Pemkab Lebong Kekurangan 1.900 ASN

Pemkab Lebong Kekurangan 1.900 ASN
Ilustrasi aparatur sipil negara. ( Foto: Antara )
Usmin / JEM Senin, 8 Juli 2019 | 08:27 WIB

Bengkulu, Berisatu.com - Pemkab Lebong, Provinsi Bengkulu, perpanjang larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pindah tugas ke luar daerah hingga 3 tahun mendatang. Alasannya, jumlah ASN di kabupatem hasil pemekaran Rejang Lebong ini masih kurang dari kebutuhan semestinya.

"Kita memperpanjang larangan ASN Pemkab Lebong pindah tugas ke daerah lain hingga 3 tahun mendatang. Ini terpaksa kita lakukan agar jumlah ASN di Pemkab Lebong, tidak berkurang yang berdampak pada tidak maksimalnya pelayanan publik di daerah ini ke depan," kata Bupati Lebong, Rosjonsyah, di Bengkulu, Minggu (7/7/2019).

Dijelaskan, hingga saat ini, Pemkab Lebong masih kekurangan sebanyak 1.900 orang ASN dari jumlah kebutuhan semestinya sebanyak 4.000 orang ASN. Kekurangan ASN dilingkup Pemkab Lebong terjadi di seluruh OPD, kelurahan dan kecamatan yang ada di daerah ini.

Untuk mengatasi masalah ini, Pemkab Lebong selain mengusulkan penerimaan formasi CPNS baru dan perekrutan tenaga honorer kontrak atau PPPK juga melarang ASN pindah tugas keluar dari daerah ini.

"Saya sudah instruksi Kepala Badan Kepagawai Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Lebong, agar tidak memproses ASN yang mengajukan pindah tugas keluar dari Kabupaten Lebong. Tahun ini kita perpanjang lagi larangan ASN pindah tugas keluar daerah hingga 3 tahun kedepan," ujarnya.

Hal senada dibenarkan Kepala BPSDM Kabupaten Lebong, Guntur. Ia mengatakan, sejak tiga tahun lalu pihaknya melakukan moratorium pindah tugas ASN ke luar dari Lebong dan akan diperpanjang hingga tahun 2023 mendatang.

Sebaliknya Pemkab Lebong memberikan kemudahan bagi ASN luar yang akan pindah tugas ke daerah ini. "Kita akan memberikan kemudahan kepada ASN luar yang akan pindah tugas ke Lebong. Kami dengan senang hati menerima mereka yang bersedia pindah tugas ke Pemkab Lebong," ujarnya.

Kemudahan ini diberikan karena Pemkab Lebong, masih kekurangan ASN sebanyak 1.900 orang. Kekurangan ASN terbanyak untuk tenaga kesehatan dan pendidikan. "Jadi, kalau ada ASN luar yang akan masuk ke Lebong, kita siap menerimanya dan akan diberikan kemudahan proses pemindahannya," ujarnya.

Terkait program pembangunan Pemkab Lebong ke depan difokuskan pada bidang kesehatan dan pendidikan, Bupati Rosjonsyah mengatakan, akan menambah jumlah ASN di sektor kesehatan dan pendidikan melalui formasi CPNS dan PPPK tahun 2019.

"Kita telah mengusulkan pemerimaan formasi CPNS dan PPPK ke Kemenpan RB di Jakata tahun 2019, guna mengatasi kekurangan tenaga kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Lebong. Kita akan mengusulkan ratusan formasi CPNS dan PPPK tahun 2019 ke Pemerintah Pusat," ujarnya.

Bupati Rosjonsyah berharap formasi penerimaan CPNS dan PPPK yang disusulkan Pemkab Lebong ke Kemenpan RB di Jakarta tersebut, dapat direalisasikan pada tahun 2019, sehingga kekurangan ASN kesehatan dan pendidikan di daerah ini dapat teratasi.

Dengan demikian, program peningkatan bidang kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Lebong, dapat dilaksanakan dengan baik di seluruh wilayah daerah ini kedepan, katanya.



Sumber: Suara Pembaruan