UGM dan Kemdes Kenalkan Konsep Smart Farming di Kawasan Transmigrasi

UGM dan Kemdes Kenalkan Konsep Smart Farming di Kawasan Transmigrasi
Ilustrasi kawasan transmigrasi. ( Foto: Antara )
Fuska Sani Evani / JAS Rabu, 10 Juli 2019 | 13:20 WIB

Yogyakarta, Beritasatu.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) menargetkan pengembangan 144 kawasan transmigrasi dalam lima tahun ke depan.

Seiring dengan perkembangan teknologi di era digital, kementerian ini akan turut menerapkan teknologi sebagai bagian dari program transmigrasi dengan memperkenalkan konsep smart farming.

“Dengan adanya teknologi, kita memperkenalkan konsep smart farming,” tutur Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT, Anwar Sanusi, Selasa (9/7/2019) di University Club UGM.

Program ini, ujar Anwar, telah mulai dijalankan di Sumba Timur, meski dalam ruang lingkup yang relatif kecil. Selain memperkenalkan teknologi pertanian modern, para petani juga didorong untuk memasarkan produk mereka secara daring agar mereka dapat menjual sendiri produk mereka dan mendapat penghasilan yang lebih tinggi.

Ia menyebutkan berbagai kendala yang dihadapi program transmigrasi, di antaranya persoalan konektivitas mulai dari prasarana transportasi hingga akses internet. Selain itu, salah satu hal yang kerap menjadi pertanyaan bagi mereka yang akan mengikuti transmigrasi adalah persoalan pendidikan.

“Kami sudah ada MoU dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga Kementerian Ristek Dikti untuk program khusus pengembangan SDM. Anak-anak transmigran bisa mendapat beasiswa untuk mereka kuliah dan setelah itu mereka kembali dan mengembangkan daerahnya,” jelas Anwar.

Hal ini ia sampaikan di sela acara Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 4.0 yang terselenggara atas kerja sama antara Fakultas Geografi UGM dan Kemendesa PDTT.

Anwar menyebut FGD ini sebagai wujud kerja sama antara para akademisi dan birokrat untuk mencari solusi bagi persoalan yang ada di tengah masyarakat. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah, ujarnya, perlu dilandasi kajian komprehensif yang dihasilkan oleh akademisi yang kompeten di bidangnya.

“Respons pemerintah yang bentuknya kebijakan itu ketika disampaikan kepada masyarakat bisa tidak nyambung karena basisnya tidak didasarkan realitas empiris yang biasanya dihasilkan oleh dunia perguruan tinggi,” tuturnya.

Ia berharap, kegiatan ini akan meruntuhkan sekat-sekat antara dunia akademis dan birokratis. Birokrat menurutnya memerlukan pendampingan dari akademisi, dan di saat yang sama akademisi perlu menerapkan hasil penelitian yang mereka lakukan agar tidak hanya dipampang di dalam jurnal, tapi bisa diolah menjadi kebijakan yang berdampak bagi masyarakat.

Hal serupa disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerja Sama Fakultas Geografi UGM, Dyah Rahmawati Hizbaron menuturkan, kegiatan FGD dapat membantu para akademisi untuk belajar mengomunikasikan keilmuan mereka dengan para praktisi serta memahami proses pengambilan kebijakan.

“Paling tidak penelitian yang kita lakukan bisa memberikan impak di dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya.

FGD yang diselenggarakan untuk kali ketiga ini membahas perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang dapat mengakomodir kerja sama pentahelix antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, dan media, untuk menumbuhkan pusat perekonomian baru di wilayah tujuan transmigrasi. 



Sumber: Suara Pembaruan