Pejabat Kanwil Kemag Jatim Akui Kumpulkan Uang untuk Menteri Lukman

Pejabat Kanwil Kemag Jatim Akui Kumpulkan Uang untuk Menteri Lukman
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kiri) dan mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy bersiap memberikan kesaksian dalam sidang kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama dengan terdakwa Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (26/6/2019). Dalam sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan tujuh orang saksi diantaranya Lukman Hakim Saifuddin dan mantan Romahurmuziy. ( Foto: ANTARA FOTO / Sigid Kurniawan )
Fana Suparman / FMB Rabu, 26 Juni 2019 | 17:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kabid Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur (Kanwil Kemag Jatim) Zuhri mengakui mengumpulkan uang untuk operasional Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin saat melakukan kunjungan ke Jawa Timur pada 1 Maret 2019.

Secara total terdapat uang Rp 72 juta yang dikumpulkan Zuhri dari seluruh Kantor Kemag di Jawa Timur. Hal ini diakui Zuhri saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kemag dengan terdakwa Kakanwil Kemag Jatim Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemag Gresik Muafaq Wirahadi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Zuhri menuturkan diminta oleh Haris Hasanuddin yang saat itu menjabat Plt Kakanwil Kemag Jatim untuk mengumpulkan uang dari Kepala Kantor Kemag se-Jatim. Uang tersebut terkait pelaksanaan Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Kanwil Kemag Jatim di Hotel Mercure, Surabaya pada 1 Maret 2019.

"Memang pas waktu mau melaksanakan Rakorpim di tingkat Kanwil, kami tahu-tahu dipanggil atau diminta Pak Haris. Biasa saya manggil Pak Haris Mas, atau Kang, 'Mas saya minta tolong nanti teman-teman kalau ada yang nitip uang dibantu ya'," kata Zuhri dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Dikatakan Zuhri, uang tersebut dikumpulkan dari Kepala Kantor Kemag se-Jatim dengan nilai yang bervariasi mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 2 juta. Secara total, terdapat Rp 72 juta yang diterima Zuhri.

"Kurang lebih Rp 72 juta. Itu yang terkait kegiatan tanggal 1 Maret," katanya.

Zuhri mulanya mengaku tak mengetahui tujuan dikumpulkannya uang tersebut. Termasuk saat dikonfirmasi Jaksa, uang tersebut diperuntukan sebagai tambahan dana transportasi Menteri.

"Saya kurang tahu, tetapi dipersiapkan untuk itu. Apakah untuk teman-teman ajudan menteri, enggak jelas saya. Saya kurang tahu, tapi untuk persiapan tamu-tamu semuanya. Saya berikan saya siapkan," katanya.

Jaksa kemudian membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Zuhri saat diperiksa penyidik KPK untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Haris. Dalam BAP tersebut, Zuhri mengakui uang tersebut dipergunakan untuk menambah dana transportasi Menteri Lukman.

"Di BAP untuk saksi Haris nomor 19, 'saya tidak tahu persis terkait dengan instruksi Haris selaku Kakanwil Kemenag dengan pungutan uang sekitar Rp 2 juta per tiap kantor kabupaten kota pada Rakorpim tanggal 1 Maret 2019 dalam menggalang dana kegiatan yang nantinya dipergunakan untuk menambah transportasi Menteri Agama RI dan Sekjen Kemag yang sedang berkegiatan di wilayah Jatim. saya pernah dipanggil oleh Haris yang menyampaikan kepada saya bahwa bila ada teman-teman kepala Kemag kabupaten memberikan tolong diterima. Saya menanyakan itu uang apa, itu untuk penambahan uang operasi dan kedatangan tambahan Pak menteri dan Pak Sekjen', betul?," kata Jaksa KPK membacakan BAP Zuhri.

Zuhri membenarkan isi BAP tersebut. Dikatakan, uang tersebut dipersiapkan untuk operasional pengawal Lukman.
"Itu untuk bahan persiapan kedatangan Pak Menteri, barangkali ada yang namanya operasional untuk yang kawal Pak menteri," katanya.

Zuhri menuturkan, dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 40 juta diserahkannya kepada staf Humas Kanwil Kemag Jatim bernama Kiki seusai Lukman meninggalkan lokasi acara. Uang tersebut kemudian diberikan Kiki kepada Kasubag Humas Kanwil Kemag Jatim bernama Markus. Sementara sebanyak Rp 10 juta diberikan kepada Kiki untuk pengisi materi. Sedangkan Rp 22 juta lainnya diserahkan Zuhri kepada Haris. Zuhri mengaku tak mengetahui secara pasti uang tersebut selanjutnya diserahkan kepada pihak-pihak lain.

"Sisanya saya laporkan ke Pak Plt (Haris). 'Sisanya saya bawa karena masih banyak kepentingan yang harus saya handle', begitu. Saya serahkan semuanya (ke Haris)," katanya.

