Prabowo-Sandi Ajukan Gugatan Lagi ke MA untuk Dapatkan Keadilan

Prabowo-Sandi Ajukan Gugatan Lagi ke MA untuk Dapatkan Keadilan
Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bergandeng dihadapan wartawan pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), di Rumah Kartanegara, Jakarta, Kamis (27/6/19). Walau menerima keputusan MK, Paslon 02 ini akan berkonsultasi dengan tim hukumnya guna mencari celah gugatan baru. ( Foto: beritasatu photo / defrizal )
Yustinus Paat / AMA Kamis, 11 Juli 2019 | 13:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Sandiaga Uno kembali mengajukan Permohonan Pelanggaran Administratif Pemilu (PAP) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ke Mahkamah Agung. Permohonan tersebut diterima MA pada 3 Juli 2019 dan teregister dengan nomor perkara No. 2 P/PAP/2019.

Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Nicholay Aprilindo menyebutkan alasan mengapa Prabowo-Sandi kembali mengajukan permohonan pelanggaran TSM. Padahal, sebelumnya, kubu Prabowo-Sandi sudah mengajukan permohonan pelanggaran TSM ke MA dengan nomor perkara No. 1 P/PAP/2019.

Nicholay mengatakan, MA memang sudah memutuskan permohonan No. 1 P/PAP/2019 dengan amar putusan menyatakan permohonan itu tidak diterima NO (Niet Ontvankelijk Verklaard). Pasalnya, adanya cacat formil yaitu legal standing dari pemohonnya, yakni Djoko Santoso dan Ahmad Hanafi Rais.

"Putusan MA pada Permohonan No. 1 P/PAP/2019 tersebut bukanlah ditolak seperti yang selama ini beredar dalam pemberitaan, namun permohonan tersebut NO atau tidak diterima dikarenakan adanya cacat formil dan atau kekurangan syarat formil secara yuridis yaitu masalah legal standing Pemohon," ujar Nicholay dalam keterangan yang diterima Beritasatu.com di Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Karena itu, kata Nicholay, pihaknya kemudian mengajukan lagi permohonan pelanggaran TSM dengan pemohonnya adalah Principal, yakni Prabowo-Sandi. Dia menegaskan, permohonan tersebut bukan Kasasi, namun merupakan permohonan kepada MA untuk memeriksa Pelanggaran Administratif Pemilu (PAP) secara TSM Pilpres atas Putusan Pendahuluan Bawaslu Nomor : No.01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019, tanggal 15 Mei 2019.

"Perlu kami sampaikan bahwa dasar hukum pengajuan PAP tersebut adalah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada sebagaimana telah kami uraikan didalam Permohonan PAP kami pada MA sehingga tidak bisa dikatakan Permohonan tersebut kadaluarsa dan atau lewat waktu," tandas dia.

Selain itu, permohonan kedua ini tidak dapat dikatakan "Nebis in Idem". Pasalnya, dalam permohonan yang pertama, MA sama sekali belum memeriksa pokok atau materi permohonan. MA baru memeriksa syarat formil khususnya mengenai legal standing pemohon yang dinyatakan cacat formil.

"Kami juga menilai Bawaslu bukanlah pengadilan tingkat pertama, karena Bawaslu bukan badan atau lembaga peradilan atau lembaga peradilan khusus. Selain mengawasi, Bawaslu hanya diberi kewenangan oleh UU Pemilu untuk menerima laporan pelanggaran Pemilu, memeriksa dan memutuskan laporan, serta memberikan rekomendasi kepada KPU atas putusan laporan Bawaslu. Jadi, Bawaslu tidak dapat dipersamakan dengan Lembaga Peradilan seperti Pengadilan Negeri," terang dia.

Lebih lanjut, Nicholay mengatakan, Bawaslu dalam Putusan Pendahuluan No. No.01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019, tanggal 15 Mei 2019, tidak menerima Laporan Pelapor Djoko Santoso-Ahmad Hanafi Rais dengan alasan legalitas alat bukti. Menurut dia, putusan pendahuluan Bawaslu telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelapor (Djoko Santoso-Ahmad Hanafi Rais).

"Lalu Pak Djoko Santoso-Ahmad Hanafi Rais mengajukan ke MA untuk mendapatkan kepastian hukum. Namun MA mengeluarkan putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena cacat formil, yakni Pak Djoko Santoso-Ahmad Hanafi Rais bukanlah pemohon principal," tutur dia.

Karena itu, kata Nicholay, pihaknya kembali mengajukan permohonan dengan pemohon langsung Prabowo-Sandi sehingga permohonan ini tidak lagi terganjal oleh syarat formil khususnya legal standing pemohon. Kemudian, dia menegaskan permohanan ke MA bukanlah kasasi atas putusan sengketa PHPU Pilpres yang sudah diputuskan MK pasa 27 Juni 2019 lalu.

Permohonan dari Prabowo-Sandi ke MA ini adalah menindak lanjuti upaya hukum terhadap laporan TSM terdahulu yang diajukan oleh Djoko Santoso-Ahmad Hanafi Rais, terhadap Putusan Pendahuluan Bawaslu RI No.No.01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019, tanggal 15 Mei 2019 dan Permohonan PAP kepada Mahkamah Agung RI yang diajukan oleh Djoko Santoso-Ahmad Hanafi Rais dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 P/PAP/2019 tertanggal 26 Juni 2019.

"Jadi, kami melakukan ini demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan yang merupakan hak setiap warga negara untuk melakukan upaya hukum sesuai dengan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walau langit runtuh, hukum dan keadilan harus ditegakkan," pungkas dia.

 



Sumber: BeritaSatu.com