Kemiskinan di DIY di Atas Rata-rata Nasional

Kemiskinan di DIY di Atas Rata-rata Nasional
Ilustrasi orang miskin. ( Foto: Antara )
Fuska Sani Evani / JAS Kamis, 11 Juli 2019 | 14:15 WIB

Yogyakarta, Beritasatu.com - Tingkat kemiskinan di DI Yogyakarta sebesar 11,81 persen dan masih berada di atas rata-rata angka nasional yakni 9,66 persen. Kantong kemiskinan di DIY berada di Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul.

Kepala Bappeda DIY Budi Wibowo menjelaskan ada sejumlah persoalan yang dihadapi DIY untuk menurunkan angka kemiskinan. Salah satunya akibat terjadinya inclusion error atau kesalahan sasaran penerimaan program. Masyarakat yang sebenarnya tidak masuk kategori miskin, tetapi menerima progam pemerintah pengentasan kemiskinan.

Karena itu, target penurunan kemiskinan 7 persen pada 2022 mendatang, harus disikapi dengan program yang tepat sasaran.

Faktor lainnya adalah, menurut Budi Wibowo, adalah exclusion error, yaitu kesalahan yang terjadi karena orang yang seharusnya menjadi sasaran program pengentasan kemiskinan namun kenyataannya malah tidak menerima.

Usai Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPD) DIY, Rabu (10/7/2019), Budi menyatakan, kondisi tersebut terjadi karena adanya ketidaksesuaian data saat proses pendataan dilakukan atau tidak ada perbaikan data.

"Kondisi masyarakat pasti berubah, yang sebelumnya miskin menjadi tidak miskin, atau justru sebaliknya. Juga diakibatkan tidak maksimalnya proses verifikasi dan validasi,” ungkapnya.

Dengan demikian, Pemda DIY berharap proses verifikasi dan validasi dilakukan sesuai Permensos No.28/2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X menegaskan, penanggulangan kemiskinan telah ditetapkan sebagai tema utama dalam RPJMD DIY 2017-2022 di samping Yogyakarta Internasional Airport dan pembiayaan pembangunan.

Ketimpangan tingkat kemiskinan tersebut terjadi di Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul. Namun untuk Kulonprogo, terjadi loncatan pertumbuhan ekonomi sebesar 10,62 tahun 2018 dari 5,97 pada tahun 2017, serta tingkat kemiskinan turun dari 20,03 persen menjadi 18,30 persen atau sebesar 1,73 persen.

“Hanya, indikator yang lebih substantif adalah tingkat pembangunan manusia (IPM) DIY menempati peringkat tertinggi setelah DKI Jakarta (tahun 2018),” terang Wakil Gubernur DIY.

Elemen IPM terdiri dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan/pendapatan. Indeks Pembangunan Desa (IPD) DIY tahun 2014 nilainya juga tertinggi dari semua provinsi di Jawa-Bali, dan Jawa-Bali tingkat rata-rata nilai IPD tertinggi dari tujuh kepulauan di Indonesia.

Sementara itu, empat kabupaten/kota mempunya nilai IPM di atas rata-rata nasional, sementara nilai IPM Kabupaten Gunungkidul berada di bawah rata-rata nasional.

"Pendapatan per kapita masyarakat Gunungkidul dan Kulon Progo berada di tingkat terendah dibanding kabupaten/kota lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, perlu disusun sebuah strategi menyeimbangkan pertumbuhan antar kabupaten/kota.

Diperlukan pemikiran tentang parameter tersendiri (termasuk local indicator) untuk menghitung angka kemiskinan untuk penilaian kinerja DIY ke depan disesuaikan dengan melihat target RPJMD Tahun 2022 sebesar 7 persen.

Pemda DIY juga memandang perlu ada pencanangan sebuah gerakan yang kita sebut “Gerakan Ayo Sejahtera” untuk menumbuhkembangkan peningkatan ekonomi masyarakat miskin di pedesaan.



Sumber: Suara Pembaruan