Menag Lukman yang juga dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kali ini mengaku tak tahu menahu mengenai uang tersebut. Jaksa kemudian mengonfirmasi fakta persidangan yang muncul adanya uang yang diterima ajudan Lukman saat kunjungan kerja ke Jawa Timur. Menjawab hal ini, Lukman mengaku telah berulang kali menekankan kepada dua ajudannya untuk tidak menerima uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Karena yang resmi saya harus menandatangani tanda terima. Jadi kalau ada pemberian dari siapapun juga melalui ajudan saya yang tidak ada tanda terimanya saya tekankan jangan pernah terima itu. Seingat saya mestinya jajaran pejabat Kemag sudah tahu. Kalau mereka mengenal saya mereka tahu itu. karena bukan sekali dua kali saya tekankan," katanya.

Dalam surat dakwaan terhadap Haris, Jaksa KPK menyebut Haris memberikan langsung uang sebesar Rp 50 juta kepada Lukman Hakim Saifuddin di Hotel Mercure Surabaya, Jawa Timur, pada 1 Maret 2019. Dalam pertemuan tersebut, Lukman mengaku siap pasang badan agar Haris Hasanuddin terpilih sebagai Kakanwil Kemenag Jatim. Tak hanya itu, pada 9 Maret 2019, Haris kembali memberikan uang kepada Lukman di Tebu Ireng, Jombang Jawa Timur. Uang sebesar Rp 20 juga itu diserahkan Haris ke Lukman melalui Herry Purwanto.

Dalam persidangan ini, Lukman mengklarifikasi mengenai uang tersebut. Dikatakan, jumlahnya Rp 10 juta, bukan Rp 20 juta seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan terhadap Haris.

"Seingat saudara Rp 10 juta atau Rp 20 juta?," tanya Jaksa.

"Rp 10 juta," jawab Lukman.

Lukman mengaku mengetahui jumlah uang tersebut berdasarkan laporan dari ajudannya.

"Menerima laporan lisan dari ajudan saya besarnya Rp 10 juta," katanya.

Lukman menjelaskan, pada 9 Maret menjadi narasumber dalam kegiatan terkait kesehatan yang merupakan kerja sama antara Kementerian Kesehatan dengan Ponpes Tebu Ireng. Selepas acara tersebut, Lukman mengaku langsung kembali ke Jakarta dan tiba pada sore hari. Pada malam harinya, Lukman menerima laporan dari ajudannya mengenai titipan dari Haris.

"Setelah Magrib saya tiba di rumah, ajudan saya menyatakan bahwa ini ada titipan dari saudara Haris. Saya tanya apa itu, honorarium tambahan. Itu pernyataan yang disampaikan ajudan saya," katanya.

Lukman merasa tidak berhak menerima uang tersebut karena sudah menerima honor resmi sebagai narasumber terkait kegiatan di Tebu Ireng. Apalagi, katanya kegiatan tersebut bukan kegiatan Kementerian Agama. Untuk itu, Lukman mengaku memerintahkan ajudannya mengembalikan uang tersebut kepada Haris.

"Malam itu juga saya minta ajudan untuk mengembalikan kepada Haris, jangankan menerima, menyentuh saja uang yang konon Rp 10 juta itu tidak saya lakukan karena saya langsung meminta untuk dikembalikan," katanya.

Hanya saja, kata Lukman, ajudannya yang diketahui bernama Heri tersebut tidak sempat mengembalikan uang itu kepada Haris. Hingga terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) pada 15 Maret yang dilakukan Satgas KPK terhadap Haris dan Romahurmuziy alias Romy yang ketika itu menjabat Ketua Umum PPP. Lukman mengklaim baru mengetahui uang tersebut masih di tangan Heri atau belum dikembalikan kepada Haris pada 22 Maret. Lukman mengklaim, hal ini terjadi lantaran Heri terus mendampinginya selama seminggu penuh.

"Karena saya baru tahu tanggal 22 itu masih ada di tangan Heri maka kemudian saya berpikir memutuskan uang itu saya laporkan sebagai gratifikasi kepada KPK," tuturnya.

Diketahui, Jaksa KPK mendakwa Haris Hasanudin telah menyuap Romahurmuziy alias Romy selaku anggota DPR sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama (Menag). Suap sekitar Rp 325 juta itu diberikan Haris kepada Romy dan Lukman agar lolos seleksi dan dilantik sebagai Kakanwil Kemag Jatim.
Romy dan Lukman diduga berperan mengintervensi proses pengangkatan Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Atas intervensi yang dilakukan Romy dan Lukman, Haris Hasanuddin bisa lolos dengan mudah menjadi Kakanwil Kemenag Jatim. Padahal, Haris pernah dijatuhi sanksi disiplin. 



Sumber: Suara Pembaruan