Syafruddin Dilepaskan MA, KPK Pastikan Tempuh Upaya Hukum Lain

Syafruddin Dilepaskan MA, KPK Pastikan Tempuh Upaya Hukum Lain
Ilustrasi KPK. ( Foto: AFP / Bay Ismoyo )
Fana Suparman / YUD Selasa, 9 Juli 2019 | 20:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menempuh upaya hukum lain terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan Kasasi mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung yang menjadi terdakwa perkara dugaan korupsi SKL BLBI. KPK akan mempertimbangkan menempuh upaya hukum biasa maupun luar biasa terkait putusan tersebut.

Diketahui, dalam amar putusannya, MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI dan melepaskan Syafruddin dari tuntutan hukum. Selain itu, MA juga memerintahkan Syafruddin dikeluarkan dari tahanan.

"KPK akan mempelajari dan segera menentukan slkap yang pada prinsipnya adalah akan melakukan upaya hukum biasa atau luar biasa dalam kerangka penanganan perkara ini dan hal lain yang terkait," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Sebagai institusi penegak hukum, KPK menghormati putusan MA. Namun, KPK mencermati sejumlah hal dalam amar putusan MA terkait Kasasi Syafruddin. Salah satunya, putusan tersebut tidak diambil Majelis Hakim Kasasi dengan suara bulat.

Ketua Majelis Hakim, Salman Luthan sependapat dengan Pengadilan Tunggi DKI yang menjatuhkan vonis bersalah pada terdakwa karena terbukti melakukan korupsi. Hakim Anggota Syamsul Rakan Chaniago menyatakan perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan perdata, sementara Hakim Anggota lainnya M. ASKIN mengatakan perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan administrasi.

Selain adanya dissenting opinion atau perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim, KPK juga mencermati putusan MA yang menyatakan perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana didakwakan kepadanya, namun bukan merupakan tindak pidana.

"Selain itu, sejauh ini tidak ada lnformasi dari MA yang mengatakan bahwa unsur Kerugian Keuangan Negara Rp 4,58 triliun dan pihak lain yang diperkaya dalam perkara ini tidak terbukti. Apalagi ada penegasan bahwa perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana didakwakan kepadanya," kata Saut.

Berdasarkan hal tersebut, KPK menyatakan akan melaksanakan Putusan Kasasi MA sebagaimana disebutkan dalam amar putusan setelah kami mendapatkan Salinan Putusan atau petikan Putusan secara resmi. Selain itu, setelah menerima salinan putusan, KPK memastikan akan mempelajari dan mempertimbangkan secara cermat untuk melakukan upaya hukum.

"Setelah KPK menerima Salinan Putusan, maka KPK akan mempelajari secara cermat Putusan tersebut dan mempertimbangkan secara serius melakukan upaya hukum biasa atau Iuar biasa sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Saut.

Dalam kesempatan ini, Saut menegaskan KPK akan berupaya memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara Rp 4,58 triliun. Untuk itu, KPK memastikan bakal terus mengusut kasus dugaan korupsi SKL BLBI yang menjerat pemegang saham pengendali BDNI Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim.

"Tindakan untuk memanggil saksi saksi. tersangka dan penelusuran aset akan menjadi konsern KPK," tegasnya.
Diketahui, Majelis Hakim Kasasi MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa mantan BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung yang menjadi terdakwa perkara dugaan korupsi SKL BLBI. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menjatuhkan hukuman 15 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan terhadap Syafruddin.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Agung menyatakan terdakwa Syafruddin terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Dengan demikian, Majelis Hakim Agung menyatakan melepaskan terdakwa Syafruddin dari segala tuntutan hukum. Majelis Hakim Agung juga memutuskan memerintahkan agar Syafruddin dikeluarkan dari tahanan.

Putusan ini diambil Majelis Kasasi yang diketuai Salman Luthan dengan Hakim Anggota Syamsul Rakan Chaniago dan Mohamad Askin. Meski demikian, dalam memutuskan perkara ini, terdapat dissenting opinion atau perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim Agung. Hakim Ketua Salman Luthan sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua.

Sementara Hakim Anggota Syamsul Rakan Chaniago berpendapat perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum perdata. Sedangkan Hakim Anggota M. Askin menyatakan perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum administrasi.



Sumber: Suara Pembaruan