Kasus Blok BMG

Otto Hasibuan: Praperadilan Maki Terhadap Kejagung Tidak Tepat

Otto Hasibuan: Praperadilan Maki Terhadap Kejagung Tidak Tepat
Otto Hasibuan ( Foto: Istimewa )
Rully Satriadi / RSAT Selasa, 25 Juni 2019 | 21:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pengacara senior Otto Hasibuan mengatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Maki) terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) yang meminta agar melimpahkan perkara Genades Panjaitan ke pengadilan tidak tepat.

Menurut Otto hal ini bertentangan dengan pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 tanggal 14 Mei 2014. Karena Genades Panjaitan adalah seorang advokat yang memiliki hak imunitas di mana yang bersangkutan tidak bisa dituntut dalam perkara perdata dan pidana terhadap advis hukum yang diberikan dengan itikad baik.

“Genades Panjaitan dalam perkara Blok Basker Manta Gummy (BMG) hanyalah seorang legal counsel (advokat) yang memberikan nasehat hukum dan tentunya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas nasehat hukum yang diberikannya. Karena dalam perkara ini tidak ada gratifikasi ataupun suap. Advokat itu tidak identik dengan kliennya,” ujar Otto kepada wartawan, Selasa (25/06/2019).

Otto mengatakan dugaan kerugian negara yang ditimbulkan hanyalah berkaitan dengan corporate action. Terlebih draf-draf perjanjian itu dibuat advokat luar negeri yakni Baker McKenzie Australia.

“Mestinya Boyamin Saiman sebagai advokat harus memahami hal tersebut dan menjunjung tinggi Undang-Undang Advokat, dan pihaknya memohon kepada Kejaksaan Agung untuk menghentikan kasus ini bukan sebaliknya. Karena tidak ada dalam sejarahnya, seorang advokat dihukum secara pidana atas advice-advice hukum yang diberikannya,” pungkas Otto.

Sebelumnya Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, peran Genades masih didalami walau telah ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun dalam kasus korupsi PT Pertamina Hulu Energi (PHE) tiga tersangka telah diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Tiga tersangka yang dimaksud adalah Chief Legal Councel and Compliance Pertamina Galaila, Direktur Keuangan Pertamina Frederick ST Siahaan, dan mantan Manager Merger dan Investasi Direktorat Hulu Pertamina Bayu Kristanto.



Sumber: Suara Pembaruan