ICW Desak KY dan Bawas MA Periksa Hakim yang Bebaskan Terdakwa BLBI

ICW Desak KY dan Bawas MA Periksa Hakim yang Bebaskan Terdakwa BLBI
Ilustrasi pengadilan ( Foto: Istimewa )
Fana Suparman / WBP Rabu, 10 Juli 2019 | 10:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) untuk memeriksa majelis hakim yang melepaskan terdakwa kasus dugaan korupsi Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) Syafruddin Arsjad Temenggung.

"ICW menuntut Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk memeriksa hakim yang mengadili perkara Syafruddin Arsjad Tumenggung. Jika ditemukan adanya pelanggaran maka hakim tersebut harus dijatuhi hukuman," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Diketahui, Majelis Hakim MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Syafruddin. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menjatuhkan hukuman 15 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan terhadap Syafruddin. Majelis Hakim Agung menyatakan terdakwa Syafruddin terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Dengan demikian, Majelis Hakim Agung yang terdiri dari Hakim Ketua Salman Luthan dengan Hakim Hakim Anggota I, Syamsul Rakan Chaniago dan Hakim Anggota II, M. Askin menyatakan melepaskan terdakwa Syafruddin dari segala tuntutan hukum. Majelis Hakim Agung juga memutuskan memerintahkan agar mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu dikeluarkan dari tahanan.

Kurnia Ramadhana menyatakan, langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjerat Syafruddin sebagai tersangka dugaan korupsi SKL BLBI sudah tepat. Hal ini lantaran Syafruddin memberikan SKL BLBI kepada pemegang saham Sjamsul Nursalim, meskipun mengetahui aset yang dijaminkan untuk membayar utang ke negara tidak sepadan. Akibat dari perbuatan Syafruddin, keuangan negara menderita kerugian yang ditaksir mencapai Rp 4,58 triliun.

"Ini dikarenakan adanya mens rea dari Nursalim ketika menjaminkan aset yang seolah-olah bernilai sesuai dengan perjanjian Master of Settlement Acquisition Agreement (MSAA) akan tetapi di kemudian hari ternyata ditemukan bermasalah. Logika pihak-pihak yang selalu menggiring isu ini ke hukum perdata dapat dibenarkan jika selama masa pemenuhan kewajiban dalam perjanjian MSAA pihak yang memiliki utang tidak mampu untuk melunasinya, bukan justru mengelabui pemerintah dengan jaminan yang tidak sebanding," tegas Kurnia Ramadhana.

Apalagi, kata Kurnia, terdapat tiga putusan pengadilan yang memperkuat langkah KPK membawa kasus ini ke ranah pidana. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak permohonan praperadilan Syafruddin, Pengadilan Tipikor Jakarta yang memvonis Syafruddin bersalah dan menghukumnya dengan 13 tahun pidana penjara serta Pengadilan Tinggi DKI yang menolak banding Syafruddin. Bahkan, PT DKI memperberat hukuman Syafruddin menjadi 15 tahun pidana penjara.
"Jadi tidak ada landasan hukum apapun yang membenarkan bahwa perkara ini berada dalam hukum perdata ataupun administrasi," tegas Kurnia Ramadhana.

Untuk itu, ICW mendesak KPK terus mengusut tuntas kasus megakorupsi yang kini menjerat Sjamsul dan istrinya Itjih Nursalim. Kurnia menyatakan keliru jika ada pihak yang menilai putusan MA atas kasasi Syafruddin dapat menggugurkan penyidikan KPK terhadap Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim. Hal ini lantaran pada dasarnya Pasal 40 UU KPK telah menegaskan bahwa KPK tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). "Jadi, KPK dapat tetap melanjutkan penyidikan dan bahkan melimpahkan perkara Nursalim ke persidangan," kata Kurnia Ramadhana.

Diketahui, majelis hakim kasasi MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Syafruddin Arsyad Temenggung yang menjadi terdakwa perkara dugaan korupsi SKL BLBI. Dalam memutuskan perkara ini, terdapat dissenting opinion atau perbedaan pendapat di antara majelis hakim agung. Hakim Ketua Salman Luthan sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua. Sementara Hakim Anggota Syamsul Rakan Chaniago berpendapat perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum perdata. Sedangkan Hakim Anggota M. Askin menyatakan perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum administrasi.



Sumber: Suara Pembaruan