Biaya Pemindahan Ibu Kota Diperkirakan Rp 466 Triliun

Biaya Pemindahan Ibu Kota Diperkirakan Rp 466 Triliun
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro. ( Foto: Beritasatu Photo / Dok. Humas Bappenas )
Herman / YUD Rabu, 26 Juni 2019 | 19:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia akan segera menentukan wilayah yang menjadi Ibu Kota Negara (IKN) baru yang letaknya di luar Pulau Jawa. Pada 2020 direncanakan sudah mulai penyiapan masterplan sampai detail desain, kemudian tahun 2021 sampai 2024 dilakukan proses konstruksi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan estimasi pembiayaan pemindahan Ibu Kota Negara ini. Untuk skenario pertama biayanya sekitar Rp 466 triliun, sedangkan untuk skenario kedua sekitar Rp 323 triliun.

Bambang juga menegaskan kalau skema pembiayaan pemindahan IKN ini tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja, tetapi juga memanfaatkan sumber pendanaan lain seperti dari BUMN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan juga dari pihak swasta.

“Penggunaan dana APBN memang tetap ada, tetapi lebih untuk infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan Istana Negara, bangunan strategis TNI/Polri, perumahan dinas ASN dan TNI/Polri, pengadaan lahan, dan ruang terbuka hijau,” kata Bambang Brodjonegoro, di acara Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara, di Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Sementara itu untuk sumber pendanaan dari BUMN akan dipakai untuk peningkatan bandara dan pelabuhan. Skema KPBU digunakan untuk pembangunan gedung eksekutif, legislatif dan yudikatif, pembangunan infrastuktur utama selain yang telah tercakup dalam APBN, sarana pendidikan, sarana kesehatan, museum, lembaga permasyarakatan, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya. Sedangkan swasta berperan dalam pembangunan perumahan umum, pembangunan pergurunan tinggi, sarana kesehatan, MICE, serta science-technopark dan shopping mall.

“Pembiayaan yang bersumber dari APBN dilakuan secara multi years dan tidak akan mengganggu program prioritas nasional lainnya. Pemerintah juga akan mengundang kerja sama dengan swasta untuk pemanfaatan dan optimalisasi aset,” ujar Bambang.



Sumber: BeritaSatu.com