PPDB Online SMA Jateng, 446 SKD Dicoret, 2 Siswa Didiskualifikasi

PPDB Online SMA Jateng, 446 SKD Dicoret, 2 Siswa Didiskualifikasi
Ilustrasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). ( Foto: ANTARA FOTO )
Stefi Thenu / WBP Rabu, 10 Juli 2019 | 12:39 WIB

Semarang, Beritasatu.com - Sebanyak 446 pengguna Surat Keterangan Domisili (SKD) dicoret selama proses pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah (Jateng). Selain itu, dua siswa didiskualifikasi dari daftar siswa yang diterima.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Jumeri, Rabu (10/7/2019) menjelaskan terbongkarnya SKD palsu itu berkat pengakuan salah satu warga yang dipaksa membuat kesaksian palsu oleh oknum orangtua. "Sebelum menyertakan SKD saat pendaftaran, orangtua ini telah mengondisikan warga setempat agar memberi kesaksian bahwa si A benar-benar tinggal di daerah yang dimaksud dalam SKD," kata Ganjar Pranowo.

Namun pada Selasa (8/7/2019), salah satu warga memberi keterangan pada panitia PPDB sekolah bahwa keterangan yang dia berikan terkait SKD si A adalah palsu. "Dia (si A) kami coret, dinyatakan tidak diterima," kata Ganjar Pranowo.

Meski didiskualifikasi, nama kedua siswa tersebut bakal tetap tercantum dalam daftar siswa yang diterima. Pasalnya sejak awal mereka diterima, namun akhirnya kebohongan itu terbongkar. Adapun pihak sekolah kata Ganjar, telah memanggil yang bersangkutan dan mengakui perbuatannya. "Meski namanya bakal ada, tapi kami sudah mem-blacklist. Orangtuanya pun telah kami panggil dan telah membuat surat pernyataan," kata Ganjar Pranowo.

Hasil akhir Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online SMAN di Jawa Tengah diumumkan, Selasa (9/7/2019) pukul 00.00. Total pendaftar 123.645 dari daya tampung 115.908. Namun yang terisi sebanyak 111.215 dan menyisakan kursi kosong sebanyak 4.693. "Kursi kosong ya sudah kita biarkan. Karena memang tidak ada pendaftar. Kebanyakan, sekolah yang kursinya kosong itu berada di daerah pinggiran, semuanya di daerah kabupaten tidak ada yang di kota," tandas Ganjar Pranowo.



Sumber: Suara Pembaruan