Kemsos Dorong Pemda Giat Verifikasi Data Penerima Bansos

Kemsos Dorong Pemda Giat Verifikasi Data Penerima Bansos
Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita, saat penyaluran PKH dan dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, Kamis (4/4/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Ari Supriyati Rikin )
Ari Supriyanti Rikin / FER Jumat, 28 Juni 2019 | 17:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Sosial (Kemsos) di tahun 2019 terus menyempurnakan pembaruan data penerima bantuan sosial (bansos) untuk mereduksi kesalahan pendataan. Hal ini untuk memastikan bansos tepat sasaran bagi keluarga penerima manfaat tersebut.

Dalam proses verifikasi dan validasi data ini, Kemsos tidak bekerja sendiri. Sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin mengamanatkan peran pemda untuk melakukan verifikasi dan validasi (verivali). Nantinya, verivali ini disampaikan ke Kemsos melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang selanjutnya diolah menjadi Basis Data Terpadu (BDT).

Menteri Sosial (Mensos), Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pihaknya terus menyempurnakan data dari waktu ke waktu, sehingga bansos tepat sasaran.

"Data kemiskinan bersifat sangat dinamis, sehingga pemutakhiran harus periodik dan sesering mungkin supaya data akurat," katanya di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 2019, di Jakarta, Jumat (28/6/2019).

Rakornas tahap I ini diikuti 17 provinsi dan 256 kabupaten/kota. Wilayah tersebut meliputi Jawa, Sulawesi dan Kalimantan. Nantinya untuk tahap II akan diikuti Sumatera, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku dan Papua.

Dalam waktu dekat, tambah Mensos, pembaruan data penerima bansos pun akan dilakukan setiap tiga bulan sekali. Sebelumnya dilakukan setiap enam bulan sekali.

Dalam kesempatan itu, Kemsos juga memberikan penghargaan bagi daerah yang aktif melakukan verivali. Penghargaan diberikan ke pemerintah daerah Boyolali dan Bojonegoro. Selain penghargaan, Mensos juga menyebut untuk daerah tersebut akan diberikan tambahan program bantuan sosial.

"Ke depan proses pendataan penerima bansos ini juga akan melibatkan masyarakat. Sehingga kita bisa mendapat masukan dari masyarakat dalam mendukung pembaruan data," ungkap Mensos.

Terkait hal itu, Kemsos dalam waktu dekat akan meliris aplikasi SIKS-NG berbasis android yakni SIKSDROID. Aplikasi ini diharapkan mendukung verivali data terpadu serta monitoring kegiatan pelaksanaan verivali tersebut.

Sistem ini dapat digunakan secara online maupun offline untuk mengakomodir ketersediaan atau kondisi jaringan internet yang tidak merata.

Kelebihan SIKSDROID di antaranya terdapat fitur perekaman lokasi, perekaman waktu wawancara di lapangan serta foto kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Dengan aplikasi ini proses verivali menjadi lebih efektif dan efisien.

Untuk BDT terbaru tahun 2019, Mensos akan menandatangani surat keputusan Mensos pada Juli mendatang. Selain Kemsos, sejumlah instansi lain juga memanfaatkan BDT ini seperti untuk penetapan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional.

Sebagai informasi, BDT 2018 terdapat 96.829.022 jiwa atau sekitar 40 persen penduduk dengan status sosial ekonomi terendah.



Sumber: Suara Pembaruan