BPJS Serahkan Santunan Korban Kebakaran Pabrik Korek Api

BPJS Serahkan Santunan Korban Kebakaran Pabrik Korek Api
Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Krishna Syarif (ketiga dari kiri) didampingi Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut (keempat dari kanan), Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Binjai T M Haris Sabri Sinar (ujung kiri) dalam kunjungan mereka ke rumah ahli waris Gusliana di Desa Sambirejo kawasan Binjai, Langkat. ( Foto: Beritasatu Photo / Arnold Sianturi )
Arnold H Sianturi / FER Selasa, 25 Juni 2019 | 21:02 WIB

Medan, Beritasatu.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyerahkan santunan kepada ahli waris Gusliana, salah satu dari 30 orang pekerja pabrik pembuatan korek api gas di Desa Sambirejo, Kawasan Binjai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut), Selasa (25/6/2019).

Pemberian santunan korban kebakaran pabrik itu diserahkan langsung oleh Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Krishna Syarif kepada orangtua almarhumah (Alm) Gusliana selaku ahli waris, Hasan Suheri dan istrinya, Kiptiah. Santunan yang diberikan itu sebesar Rp 150,4 juta.

Turut mendampingi dalam penyerahan santunan itu, Deputi Direktur Wilayah Sumbagut, Umardin Lubis dan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Binjai, T. M. Haris Sabri Sinar. Pemberian santunan itu berlangsung di rumah orangtua almarhumah Gusliana di Desa Sambirejo, Kabupaten Langkat.

Krishna mengatakan, hanya Gusliana yang didaftarkan PT Kiat Unggul sebagai peserta dalam BPJS. Selebihnya, tidak masuk sebagai peserta BPJS. Perusahaan pembuatan korek api gas itu menjadikan 29 orang rekan Gusliana sebagai pekerja lepas dengan gaji Rp 500.000 hingga Rp 700.000 setiap bulan.

"Kami menyampaikan belasungkawa dan rasa prihatin sedalam-dalamnya atas musibah yang terjadi ini. Musibah industri rumahan ini dapat diambil hikmahnya, betapa pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan disamping kepedulian semua pihak baik pengusaha atau pekerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut,” ujar Krishna.

Menurut Khrisna, dibutuhkan kesadaran dan keterbukaan dari pengusaha untuk menginformasikan kepada BPJS Ketenagakerjaan terkait aktivitas usaha yang dilakukan. Mulai dari bentuk usaha, jumlah tenaga kerja hingga besaran upah yang dibayarkan secara benar dan mandiri, harus dilaporkan sehingga tidak adanya kerugian yang dialami bila resiko sosial terjadi.

"Jaminan sosial ketenagakerjaan memberikan rasa aman, nyaman dan tenang bagi para pekerja dan pengusaha atas resiko sosial yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintan Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 27, pemberi kerja selain penyelenggara negara yang belum mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS, maka bila terjadi resiko terhadap pekerjanya maka pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib memberikan hak pekerja sesuai dengan ketentuan," tegas Khrisna.



Sumber: Suara Pembaruan