Tim Terpadu Pemerintah Hentikan Reklamasi Ilegal di Kabupaten Belitung
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.12)   |   COMPOSITE 6289.65 (-47.85)   |   DBX 1346.19 (-12.68)   |   I-GRADE 181.205 (-1.35)   |   IDX30 507.3 (-3.78)   |   IDX80 137.13 (-1.34)   |   IDXBUMN20 404.453 (-5.99)   |   IDXESGL 139.923 (-0.37)   |   IDXG30 143.928 (-0.43)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-3.18)   |   IDXQ30 145.336 (-0.95)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.23)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-3.08)   |   IDXV30 137.088 (-3.12)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.34)   |   Investor33 435.377 (-2.34)   |   ISSI 184.679 (-1.32)   |   JII 634.506 (-3.05)   |   JII70 224.071 (-1.43)   |   KOMPAS100 1224.8 (-8.57)   |   LQ45 952.541 (-7.79)   |   MBX 1705.32 (-12.44)   |   MNC36 322.487 (-1.62)   |   PEFINDO25 325.966 (4.31)   |   SMInfra18 310.375 (-3.1)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.69)   |  

Tim Terpadu Pemerintah Hentikan Reklamasi Ilegal di Kabupaten Belitung

Kamis, 11 Juli 2019 | 21:45 WIB
Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Terpadu Pemerintah untuk penanganan kasus pelanggaran pemanfaatan sumber daya alam menghentikan kegiatan reklamasi di Kabupaten Belitung yang dikenal sebagai "Bumi Laskar Pelangi" pada Rabu (10/7/2019). Tim terpadu tersebut beranggotakan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Kementerian LHK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Bareskrim Polri, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung.

“Kegiatan reklamasi di pesisir Desa Air Saga, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung dihentikan aktivitasnya karena tidak dilengkapi izin yang dipersyaratkan," ungkap Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal PSDKP, Agus Suherman, dalam siaran pers yang diterima Beritasatu.com, Kamis (11/7).

Menurut Agus, proses penghentian tersebut berawal dari pengaduan masyarakat mengenai adanya kegiatan reklamasi yang sedang berlangsung. Reklamasi tersebut telah menyebabkan kerusakan ekosistem mangrove serta menghambat akses keluar masuk kapal nelayan penangkap ikan.

"Atas informasi awal dari masyarakat, tim terpadu menggelar pertemuan untuk memperdalam informasi dan menggali keterangan dari berbagai pihak terkait, termasuk aparat desa setempat," terang Agus.

Tim menyimpulkan bahwa kegiatan reklamasi di lahan yang mencapai luas 2 hektare dan tanpa dilengkapi dengan perizinan tersebut telah menimbulkan dampak terhadap ekosistem perairan dan masyarakat nelayan.

Untuk mencegah kerusakan ekosistem yang lebih parah, tim melakukan penyegelan di kawasan reklamasi serta memasang papan larangan melakukan kegiatan di area reklamasi. Selanjutnya, setiap Kementerian/Lembaga terkait akan melakukan proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan reklamasi tanpa izin dan menyebabkan kerusakan lingkungan, setidaknya dapat diduga melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Sementara itu, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, telah menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Gubernur Kepri Ditetapkan Tersangka Suap dan Gratifikasi

KPK menetapkan Gubernur Kepri Nurdin Basirun sebagai tersangka suap dan gratifikasi, Kamis (11/7/2019).

NASIONAL | 11 Juli 2019

Majelis Hakim Pertimbangkan Pledoi Joko Driyono

Majelis hakim memutuskan untuk pertimbangkan pledoi (pembelaan) terdakwa Joko Driyono, Kamis (11/7/2019).

NASIONAL | 11 Juli 2019

KPK Masih Tunggu Salinan Putusan Kasasi Syafruddin

KPK mengaku perlu mengetahui secara rinci pertimbangan Majelis Hakim Agung mengabulkan Kasasi Syafruddin dan melepaskannya dari tuntutan hukum.

NASIONAL | 11 Juli 2019

Masyarakat Magelang Masih Minim Kesadaran Akan Wisata

Wilayah Magelang sudah punya modal besar untuk mengembangkan pariwisatanya lewat Candi Borobudur.

NASIONAL | 11 Juli 2019

Puluhan Orang Hilang Pasca Rusuh, Polri Belum Tahu

Komnas HAM menyatakan bahwa 32 orang masih hilang pasca rusuh 21-22 Mei 2019 lalu.

NASIONAL | 11 Juli 2019

Menteri Susi Dorong 3 Poin Meninjau Ulang Kesepakatan dengan Malaysia

Menteri Susi adalah mendorong kembali penandatanganan kesepakatan membasmi illegal fishing.

NASIONAL | 11 Juli 2019

Perkuat Peran DPD, Fadel Muhammad Gagas Smart Decentralization

Fadel menilai DPD memiliki peran besar untuk kepentingan daerah.

NASIONAL | 11 Juli 2019

Dukung Pariwisata, Jokowi Janji Menata Total Pembangunan Bandara Komodo

Presiden Jokowi berjanji memprioritaskan pembangunan Bandara Komodo dengan memperpanjang runway dan memperluas terminal.

NASIONAL | 11 Juli 2019

Nasdem: Nurdin Basirun Dipecat Jika Korupsi

Saat ini NasDem membebastugaskan Nurdin sebagai Ketua DPW Nasdem Provinsi Kepri.

NASIONAL | 11 Juli 2019

BNPT: Diplomat Harus Punya Wawasan Kebangsaan Tinggi

Semua negara harus bersinergi untuk memberantas terorisme dari muka bumi.

NASIONAL | 11 Juli 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS