PPDB 2019, Ombudsman Temukan Ada Siswa Menumpang di Kartu Keluarga

PPDB 2019, Ombudsman Temukan Ada Siswa Menumpang di Kartu Keluarga
Ratusan calon peserta didik baru antre di SMA Negeri 1 Semarang, Jawa Tengah, memadati ruangan pendaftaran sejak Senin dini hari, 24 Juni 2019, untuk mendaftarkan diri ke SMA tersebut melalui PPDB tahun ajaran 2019/2020. ( Foto: Suara Pembaruan / Stefi Thenu )
Adi Marsiela / JEM Selasa, 2 Juli 2019 | 15:14 WIB

Bandung, Beritasatu.com - Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, Haneda Sri Lastoto menyatakan pihaknya menerima 86 laporan selama proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Sebanyak 51 laporan terkait dengan PPDB di tingkat SD dan SMP, sementara sisanya untuk PPDB tingkat SMA. “Paling banyak terkait dengan skema zonasi,” kata Haneda di Bandung, Minggu (30/6) petang.

Seluruh laporan itu, ungkap Haneda, sudah diteruskan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Selain laporan, Haneda menjelaskan, lembaganya menurunkan tim reaksi cepat ombudsman dan investigasi dalam PPDB 2019 ini. “Tidak bisa mekanisme regular. Jika begitu maka anak akan kehilangan kesempatan bersekolah,” terang Haneda.

Dalam menjalankan tugas terkait pengawasan pelayanan publik, ombudsman biasanya menanti laporan dari masyarakat. Laporan ke ombudsman itu harus disertai dengan kelengkapan bahwa badan publik yang dituju tidak merespon atau menanggapi keluhan yang sudah disampaikan.

Hasil investigasi Ombudsman Perwakilan Jawa Barat menemukan adanya penumpangan dua nama calon siswa pada kartu keluarga penjaga sekolah di SMP Negeri 2 Bandung. Satu calon siswa itu merupakan saudara dari penjaga sekolah dan menetap sesuai dengan kartu kelurga penjaga sekolah. Sementara seorang lain diduga menumpang kartu keluarga untuk kepentingan mendaftarkan diri saat PPDB 2019.

Haneda menambahkan timnya juga menemukan nama calon siswa yang menumpang pada kartu keluarga istri penjaga sekolah, meski sudah lama tidak menetap di SMP Negeri 2 Bandung. “Dikhawatirkan ini jadi celah untuk pendaftaran PPDB dan terjadi indikasi dugaan maladministrasi,” terang Haneda.

Penumpangan nama calon siswa dalam kartu keluarga orang lain ini ditemukan juga terkait PPDB tingkat SMA. Haneda menjelaskan timnya menemukan lima calon siswa yang tercatat dalam lima kartu keluarga berbeda namun semuanya berada pada satu alamat yang sama di Jalan Bali no 15A Belakang, tidak jauh dari SMA Negeri 3 dan 5 Bandung. Serta dua calon siswa yang tercatat dalam dua kartu keluarga berbeda di alamat yang sama, Jalan Kalimantan no 12 Bandung.

Wakil Manajemen Mutu SMA Negeri 3 Bandung, Rohmat Herawan menyampaikan dari sisi aturan seseorang yang memiliki kartu keluarga ganda tidak jadi masalah selama memenuhi prosedur seperti satu rumah memiliki tiga orang anak dan semua menikah kemudian ingin memiliki kartu keluarga sendiri. Namun demikian SMA Negeri 3 Bandung belum mengklarifikasi temuan itu pada orang tua siswa yang namanya ada dalam temuan tim investigasi.

