Terkait Tuduhan Hoax, Tim Advokasi Pena 98 Siap Bela Yahdi Basma

Terkait Tuduhan Hoax, Tim Advokasi Pena 98 Siap Bela Yahdi Basma
Anggota Fraksi Partai Nasional Demokrat(Nasdem)DPRD Sulawesi Tengah, Yahdi Basmah. ( Foto: istimewa )
Jeis Montesori / JEM Rabu, 10 Juli 2019 | 15:19 WIB

Palu, Beritasatu.com – Anggota DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) Yahdi Basma (YB) tetap kooperatif mengikuti proses hukum terkait tuduhan menyebarkan hoax (berita bohong) sebagaimana diadukan Gubernur Longki Djanggola ke Polda Sulteng, baru-baru ini.

“Sikap YB yang sangat kooperatif, semata-mata dilandasi oleh keinginan untuk menjelaskan duduk perkara dugaan penyebaran hoax yang dituduhkan kepadanya, secara jujur demi mempermudah aparat kepolisian dalam menyelidiki penyelesaian masalah ini secara objektif,” tegas Muh Rasyidi Bakri, Tim Advokasi Pena 98 Sulawesi Tengah untuk Yahdi Basma, Rabu (10/7/2019).

Rasyidi mengatakan, publik harus mendapatkan informasi yang luas bahwa kliennya YB, baik secara pribadi maupun sebagai anggota DPRD, telah menyatakan secara berulang-ulang bahwa YB sama sekali tidak melakukan kejahatan menyebarkan hoax sebagaimana yang dituduhkan kepadanya.

"Saya tidak mungkin punya naiat menghina Pak Longki, na (karena) beliau itu orang tua kita. Yang saya lakukan selama ini, khususnya sejak dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Sulteng pada 2014, ya memang harus mengkritisi seluruh kinerja dan kebijakan pemerintah provinsi," kata YB melalui tim kuasa hukumnya.

Sebagaimana diketahui, Gubernur Sulteng Longki Djanggola melaporkan YB ke Polda Sulteng dengan tuduhan menyebarkan hoax melalui media sosial. Isi hoax bahwa Longki telah membiayai gerakan people power di Sulteng terkait aksi massa dalam sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam hal ini, YB dianggap melanggar Pasal 27 ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Rasyidi mengatakan, terkait pengaduan tersebut, kliennya YB senantiasa kooperatif dengan aparat. Hal ini ditunjukkan dengan menghadiri undangan penyidik Polda Sulteng saat dimintai keterangan terkait laporan tersebut, walau tanpa izin dari Mendagri sebagaimana dipersyaratkan dalam UU MD3.

“YB sama sekali tidak menanggapi puluhan berita terkait (di media massa) demi menghindari kesan intervensi pada proses yang berlangsung di Polda Sulteng,” kata Rasyidi.

“Bahwa apa yang YB lakukan, yang dituding sebagai penyebaran hoax, adalah ikhtiar untuk menjalankan fungsi kontrol YB sebagai wakil rakyat dan sekaligus dalam tugas fungsionalnya sebagai ketua Pansus Pengawasan Penanggulangan Bencana DPRD Sulteng,” tandas Rasyidi.

Dalam hal ini, katanya, terang-benderang dapat dilihat dari rangkaian kalimat unggahan YB di media sosial Facebook, untuk tujuan demi menjaga orisinalitas serta penegakan hukum. “Status tersebut tidak pernah diedit apalagi dihapus dari wall FB-nya (YB),” ujar Rasyidi.

Bahkan menurut Rasyidi, ada dugaan bahwa postingan YB terkait masalah tersebut sesungguhnya ada pihak yang telah sengaja mengedit sehingga menjatuhkan YB dengan menyatakannya sebagai penyebar hoax.

“Kami mendorong diungkapnya kasus ini secara terbuka transparan dengan teknologi Cyber-Crime Polri, yang kami yakini bisa menemukan siapa pelaku hoax yang sebenarnya,” kata Rasyidi.

Fokus Bencana

Terkait masalah ini, Eva Bande, pejuang agraria yang baru saja mendapatkan penghargaan Yap Thiam Hien Award, mengatakan, sebaiknya semua pihak lebih fokus kepada menuntaskan permasalahan nasib ribuan warga terdampak bencana gempa, tsunami, dan tanah bergerak yang masih terkurung penderitaan.

“Sementara pemimpin daerah justru lebih disibukkan dengan urusan pribadi yang tidak penting. Sangat tidak sebanding nasib ribuan rakyat dengan pencemaran nama baik. Padahal sikap baik terhadap warga terdampak bencana jauh lebih mulia dari pada urusan pribadi,” katanya.

Eva Bande mengatakan, masih ada pula masalah lain yang tak kalah penting yakni regulasi tata ruang yang belum memenuhi prinsip keadilan ruang dan cepat tanggap bencana. Mestinya urusan publik lebih diprioritaskan.

“Saya ingat, dipekan awal pascabencana alam di Palu, Sigi, dan Donggala, salah satu isu yang cukup hangat adalah, penyesalan para peneliti Palu-Koro terkait peringatan mereka tentang akan adanya potensi gempa besar yang mereka prediksi sejak tahun 2017, justru tidak direspons serius oleh pemimpin daerah,” kata Eva Bande.

Sementara nyata-nyata sekarang, kata dia, yang terpublikasi cukup masif adalah urusan pembersihan nama baik dari pemimpin daerah. “Kalau urusan begini malah cepat tanggap, sedangkan pengurusan nasib warga terdampak disia-siakan,” katanya.

Pemimpin pemerintahan, kata Eva Bande, tidak boleh antikritik dan sensitif reaksioner, sebab kedudukan politik yang disandangnya adalah mandat rakyat yang harus dipertanggungjawabkan pula kepada rakyat.

Sebaiknya, kata Eva Bande, persoalan pribadi yang melibatkan pejabat publik dari ruang eksekutif versus legislatif, diselesaikan dengan cara yang sedapat mungkin menghindari reaksi publik. Karena keadaan mental warga korban bencana belum kembali utuh sepenuhnya.

“Menjadi repot kalau urusan seperti ini digiring ke ranah hukum. Efek dominonya kuat dan rentan kepentingan pihak-pihak lain yang menyulut bara menjadi api,” katanya.

Penguasa daerah kita yang rawan bencana ini, tambah Eva Bande, mestinya berjiwa besar. “Jauh lebih baik duduk bersama menyelesaikan masalah dengan kerendahan hati masing-masing pihak,” ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan