MA Tolak Gugatan Prabowo-Sandi Lawan Bawaslu

MA Tolak Gugatan Prabowo-Sandi Lawan Bawaslu
Hakim Agung Andi Samsan Nganro menjadi salah satu narasumber di Seminar Nasional Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2013 di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Kamis (13/1). ( Foto: Beritasatu.com/Muhammad Fajar )
Fana Suparman / AMA Kamis, 27 Juni 2019 | 12:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Agung (MA) memutuskan tidak menerima atas permohonan sengketa pelanggaran administratif terkait Pilpres 2019 yang diajukan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dalam gugatan tersebut, Ketua BPN Djoko Santoso dan Sekretaris BPN Hanafi Rais selaku pihak pemohon, sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku pihak termohon.

"Putusannya tidak diterima karena ada kekurangan formil," kata Jubir MA, Andi Samsan Nganro saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Dijelaskan Andi Samsan Nganro, kekurangan formil yang dimaksud adalah gugatan tidak lengkap, tidak tepat atau salah gugat. Putusan ini diambil setelah MA memverifikasi terkait gugatan sengketa administratif yang diajukan kubu Prabowo-Sandi. "Dengan demikian, MA tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan dinyatakan tidk diterima," jelas Andi.

Berdasar salinan disebutkan permohonan sengketa pelanggaran administratif pemilu 2019 tersebut atas putusan Bawaslu nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019. Perkara diputuskan tak diterima dengan pemohon yang mengajukan adalah Ketua BPN Djoko Santoso.

"Menyatakan, permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang diajukan oleh Jendral TNI (Purn) Djoko Santoso dan Ahmad Hanafi Rais tidak diterima," bunyi amar putusan tersebut.

Selain itu, dalam amar putusan ini, Djoko Santoso dikenai hukuman untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp1 juta.
Putusan tersebut diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dipimpin Ketua Muda MA Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Supandi serta anggota majelis Yodi Martono Wahyunadi, Yosran, Sudaryono dan Irfan Fachruddin, serta Panitera Pengganti Kusman, pada Rabu (26/6/2019).



Sumber: Suara Pembaruan