PPDB Sistem Zonasi Kurang Optimal, Gubernur Banten Konsultasi Ke Mendikbud

PPDB Sistem Zonasi Kurang Optimal, Gubernur Banten Konsultasi Ke Mendikbud
Ilustrasi PPDB SMP. ( Foto: ANTARA FOTO / Nyoman Hendra Wibowo )
Laurens Dami / JEM Selasa, 2 Juli 2019 | 15:01 WIB

Serang, Beritasatu.com - Sistem zonasi yang diterapkan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020 di Provinsi Banten ternyata hasilnya kurang optimal. Karena faktanya, pelaksanaan sistem zonasi belum memenuhi akses pendidikan bagi masyarakat yang mengharapkan dapat bersekolah secara gratis di sekolah yang mudah dijangkau.

Faktor penyebabnya yakni terbatasnya kuota yang ada dan rombongan belajar yang terbatas serta fasilitas belajar yang belum memadai. Berkaca pada persoalan tersebut, Gubernur Banten Wahidin Halim melakukan konsultasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

Gubernur Wahidin di Serang, Senin (1/7/2019) menjelaskan, beberapa alasan PPDB sistem zonasi yang diterapkan pemerintah pusat belum optimal di Banten karena rasio jumlah sekolah yang ada secara fisik belum berbanding lurus dengan tingkat kebutuhan pendidikan yang cukup tinggi.

Selain itu, kata Wahidin, rata-rata jumlah sekolah negeri di Banten hanya satu sekolah per kecamatan. Jumlah tersebut dipastikan tidak mampu menampung kebutuhan di kecamatan tersebut.

“Sebagian besar masyarakat menginginkan anaknya sekolah di sekolah negeri untuk menikmati pendidikan gratis,” ujarnya.

Wahidin juga mempertanyakan tidak adanya kriteria standar minimal dalam menerima peserta didik baru. “Pertanyaanya, siapa saja yang layak diterima sebagai peserta didik baru? Apakah siswa yang punya prestasi? Apakah dari keluarga miskin? Sekarang menggunakan sistem zonasi. Tujuannya bagus untuk pemerataan. Namun karena kuota dan jumlah rombongan belajar yang terbatas serta fasilitas terbatas sehingga menemukan persoalan,” ujarnya.

Menurut Wahidin, yang perlu diperhatikan lebih dahulu sebenarnya jumlah sekolah yang dibangun, jumlah rombongan belajar yang disiapkan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Ini kan nggak, dibuat peraturan itu tanpa memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan atau penyiapan fasilitas sekolah. Jadi benturannya di situ, pada daerah-daerah yang tingkat kepadatan penduduk dan animo masyarakat rendah (terhadap sekolah-red) mungkin tidak masalah. Tapi seperti di Tangerang tempat saya, dan di Serang terutama mereka minatnya tinggi, ditambah dengan gratis mereka pengen sekolah di SMA ini dengan sistem zonasi,” tuturnya

Sistem zonasi, lanjutnya, akhirnya menjadi tidak jelas karena jarak kilometer dari sekolah. Apakah disepakati 1 kilometer, 2 kilometer atau 3 kilometer. Berbeda jika menggunakan kriteria nilai prestasi yang akan lebih mudah melihat siapa saja calon peserta didik yang memenuhi rata-rata nilai passing grade.

“Kalau konsep pemerataannya saya setuju, tapi dalam hal action atau pelaksanaannya harus ditinjau lagi pada beberapa aspek,” ujar Wahidin.

Wahidin mengaku telah meminta Sekda Pemprov Banten Al Muktabar untuk menginventarisasi sejuah mana prestasi yang dimiliki pendaftar yang tidak lolos. Karena untuk masuk ke sekolah swasta dikhawatirkan tidak sanggup membiayai, maka pemerintah harus hadir menyiapkan solusinya. Apakah dengan penambahan rombongan belajar baru atau solusi konkrit lainnya.

“Prinsip saya dengan Pak Andika itu membangun sektor pendidikan dan memberikan akses seluas-luasnya untuk masyarakat Banten. Karena itu, kami bangun sekolah dan kelas baru. Kami berkonsultasi ke Mendikbut, agar langkah yang kami ambil tidak menyalahi aturan. Kan yang kemarin mengusulkan penambahan kriteria prestasi 15 persen itu kita, makanya Sekda lapor ada keterlambatan pengumuman karena menyesuaikan dengan tambahan kuota prestasi yang sebelumnya 5 persen menjadi 15 persen jadi perlu waktu untuk mengelolanya,” ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan