5 Mata Uang Asing Disita dari Rumah Gubernur Nurdin

5 Mata Uang Asing Disita dari Rumah Gubernur Nurdin
Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun (tengah) berjalan dengan pengawalan penyidik KPK dan petugas bandara serta personel TNI AU sebelum diterbangkan menuju Jakarta di Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Kamis (11/7/2019). Gubernur Kepulauan Riau diperiksa oleh penyidik KPK setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (10/7/2019) malam terkait perizinan reklamasi tambang. ( Foto: ANTARA FOTO / Andri Mediansyah )
Fana Suparman / HA Jumat, 12 Juli 2019 | 03:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai dalam pecahan rupiah dan lima mata uang asing lainnya di sebuah tas di Rumah Dinas Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun. Uang itu disita tim Satgas KPK saat menangkap Nurdin dalam operasi tangkap tangan (OTT) di rumah dinasnya di Tanjungpinang, Rabu (10/7/2019) malam.

"Dari sebuah tas di rumah NBA (Nurdin Basirun), KPK mengamankan uang," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Basaria memaparkan uang yang disita tim Satgas KPK terdiri dari Sin$ 43.942, US$ 5.303, EURO 5, RM 407, Riyal 500, dan Rp 132.610.000. Uang tersebut diduga merupakan gratifikasi yang diterima Nurdin terkait jabatannya sebagai gubernur.

Dari rumah Nurdin, KPK juga mengamankan kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Kepri berinisial NWM. Keduanya kemudian digelendang tim Satgas KPK ke Mapolres Tanjungpinang.

"Tim KPK membawa NBA dan NWN ke Kepolisian Resor Tanjungpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut," tutur Basaria.

Sebelum mengamankan Nurdin dan NWM tim Satgas KPK telah mengamankan lima orang lainnya, yakni Kadis Kelautan dan Perikanan, Edy Sofyan; Kabid Perikanan Tangkap, Budi Hartono pihak swasta bernama Abu Bakar serta dua staf Dinas Kelautan Perikana‎n MSL dan ARA. Ketujuh orang yang ditangkap, termasuk Nurdin kemudian diperiksa di Mapolres Tanjungpinang.

Tim mulanya mengamankan Abu Bakar di Pelabuhan Sri Bintan Tanjungpinang pada Rabu (10/7) siang sekitar pukul13.30 WIB. Abu Bakar dibekuk setelah menyerahkan uang sebesar Sin$ 6.000 kepada Budi untuk Nurdin.

Sebelumnya, Abu Bakar juga memberikan uang kepada Nurdin melalui Edy Sofyan sebesar Sin$ 5.000 dan Rp 45 juta. Diduga uang dengan total Sin$ 11 ribu dan Rp 45 juta ini merupakan suap dari Abu Bakar kepada Nurdin untuk memuluskan izin pemanfaatan laut untuk melakukan reklamasi dl Tanjung Piayu, Batam yang diajukan Abu Bakar kepada Pemprov Kepri.
Rencananya, di kawasan tersebut, Abu Bakar akan membangun resort dan kawasan wisata seluas 10,2 Hektar.

"Padahal, Tanjung Piayu merupakan area yang memiliki diperuntukkan sebagai kawasan budidaya dan hutan lindung," ungkap Basaria.

Nurdin selanjutnya‎ memerintahkan anak buahnya, Budi dan Edy untuk membantu Abu Bakar meloloskan izin yang diajukan terkait pemanfaatan laut guna melakukan reklamasi.‎ Namun, karena pemanfaatan lahan tersebut tidak sesuai, maka izin kepentingan reklamasi diubah untuk mengakomodasi kepentingan Abu Bakar tersebut.

"Maka ia harus menyebutkan akan membangun restoran dengan keramba sebagai budidaya ikan di bagian bawahnya. Upaya ini dilakukan agar seolah-olah terlihat seperti fasilitas budidaya," katanya.

Setelah itu, Budi memerintahkan Edy untuk melengkapi dokumen dan data pendukung agar izin Abu Bakar segera disetujui. Dokumen dan data pendukung yang dibuat Edy ternyata tidak berdasarkan analisis apapun.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Nurdin Basirun disangkakan melanggar Pasal ‎12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Edy dan Budio disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Abu Bakar yang disangka sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan