IGI Dukung Skema SNMPTN Dihapus

IGI Dukung Skema SNMPTN Dihapus
Ilustrasi ujian masuk perguruan tinggi. ( Foto: Istimewa )
Maria Fatima Bona / JAS Rabu, 26 Juni 2019 | 14:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Skema zonasi pada penerima perserta didik baru(PPDB) yang menuai pro dan kontra, salah satunya dipicu pertimbangan orang tua untuk mempersiapkan putra dan putrinya melanjutkan ke perguruan tinggi negeri (PTN).

Sebab, selama ini Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi(Kemristekdikti) menerapkan tiga skema masuk PTN meliputi; Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan jalur ujian mandiri (UM).

Kemristekdikti menyediakan kuota minimal 30 persen untuk skema SNMPTN. Dengan begitu, kesempatan siswa dari sekolah favorit yang berakreditasi terbaik sangat besar. Pasalnya, salah satu syarat masuk SNMPTN, pertimbangan akreditasi sekolah. Dengan rincian sekolah akreditasi A berhak mendaftar 50 persen siswa, B (30 persen), C (10 persen), dan akreditasi lainnya hanya disediakan kuota 5 persen.

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mengatakan, kuota untuk sekolah berakreditasi ini tentu tidak adil dan tidak jelas tujuannya. Pasalnya, sekolah yang berakreditasi bagus akan semakin bagus, sedangkan yang jelek akan semakin jelek. Oleh karena itu, IGI mendukung keinginan Kemdikbud agar kuota SNMPTN dihapuskan.

“IGI sangat setuju SNMPTN dihapuskan. Kami sudah membahas itu sejak pertama kali zonasi diberlakukan karena 2020 nanti produk zonasi sudah waktunya masuk perguruan tinggi,” kata Ramli kepada Suara Pembaruan, Selasa (25/6/2019) malam.

Menurut Ramli, sebaiknya SNMPTN Undangan dikembalikan ke pola jalur pemanduan potensi belajar (JPPB) yang pada masa lalu memberi kesempatan sekolah terpencil masuk PTN. Sebab, kebijakan JPPB ini menjaring anak-anak berbakat masuk PTN karena mereka jika dipertarungkan dengan anak-anak kota akan kalah karena pengaruh informasi dan bimbingan belajar (bimbel).

“Mereka dianggap tertinggal sehingga dibuat program matrikulasi untuk menyamakan kemampuan mereka dengan yang lulus lewat seleksi. Tapi setelah matrikulasi mereka menjadi mahasiswa-mahasiswa hebat,” paparnya.

Ramli menuturkan, jika pemerintah tetap mempertahankan kuota SNMPTN dengan pola undangan, maka tak boleh lagi ada batasan dengan dasar akreditasi sekolah. Kata dia, akreditasi sekolah terkadang ada permainan. Misalnya, akreditasi ditentukan berapa tebal amplopnya atau seberapa mewah pelayananannya.

Seperti diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, kegigihan orangtua mempertahankan sekolah favorit karena pertimbangan akan lebih mudah mendapat kesempatan masuk PTN melalui jalur undangan atau SNMPTN yang melihat hasil hasil akreditasi sekolah.

Menurut Muhadjir, skema SNMPTN dengan kuota ini merupakan kebijakan yang tidak adil dan seharusnya dihapus. Sebab, sekolah-sekolah favorit setiap tahun mendapat kuota sangat tinggi.

“Biarlah anak memperjuangkan sesuai dengan individunya bukan karena sekolah. Jika memang anak bagus maka meskipun berasal dari sekolah akreditasi C, ia berhak untuk memperebutkan kesempatan masuk SNMPTN bukan mendapat kesempatan karena berada di sekolah tertentu,” ujar Muhadjir.

Mantan rektor Univeritas Muhammadiyah Malang (UMM) ini menjelaskan, perlu ada evaluasi menyeluruh agar kebijakan pendidikan sejalan. Sebab sudah saatnya menghentikan praktik-praktik ketidakadilan.

Selain itu, kuota SMPTN sebaiknya dihapuskan karena bertentangan kebijakan zonasi. Pasalnya, dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPBD, pemerintah menggelar PPDB melalui tiga skema, yakni zonasi (90 persen), prestasi (5 persen), dan perpindahan orangtua/wali (5 persen) yang secara otomatis akan menghapus sekolah berlebel favorit untuk pemerataan pendidikan.

Untuk memperlancar kebijakan zonasi, Muhadjir mengaku, telah berkoordinasi dengan Kemristekdikti untuk evaluasi skema SNMPTN. “Respons Kemenristekdikti setuju, termasuk usulan kami mengenai dikembalikannya di lembaga LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan, red) untuk ada kuliah mayor dan minor sehingga setiap guru tidak menguasai satu mata pelajaran minimum serumpun,” pungkasnya.

Merespons hal tersebut, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, akan memperbaiki skema penerimaan mahasiswa baru di PTN khusus untuk skema SNMPTN.

Dalam hal ini, pihaknya akan mempertimbangkan untuk menurunkan kuota 30 persen ini menjadi 20 persen, dengan sisanya akan dialihkan pada SBMPTN yang diyakini semakin baik karena menerima calon mahasiswa baru jalur seleksi mengunakan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).

“Kami ingin menjaring anak-anak ke depan, nanti ada klaster, yang belum baik kita akan perbaiki. Karena kami percaya sistem akreditasi makin tinggi berarti kualitas sekolah makin baik, itu kami awalnya mempercayai di situ untuk jalur SNMPTN," kata Nasir.

Minim Koordinasi

Sementara Koordinator Nasional Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyarankan Kemdikbud dan Kemristekdikti untuk duduk bersama karena kebijakan kedua kementerian ini saling terkait.

Ubaid menyebutkan, sejauh ini kebijakan yang ditetapkan pemerintah baik itu antarkementerian di pusat, maupun pusat dengan daerah sangat minim koordinasi. Akibatnya tidak ada sinergi lalu menimbulkan ricuh di masyarakat

“Jika saat ini kebijakan zonasi paksa dijalankan tanpa dibarengi dengan kebijakan lain pasti akan ribut terus,” ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com