Kasus Ratna Sarumpaet, JPU Yakin Hakim Kabulkan Tuntutan

Kasus Ratna Sarumpaet, JPU Yakin Hakim Kabulkan Tuntutan
Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 18 Juni 2019. ( Foto: Beritasatu.com / Bayu Marhaenjati )
Bayu Marhaenjati / WBP Selasa, 25 Juni 2019 | 15:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com -Jaksa Penuntut Umum (JPU), yakin dan optimistis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan tuntutannya terhadap terdakwa Ratna Sarumpaet terkait kasus berita bohong. Sebelumnya, JPU menuntut aktivis senior itu dengan hukuman 6 tahun penjara, karena terbukti secara sah melakukan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dan dengan sengaja menerbitkan keonaran di masyarakat.

"Yakin. Tentu kami optimis karena kami sudah menyampaikan dalil dan berbagai argumentasi," ujar JPU Daru Tri Sadono, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).

Dikatakan Daru, JPU menyerahkan putusan kepada majelis hakim yang akan mempertimbangkan dalil dari pihaknya maupun penasihat hukum. "Tentu kami serahkan ke majelis hakim karena apapun dalil yang kami sampaikan dan dalil yang disampaikan penasihat hukum, nanti kita serahkan ke hakim. Majelis hakim akan menilai dari apa-apa yang sudah kami sampaikan, dari fakta-fakta yang terungkap di sidang, dan tinggal kemudian bagaimana hakim membuat analisa dan apakah majelis hakim yakin," ungkap Daru Tri Sadono.

Menyoal penasihat hukum membantah enam poin replik JPU pada persidangan hari ini, Daru menanggapinya dengan santai. "Ya nggak papa, itu kan dalil yang disampaikan penasihat hukum seluruhnya kami tolak (pada persidangan sebelumnya). Kami sudah secara detail menjelaskan di tuntutan dan replik kami. Tentu kan sudah menjadi tugas penasihat hukum memberikan pembelaan terhadap terdakwa," kata Daru Tri Sadono.

Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa Ratna Sarumpaet dengan hukuman 6 tahun penjara, karena terbukti secara sah melakukan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dan dengan sengaja menerbitkan keonaran di masyarakat, sesuai yang diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.



Sumber: BeritaSatu.com