Selain Sofyan Basir, KPK Periksa 2 Pejabat Kemkeu pada Kasus Bowo Sidik

Selain Sofyan Basir, KPK Periksa 2 Pejabat Kemkeu pada Kasus Bowo Sidik
Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir menggunakan rompi tahanan berada di dalam mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 27 Mei 2019. ( Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar )
Fana Suparman / WBP Kamis, 27 Juni 2019 | 13:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Dirut nonaktif PT PLN, Sofyan Basir sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi yang menjerat anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso, Kamis (27/6/2019).

Dalam pemeriksaan ini, keterangan Sofyan bakal digunakan tim penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Indung, staf PT Inersia yang juga orang kepercayaan Bowo Sidik. "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IND (Indung)," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (27/6/2019).

Sofyan Basir saat ini sedang menjalani persidangan sebagai terdakwa perkara dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Belum diketahui secara pasti kaitan Sofyan dengan kasus gratifikasi yang diterima Bowo Sidik. Febri hanya menyebut KPK saat ini sedang mendalami sumber-sumber gratifikasi yang diterima Bowo yang diduga mencapai sekitar Rp 8 miliar. "Kami terus menelusuri dugaan-dugaan sumber aliran dana gratifikasi terhadap BSP (Bowo Sidik Pangarso) tersebut," kata Febri Diansyah.

Tak hanya Sofyan Basir, untuk mendalami sumber-sumber gratifikasi yang diterima Bowo, tim penyidik juga menjadwalkan memeriksa dua pejabat Kementerian Keuangan, yakni M Nafi selaku Kepala Subdit Dana Alokasi Khusus (DAK) Direktorat Dana Perimbangan dan Rukijo selaku PNS Kementerian Keuangan.

Seperti halnya Sofyan, kedua pegawai Kemkeu itu diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Indung.

Tim penyidik menduga salah satu sumber gratifikasi yang diterima Bowo terkait pengurusan dana perimbangan daerah. KPK memastikan bakal mendalami hal tersebut.
"Kami juga mulai melihat petunjuk-petunjuk pengurusan anggaran ke daerah lain. Jika memang menguat akan didalami," kata Febri Diansyah.

Diberitakan, KPK menetapkan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso dan anak buahnya, staf PT Inersia bernama Indung serta Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia, Asty Winasti sebagai tersangka setelah diperiksa intensif usai ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (27/3) hingga Kamis (28/3) dinihari. Bowo melalui Indung diduga menerima suap dari Asty dan petinggi PT Humpuss Transportasi Kimia lainnya terkait kerja sama bidang pelayaran menggunakan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia.

Tak hanya suap dari PT Humpuss Transportasi Kimia, Bowo juga diduga menerima gratifikasi dari pihak lain. Secara total, suap dan gratifikasi yang diterima Bowo mencapai sekitar Rp 8 miliar. Uang tersebut dikumpulkan Bowo untuk melakukan serangan fajar pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.



Sumber: Suara Pembaruan