Denny JA: Pertikaian Politik Akan Terus Berlanjut hingga 2024

Denny JA: Pertikaian Politik Akan Terus Berlanjut hingga 2024
Pendiri Lembaga Prestasi Rekor Indonesia Dunia (Leprid) Paulus Pangka (kiri) memberi penghargaan The Legend Award kepada Denny JA di Jakarta, Selasa (2/7/2019). (Foto: istimewa / istimewa)
/ YS Selasa, 2 Juli 2019 | 16:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Konsultan politik Denny JA menilai, pertikaian politik akan terus berlanjut hingga Pilpres 2024 mendatang.

“Pilpres 2019 sudah selesai. Putusan Mahkamah Konstitusi sudah final. Penetapan KPU sudah menutup pintu gerbang. Tapi, pertikaian politik akan terus berlanjut, saling kritik, saling menghujat, akan tetap mewarnai ruang publik kita hingga Pilpres 2024 nanti,” ujar Denny JA dalam sambutannya seusai menerima penghargaan The Legend Award di Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Penghargaan itu diserahkan Pendiri Lembaga Prestasi Rekor Indonesia Dunia (Leprid) Paulus Pangka kepada Denny JA bersama lembaganya, LSI Denny JA karena empat kali berturut-turut ikut memenangkan Pemilu Presiden (2004, 2009, 2014, dan 2019).

Denny mengatakan, situasi perpecahan yang kita alami kini tak akan mereda. Sebab, di balik pertikaian kelompok politik itu, ada elemen pertikaian ideologis. Ada perbedaan soal mimpi Indonesia masa depan. Ada posisi yang berseberangan soal paham kenegaraan.

Menurut dia ada empat kelompok ideologi yang ikut bertikai dalam Pilpres 2019. Seandainyapun terjadi koalisi antara Jokowi dan Prabowo, pertarungan empat ideologi itu akan terus berjalan. Pertarungan ideologi hanya berhenti jika ideologi itu kehilangan pengikutnya dalam jumlah yang signifikan.

Ia menjelaskan, ada empat ideologi yang kini hidup dalam ruang publik Indonesia, pertama, ideologi politik reformasi. Paham ini mulai dibawa oleh Presiden Habibie ketika ia menjadi presiden pertama era reformasi. Lalu dilanjutkan Gus Dur, Megawati, SBY, dan sekarang Jokowi.

“Paham politik reformasi itu adalah varian demokrasi yang khas Indonesia. Ada kebebasan politik di sana. Berbeda dengan Orde Baru ataupun Orde Lama. Ada kebebasan ekonomi. Semua warga negara punya hak yang sama, apapun agamanya,” tutur dia.
Tapi, berbeda dengan demokrasi di barat, di Indonesia memiliki Kementerian Agama. Negara memberikan peran yang lebih besar pada agama, dibanding demokrasi barat.

Ini ideologi mainstrem. PDIP ada di sini, juga Golkar. Juga kaum minoritas. Dalam Pilpres 2019, mayoritas pendukung ideologi ini ada di kubu Jokowi. Ideologi ini mendapat tantangan dari 3 ideologi lainnya.

Kedua, ideologi Islam Politik. Paham ini menginginkan syariat Islam lebih berperan di ruang publik. Bentuknya bisa macam- macam. Bisa Negara Islam. Bisa sistem khilafah. Bisa juga dengan nama NKRI bersyariah. Bagi paham ini, ideologi yang berlaku sekarang terlalu sekuler. Terlalu liberal. Terlalu memisahkan politik dari agama. Yang menonjol dalam ideologi ini adalah FPI, HTI. Kedua ormas ini berperan signifikan dalam Pilpres 2019, di belakang Prabowo.

Ketiga, ideologi “kembali ke UUD 45 Yang asli.” Paham ini tak menyetujui sistem politik ekonomi yang berlaku sekarang. Mereka menganggapnya, secara politik terlalu liberal. Secara ekonomi, terlalu memberikan ruang pada perusahaan asing.

Pelopor paham ini awalnya adalah Persatuan Purnawirawan Angkaran Darat. Di tahun 2009, tokohnya adalah Letjen Suryadi. Mantan panglima TNI Djoko Santoso juga ada di barisan ini.

Dalam Pilpres 2019, Tokoh kembali ke UUD 45 yang asli, Djoko Santoso juga berada di kubu Prabowo.

Keempat, ideologi Hak Asasi Manusia. Paham ini juga banyak mengkritik pemerintahan Jokowi karena dianggap justru karena kurang liberal. Jika Islam politik menganggap pemerintahan Jokowi terlalu liberal, pendukung hak asasi justru sebaliknya, kurang liberal.

Jokowi dianggap kurang tuntas menyelesaikan isu HAM, mulai dari kasus gerakan 65 hingga pembunuhan Munir. Tokoh ideologi ini lebih banyak dari LSM. Di tahun 2019, salah satu tokohnya memilih abstain. Harry Azhar, misalnya, ia mengkritik keras Jokowi.

“Tapi ia juga tak mau membela Prabowo yang ia anggap punya catatan hitam hak asasi manusia,” tambah dia.
Pada kesempatan itu, Denny JA menjelaskan, penghargaan itu diterima dengan dua catatan.

Pertama, adalah disclamer. Yang paling menentukan kemenangan Jokowi adalah Jokowi sendiri dan Ma’ruf Amin. Lalu tim suksesnya dan partai pendukung. “LSI hanya mengisi ruag yang kosong. Peran LSI hanyalah komplementer,” tambah dia.

Kedua, anugerah itu tak hanya untuk dirinya sendiri, tapi seluruh tim kerja LSI.

“Kerja konsultan politik adalah kerja orkestra. Peran saya hanya sebagai dirigennya sekaligus pencipta lagu,” ujar dia.

 



Sumber: PR