Gubernur Sumut Minta Disnaker Awasi Pabrik Rumahan

Gubernur Sumut Minta Disnaker Awasi Pabrik Rumahan
Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto meninjau lokasi kebakaran pabrik macis yang menewaskan 30 orang di Desa Sambirejo, kawasan Binjai, Jumat (21/6/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Arnold Sianturi )
Arnold H Sianturi / FER Selasa, 25 Juni 2019 | 20:25 WIB

Medan, Beritasatu.com - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, meminta dinas tenaga kerja (Disnaker) maupun aparatur pemerintahan untuk mengamati pabrik yang mengalaskan industri rumahan. Pengawasan ini diperlukan mengingat kejadian kebakaran pabrik pembuatan korek api gas di Desa Sambirejo kawasan Binjai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut).

"Kita benar-benar prihatin menyikapi kejadian yang menewaskan 30 orang pekerja tersebut. Ini semua harus dievaluasi agar tidak terulang lagi. Produksi perusahaan itu berlangsung lama namun aparatur pemerintahan tidak mengetahuinya. Apalagi, ada pekerja yang masih anak di bawah umur, dan diberi gaji Rp 500.000 hingga Rp 700.000 setiap bulannnya," ujar Edy Rahmayadi di Medan, Selasa (25/6/2019).

Mantan Pangkostrad ini mengatakan, pihaknya akan memberikan santunan kepada keluarga korban kebakaran pabrik korek api gas tersebut. Namun, besaran bantuan yang akan diberikan, mantan Pangkostrad ini tidak menyebutkan nominal bantuan. Edy mengaku sangat menyesalkan kejadian kebakaran pabrik yang banyak merenggut korban jiwa tersebut.

"Untuk setiap korban musibah bencana maupun lainnya, apalagi kebakaran yang terjadi di pabrik macis di Langkat tersebut, kita sudah pasti akan memberikan bantuan. Untuk yang tidak ada terkena musibah saja kita bantu, apalagi kejadian seperti ini. Bantuan akan kita berikan kepada masing-masing keluarga korban," sebut Edy Rahmayadi.

Menurut Edy, gaji yang diterima pekerja pabrik korek api gas di Desa Sambirejo kawasan Binjai, sangat tidak layak. Gaji itu justru jauh di bawah besaran upah minimum provinsi (UMP) di Kabupaten Langkat. Selain itu, para pekerja tidak disertai dengan perlindungan BPJS Tenaga Kerja.

Kepala Disnaker Sumut, Harianto Butarbutar menegaskan, pemilik PT Kiat Unggul yang mengoperasikan pabrik pembuatan korek api gas (Macis) di Desa Sambirejo kawasan Binjai, Kabupaten Langkat, wajib untuk membayarkan ganti rugi terhadap pihak keluarga korban yang tewas.

Perusahaan wajib membayarkan seluruh uang ganti rugi kepada pihak keluarga korban yang meninggal dunia. Jika perusahaan tidak bersedia membayarkan uang ganti rugi itu maka pemilik perusahaan pantas dituntut lebih berat. Pabrik mancis itu bisa dibekukan, tidak boleh beroperasi lagi. Apalagi, pabrik itu telah menghilangkan puluhan nyawa dari pekerjanya sendiri.

Menurutnya, besaran ganti rugi yang wajib dipenuhi perusahaan itu ada dalam peraturan tenaga kerja dan masuk dalam BPJS. Dimana, setiap korban yang meninggal dunia, seperti kejadian kebakaran pabrik korek api gas di Sambirejo, ganti rugi oleh perusahaan itu terhadap keluarga korban, sekitar Rp 150 juta.

"Perusahaan itu beroperasi secara ilegal tanpa adanya pemberitahuan kepada pemerintah setempat. Namun, PT Kiat Unggul di Jalan Medan-Binjai, merupakan induk dari perusahaan itu. Pemiliknya mau mengelak dari pajak dan biaya jaminan pekerja makanya dia buka cabang tanpa adanya pemberitahuan," sebut Harianto.

Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Binjai, AKBP Nugroho Try Nuryanto menyampaikan, pihaknya menjerat tiga tersangka itu dengan Pasal 351 KUHP karena melakukan kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain, Pasal 188 KUHP karena melakukan kelalaian sehingga menyebabkan kebakaran yang mengibatkan matinya orang lain.

Ancaman hukuman penjara atas penerapan pasal yang diterapkan itu selama 5-10 tahun penjara. Ketiga orang itu adalah pemilik industri, Indramarwan warga asal Jakarta Barat, Burhan selaku manager pabrik dan Lismawarni selaku supervisor.

"Untuk Indrawan, polisi juga menjeratnya dengan Pasal 76 H dan Pasal 76 I UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 61 dan 62 UU Ni 26 Tahun 2016 tentang Penataan Ruang, Pasal 109 UU No 32 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 185 ayat (1) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," sebutnya.

Sementara itu, Indramawan saat dikonfirmasi perihal penggembokan itu di Mapolres Binjai, mengaku sama sekali tidak mengetahuinya.

"Saya tidak tahu, itu urusan mandor, dan saya tidak di pabrik. Saya tidak pernah memerintahkan karyawan untuk mengunci pintu pabrik saat bekerja," ujar Indramawan.

Atas peristiwa ini, Indramawan mengatakan siap bertanggung jawab, dia juga berencana memberikan bantuan kepada keluarga yang ditinggalkan.



Sumber: Suara Pembaruan