Terdakwa Kasus Raibnya Suara PPP di Sleman Menghilang

Terdakwa Kasus Raibnya Suara PPP di Sleman Menghilang
Proses rekapitulasi suara pemilu. ( Foto: Antara )
Fuska Sani Evani / FMB Selasa, 9 Juli 2019 | 10:09 WIB

Yogyakarta, Beritasatu.com - Persidangan kasus raibnya 1.508 suara Partai Persatuan Pembangunnan (PPP) Sleman dalam Pemilu 2019, mulai digelar Senin (8/7/2019). Namun terdakwa, yakni anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Depok Divisi Data, Anita Ratna yang menjadi terdakwa, tidak hadir di sidang perdana pembacaan dakwaan dan pembuktian saksi-saksi.

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ismet Karnawan, institusinya sudah berusaha untuk menghadirkan terdakwa, juga telah melampirkan keterangan dari Ketua RW tempat terdakwa berdomisili, bahkan penyidik sudah menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) pada terdakwa, Anita Ratna.

Ismet mengatakan, pemanggilan terhadap terdakwa sudah dilakukan setidaknya hingga sembilan kali, baik oleh JPU, penyidik, maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman, namun dari keterangan Bawaslu Sleman maupun penyidik, keberadaan Anita sudah tidak diketahui sejak digelarnya rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Sleman pada Mei lalu.

“Saat tahap klarifikasi, Bawaslu Sleman sudah empat kali memanggil yang bersangkutan atau terdakwa. Dalam tahapan penyidikan empat kali, dan kami sekali, jadi total sembilan kali panggilan. Di-tracking dari ponsel milik Anita juga sudah tidak bisa. Kemungkinan yang bersangkutan sudah ganti nomor,” katanya.

Diketaui, Anita Ratna didakwa dengan Pasal 551 UU No.7/2017 tentang Pemilu yang menyebutkan anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dengan hukuman pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

Dikatakan, Anita diduga kuat sebagai penyebab hilangnya suara PPP, karena yang bersangkutan memiliki akses dan mampu mengubah data.

Sedang Ketua Majelis Hakim, Suparna menjelaskan, sesuai dengan Pasal 3 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1/2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu dan Pasal 482 ayat 1 Undang-Undang No.7/2017, dalam perkara Pemilu, terdakwa dapat diperiksa atau diadili tanpa kehadiran di dalam persidangan.

Setelah persidangan pertama, persidangan kedua juga diagendakan untuk mendengar keterangan dari saksi. “Rencana saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan enam atau tujuh orang saksi, termasuk satu saksi ahli teknologi informasi,” terangnya.

Diketahui, ribuan suara PPP saat Pemilu 2019 lalu hilang dalam proses rekapituasi di tingkat kebupaten, padahal sebelumnya, atau di tingkat kecamatan dalam hal ini Kecamatan Depok, saksi dari PPP memiliki catatan yang berbeda dengan apa yang diperoleh partai di tingkat kabupaten. Dewan Pimpinan Cabang PPP Sleman langsung mengajukan keberatan dan meminta dilakukan pengecekan lembar plano di tingkat kecamatan, dan ditemukan perubahan perolehan suara yang signifikan. Ditemukan suara PPP dan beberapa partai lainnya bergeser ke salah satu partai politik.



Sumber: Suara Pembaruan