Dikukuhkan Guru Besar, Unifah Usul Tata Kelola Guru Kembali ke Pusat

Dikukuhkan Guru Besar, Unifah Usul Tata Kelola Guru Kembali ke Pusat
Unifah Rosyidi saat pengukuhan sebagai guru besar Universitas Negeri Jakarta, 25 Juni 2019. ( Foto: Beritasatu / Maria Fatima Bona )
Maria Fatima Bona / HA Selasa, 25 Juni 2019 | 16:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam pemerataan pendidikan, kualitas guru menjadi salah satu faktor utama yang harus diperhatikan untuk menjamin sistem pendidikan yang juga bermutu dan berdaya saing.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan, pemerintah perlu membenahi tata kelola guru agar ada peningkatan mutu pendidikan secara nasional. Dalam hal ini, Unifah meminta, pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama memperbaiki tata kelola guru untuk peningkatan mutu pendidikan nasional secara berkelanjutan.

“Sebaiknya tata kelola guru itu harus dilakukan oleh pusat karena daerah dibatasi wewenang kabupaten dan provinsi. Jadi, untuk hal-hal tertentu tata kelola guru memang perlu disentralisasi," kata Unifah dalam orasi ilmiahnya sebagai syarat pengukuhan Guru Besar bidang Manajemen Ilmu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, di kampus Universitas Negeri Jakarta, Senin (24/6/2019).

"Ini baru kajian dari akademik, wacana berdasar apa yang saya tulis, berdasar data-data yang ada. Kalau seandainya kita bisa memeratakan, rekrutmen kita numpuk. Kita kekurangan guru jelas, kadang kalau rekrutmen di daerah harus ke tim apa ke tim apa. Jadi memang ini perlu pemikiran untuk hal-hal spesifik.”

Menurut dia, hal yang paling berperan terhadap mutu dan pembinaan guru adalah yang terkait dengan rekrutmen dan penempatan. Dia menuturkan, rekrutmen guru baru memang harus sesuai usulan dari pemerintah daerah (pemda) dan penempatannya harus sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Namun, yang menjadi masalah saat ini adalah ketidaksesuaian usulan formasi dan penempatan sehingga terjadi penumpukan guru terutama di perkotaan dan masalah ini tidak akan pernah selesai.

Menurut Unifah, penempatan guru yang tidak merata terjadi karena belum adanya sistem yang jelas, tegas, dan transparan dalam perpindahan guru, sehingga banyak kasus guru yang sudah ditempatkan di pedesaan malah kembali lagi ke perkotaan.

Untuk penempatan guru, sebaiknya pemerintah pusat yang melakukannya, karena pemerintah daerah dibatasi kewenangan yang terbagi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Jika ada kewenangan pemerintah pusat, maka akan lebih mudah untuk mengatur penempatan guru tersebut.

Pembagian Wewenang
Selanjutnya Unifah mengatakan perbaikan tata kelola guru juga harus menyasar analisis kebutuhan guru yang harus sesuai dengan jumlah, komposisi, kualifikasi dan kompetensinya. Menurut dia, sistem ini diperlukan untuk mencegah terjadinya kelebihan atau kekurangan guru di sekolah sesuai bidang keahlian.

Untuk dapat mengaplikaskan hal tersebut, Unifah mengusulkan harus ada pembagian wewenang dalam tata kelola guru, yakni dengan merevisi Undang-Undang Otonomi Daerah untuk pembagian kewenangan.

Pendapatnya ini berkaca dari kesuksesan diberbagai negara, di mana mereka melakukan pembagian wewenang bukan per jenjang tetapi pada fungsi dan layanan manajemennya sehingga ada kesinambungan. Yang terjadi di Indonesia saat ini, pembagian wewenangnya adalah kabupaten mengelola jenjang SD dan SMP, sedangkan provinsi mengelola SMA dan SMK.

“Jadi ini ada situasi yang tidak nyaman. Kalau sebagai naskah akademik, itu boleh dipikir untuk dikaji ulang. Saya kira teman-teman di DPR mendengar dari pandangan akademisi. Jadi daerah bisa memilih fungsi yang akan jadi tanggung jawab. Harapan saya, mereka melakukan kajian masukan saya secara akademik. Dan itu terjadi di berbagai negara. Berbahaya kalau berbeda tanggung jawab (jenjang -- red). Jadi lebih baik duduk bersama membicarakan kewenangan mana yang bisa di provinsi dan kabupaten/kota akan tetapi mereka memiliki jenjang sekolah bersama,” ujarnya.

Selain pola rekruteman, Unifah menuturkan tata kelola guru ini harus diimbangi dengan pelatihan sebagai peningkatan pengembangan profesi. Dalam hal ini peranan lembaga pendidik dan tenaga kependidikan (LPTK) dalam tata kelola guru harus diatur sehingga akan tercipta calon guru yang sesuai standar kompetensi yang berlaku.

Dalam kesmepatan tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan kajian ilmiah yang disampakan Unifah sangat tepat untuk dikaitkan dengan kebijakan zonasi.

Dia menyebutkan, dua rekomendasi dari kajian akademis yang dilakukan oleh Unifah yakni sentralisasi penanganan guru dan pembagian wewenang.

“Banyak rekomendasi dan saya kira bagus sekali kalau diperhatikan. Ada dua yang saya catat pertama adanya sentralisasi masalah penanganan guru. kedua pembagian wewenang antara daerah provinsi, kabupaten/kota mestinya tidak atas dasar per jenjang pendidikan, tapi berdasar fungsi. Saya kira itu dua catatan yang penting untuk diperhatikan,” ujarnya.

Pelaksana Tugas Rektor UNJ Intan Ahmad menuturkan jabatan guru besar yang disematkan kepada Unifah adalah pengakuan dalam dunia pendidikan sebagai karier tertinggi seorang dosen dari hasil kerja selama menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang ilmu yang ditekuninya.

Intan juga menyebutkan, jabatan guru besar ini memberikan tanggung jawab lebih kepada Unifah dalam berkarier.

Selain Mendikbud, pengukuhan guru besar ini juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

 



Sumber: BeritaSatu.com