuota penerimaan calon pegawai negeri sipil (CNPS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) formasi tahun 2019 ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) meskipun pada tahun ini sebanyak 270 aparatur sipil negara (ASN) yang akan pensiun di lingkup Pemprov Bengkulu.

"Sampai saat ini, kita belum mengusulkan kuota penerimaan CPNS dan PPPK ke Kementerian PAN RB, dan kemungkinan kita batal mengusulkan, karena Pemprov Bengkulu masih melakukan evaluasi kembali kebutuhan pegawai," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bengkulu, Diah Rianti, di Bengkulu, Selasa (25/6/2019).

Berdasarkan evaluasi BKD, katanya, jumlah 7.000 ASN di Pemprov Bengkulu saat ini masih dinilai masih cukup untuk menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan di daerah ini. Sehingga kemungkinan penerimaan CPNS dan PPPK tahun 2019 ditiadakan.

Dengan demikian, usulan kuota penerimaan CPNS dan PPPK yang disampaikan Pemprov Bengkulu ke Kempan RB beberapa waktu lalu, akan dibatalkan.

Sebelumnya, Pemprov Bengkulu mengusulkan kuota penerimaan ratusan CPNS dan PPPK ratusan orang dengan rincian untuk tenaga guru sebesar 70 persen dan 30 persen lagi tenaga tehnis, serta tenaga kesehatan dan dokter spesialis.

Diah menambahkan, selain masih melakukan evaluasi ASN, juga pada 2018 lalu, Pemprov Bengkulu menempati peringkat 4 nasional dalam hal besaran belanja pegawai.

Artinya, sebagian besar APBD Provinsi Bengkulu digunakan untuk membayar gaji pegawai. Akibatnya, anggaran yang tersedia untuk pembangunan sedikit sekali. Padahal, masih banyak infraktur, khususnya jalan dan jembatan di daerah yang rusak dan mendesak diperbaiki secepatnya.

Untuk memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak tersebut, membutuhkan anggaran yang sangat besar ratusan miliar lebih. Jika Pemprov Bengkulu, masih menerima CPNS dan PPPK, maka perbaikan infrastruktur rusak tidak dapat dilakukan secepatnya.

Sebab, APBD Pemprov Bengkulu, masih terkuras untuk membayar gaji ANS dan pegawai honorer. "Atas pertimbangan inilah Pemprov Bengkulu, kemungkinan membatalkan penerimaan CPNS dan PPPK tahun 2019," ujarnya.

Hal senada diungkapkan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah. Ia mengatakan, penerimaan CPNS dan PPPK di lingkup Pemprov Bengkulu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kekurangan ASN.

Jika ASN di Pemprov Bengkulu, yang ada saat ini masih cukup, maka tidak perlu mengusulkan penerimaan CPNS dan PPPK pada tahun 2019. Sebab, jika dipaksakan akan membebani APBD Provinsi Bengkulu.

Meski demikian, jika memang dibutuhkan harus dilaksanakan, tapi harus melihat kebutuhan SDM dan kemampuang anggaran yang tersedia. Dengan demikian, dana APBD Provinsi Bengkulu, tidak terkuras hanya untuk membayar gaji pegawai saja.

"Jika APBD hanya digunakan untuk membayar gaji pegawai saja kapan lagi kita membangun Bengkulu. Karena itu, penerimaan CPNS dan PPPK akan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersedian anggaran di APBD Pemprov Bengkulu," ujarnya.[143]



Sumber: Suara Pembaruan