Secara terpisah, Dian Peniasiani selaku Sekretaris I Panitia PPDB Tingkat Provinsi Jawa Barat sekaligus Panitia Pengawas Pembina SMA Negeri 3 Bandung menyampaikan, apabila terjadi kesalahan administratif hal itu akan dikomunikasikan kepada kepala sekolah untuk melakukan pemanggilan dan edukasi pada orang tua siswa.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, ungkap Haneda, tidak membawa temuan itu kepada pihak berwajib. Hal ini ungkap, Haneda terkait aturan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menyatakan tidak ada larangan pada satu alamat rumah untuk memiliki lebih dari satu kartu keluarga, selama ada izin dari kepala keluarga.

Meski tidak mendapatkan laporan soal dugaan jual beli kursi di sekolah seperti pada PPDB tahun sebelumnya, Haneda menerangkan, penumpangan kartu keluarga itu harus dikritisi dan dipandang sebagai potensi bisnis yang tidak tepat. “Ombudsman menolak perubahan sistem zonasi. Kami tetap mendukung tapi dilakukan dengan beberapa catatan,” ujar Haneda.

Sementara itu, pengamat pendidikan sekaligus pendiri Yayasan Kalyana Mandira, Dan Satriana menyatakan penerapan sistem zonasi untuk PPDB sudah tepat. Hanya saja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu berkomunikasi dengan pemerintah daerah secara intens terkait sosialisasinya.

“Karena sekolah itu termasuk pelayanan publik seharusnya tidak berlangsung dalam bentuk kompetisi. Yang pintar punya kesempatan dilayani dengan sarana yang lebih bagus, sementara yang kurang pintar tidak ada kesempatan untuk merasakan sarana yang sama. Ini diskriminasi dalam pelayanan publik,” tegas Dan.

Agar kekisruhan terkait PPDB ini tidak selalu berulang setiap tahunnya, Dan mengusulkan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pemerintah daerah memaksimalkan Data Pokok Pendidikan yang bisa diakses secara online.

“Dalam data itu sudah jelas berapa kemungkinan lulusan setiap tahunnya lengkap dengan nama dan domisili peserta didik. Setiap tahun pemerintah melihat di daerah tertentu ada berapa calon lulusan serta ada berapa sekolah di kawasan itu. Jadi tugas pemerintah menyamakan sarana dan prasarana sekolah negeri serta swasta sesuai standar minimum agar bisa menerima calon peserta didik baru,” terang Dan sembari menambahkan penggunakan data itu memungkinkan orang tua murid untuk mendaftar secara online tanpa proses tatap muka dengan pihak sekolah.

Wakil Ketua Komisi X DPR  Hetifah Sjaifudian menyatakan masalah terkait PPDB ini berkaitan dengan ketiadaan grand desain pendidikan nasional. Pada sisi lain, masyarakat belum bisa menghapuskan pemikiran soal sekolah favorit.

Dia merujuk pasal 12 ayat 1 (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

“Kita konsisten kembangkan zonasi dengan beberapa catatan, harus lebih banyak melibatkan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota dalam perbaiki policy dan penerapannya. Supaya tidak ada kesalahpahaman menangkap isi kebijakan atau pura-pura tidak memahami dan tidak mau memodifikasi yang melanggar ketentuan di atasnya,” kata Hetifah.

Selain itu, proses penegakan hukum dan pemberian sanksi bagi yang diketahui menyalahgunakan berbagai administrasi seperti kartu keluarga, SKTM (surat keterangan tidak mampu), dan sertifikat prestasi.

“Kita juga ingin ke depan revitalisasi sekolah, tambah ruang kelas baru, tambah sarana prasana tertentu fasilitas laboratorium, tambah guru, tambah sekolah harus berdasar data pokok pendidikan yang detil terbarukan dan akurat supaya berbasis pada fakta-fakta terkini, agar di masa depan ada jaminan tidak ada blank spot, tidak ada orang tertentu yang kasusnya kita dengar,” tambah Hetifah yang bakal segera menggelar pertemuan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyampaikan berbagai temuan terkait PPDB 2019. 



Sumber: Suara Pembaruan