Agar Terkontrol, Kemdikbud Bentuk Tim Satgas Implementasi Zonasi

Agar Terkontrol, Kemdikbud Bentuk Tim Satgas Implementasi Zonasi
Ratusan orangtua calon siswa menggeruduk Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (2/7/2019). ( Foto: Beritasatu TV )
Maria Fatima Bona / IDS Rabu, 3 Juli 2019 | 14:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Didik Suhardi mengatakan, pemerintah pusat akan terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk melaksanakan sistem zonasi pendidikan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Salah satunya dengan membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Implementasi Zonasi Pendidikan.

Didik menjelaskan, pembentukan satgas bertujuan untuk membantu Pemda dalam mengimplementasikan kebijakan zonasi di daerah. Penentuan wilayah layanan pendidikan atau zona akan berdasarkan zona yang sudah ditetapkan oleh Pemda.

"Kita ikuti zona yang digunakan oleh provinsi, itu yang akan kita pakai. Yang sudah digunakan dalam PPDB, itu yang kita pakai. Kalau tahun depan, zona itu bisa direvisi lagi," kata Didik usai rapat koordinasi pembentukan satgas zonasi implementasi pendidikan di kantor Kemdikbud, Jakarta, Selasa (2/7) petang.

Didik menambahkan, zona layanan pendidikan akan dibagi berdasarkan pembagian yang telah ditentukan di dalam surat keterangan (SK) Pemda, yaitu Dinas Pendidikan dan SK Gubernur.

"Ini yang dipergunakan zona adalah yang sudah di-SK-kan oleh Dinas Pendidikan dan Gubernur. Dalam monitoring akan dianalisis sesuai dengan Permendikbud, termasuk peran sekolah swasta," ujar Didik.

Ia menyebutkan, koordinator satgas di daerah adalah kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang berada di 34 provinsi di Indonesia. Selain itu, satgas juga ditangani langsung oleh pemangku kepentingan Kemdikbud yang dibagi dalam delapan klaster. Tugasnya adalah mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengsinkronisasikan semua masalah pendidikan di daerah, termasuk mengusulkan fokus peningkatan mutu setiap daerah.

Didik menjelaskan, satgas ini nanti tidak hanya akan membantu Pemda dalam menangani proses PPDB. Satgas juga akan membantu mensinergikan pelatihan guru di daerah dan mengkoordinir bantuan-bantuan ke daerah untuk peningkatan kualitas layanan dan mutu pendidikan. Bantuan bagi daerah yang terkena bencana juga akan dikoordinasikan oleh satgas ini.



Sumber: Suara Pembaruan