Kasus Dana Hibah, Kejari Bogor Tetapkan Tersangka Korupsi MH dalam DPO

Kasus Dana Hibah, Kejari Bogor Tetapkan Tersangka Korupsi MH dalam DPO
Ilustrasi korupsi. ( Foto: ist )
Vento Saudale / WBP Senin, 8 Juli 2019 | 15:10 WIB

Bogor, Beritasatu.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor menetapkan tersangka korupsi berinisial MH dalam daftar pencarian orang (DPO). Tersangka yang juga Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai staf di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor, telah tiga kali mangkir dalam pemeriksaan tersangka kasus dugaan korupsi Pilkada 2018.

"Ya. (MH) sudah bisa di katakan DPO," kata Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Rade Satya Parsaoran mengkonfirmasi, Senin (8/7/2019).

Dia mengatakan, Kejari sudah berupaya melakukan pencarian MH yang sudah tiga kali mangkir atas pemanggilan kejaksaan. "Dalam pemanggilan ketiga kali itu, tersangka tidak ada niat untuk memberi kabar terkait ketidakhadirannya," papar Rade Satya Parsaoran.

Pihak Kejari juga sudah meninjau tempat tinggal MH untuk memastikan bahwa yang bersangkutan warga di Desa Cidokom, Gunungsindur, Kabupaten Bogor.

Sebelumnya Kejari Kota Bogor menetapkan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi di KPU Kota Bogor, saat penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Bogor 2018 lalu. Kedua tersangka kasus korupsi tersebut berinisial HA dan MH. Tersangka HA merupakan mantan Bendahara KPU Kota Bogor, sedangkan tersangka MH adalah Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Sekretariat KPU Kota Bogor. MH juga berstatus ASN aktif sebagai staf di Satpol PP Kota Bogor.

Tersangka diduga telah menyelewengkan dana hibah dari Pemkot Bogor tahun 2017 sebesar lebih Rp 470 juta. Modusnya, tersangka mengadakan kegiatan di luar Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sebelumnya telah ditetapkan melalui rapat pleno KPU Kota Bogor.

Saat ini, Kejari Kota Bogor telah menahan HA selama 20 hari di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. HA melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun.

Sedangkan terhadap MH dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.



Sumber: BeritaSatu.com