Pastikan Keadilan Bagi Nuril, PSI Dorong Presiden Berikan Amnesti
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

Pastikan Keadilan Bagi Nuril, PSI Dorong Presiden Berikan Amnesti

Jumat, 12 Juli 2019 | 08:53 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendorong pemerintah untuk memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. PSI menilai putusan Mahkamah Agung 9MA) jauh dari rasa keadilan.

"Terus terang, kami kaget dengan putusan MA tersebut. Putusan itu jauh memenuhi keadilan bagi kaum perempuan. Karena itu, kami meminta dan mendorong pemerintah memberikan amnesti kepada Baiq Nuril," kata Juru Bicara PSI, Dara Nasution di Jakarta, Kamis (11/07/2019)

Dorongan itu muncul, setelah MA menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Nuril. Konsekuensinya, Nuril tetap dijerat Pasal 27 Ayat 1 UU ITE juncto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya terkait penyebaran informasi elektronik yang muatannya dinilai melanggar norma kesusilaan dan dihukum 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Dara juga menilai, putusan MA yang tetap menjatuhkan hukuman kepada Nuril bisa membungkam upaya perempuan korban kekerasan seksual dalam mencari keadilan. Terlebih lagi, menurutnya, rancangan hukum yang ada justru cenderung menyalahkan perempuan sebagai korban kekerasan atau pelecehan seksual.

"PSI khawatir, kasus hukum yang berbelit-belit yang dialami Nuril, justu menciptakan ketakutan bagi perempuan korban pelecehan dan kekerasan seksual untuk bersuara dan mencari keadilan. Desain hukum yang ada malah menyalahkan korban pelecehan seksual yang berusaha mengungkapkan kejahatan yang terjadi terhadapnya," jelas Dara.

Dara pun menegaskan bahwa pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dirasa sangat mendesak. Dari data yang didapat PSI, setiap 2 jam setidaknya akan ada 3 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.

Dengan tidak adanya UU Penghapusan Kekerasan Seksual, Dara khawatir akan muncul korban-korban seperti Nuril. Dia berharap anggota DPR periode 2019-2024 bisa segera menuntaskan pekerjaan legislasi itu.

"Apalagi dari perspektif regulasi, DPR kita selama ini belum juga mengesahkan RUU PKS menjadi UU. Tanpa regulasi itu, posisi kaum perempuan sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual. Tentu tugas itu menjadi pekerjaan rumah bagi anggota DPR periode 2019-2024," tegasnya.

Setelah putusan MA tersebut, aspirasi agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan amnesti kepada Nuril bermunculan dari banyak pihak. Sejalan dengan itu, tuntutan untuk menghapus pasal-pasal karet di UU ITE, terutama Pasal 27 hingga 29 semakin menyeruak.

"Pasal-pasal karet tersebut telah banyak memberangus ekspresi kebebasan yang sah dalam standar HAM, termasuk di dalamnya ada kasus Nuril," kata Dara.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ombudsman Bengkulu Terima 8 Pengaduan soal PPDB SMA/SMK

Ombudsman akan memanggil pihak sekolah yang dilaporkan dan Kepala Disdikbud Provinsi Bengkulu guna menyelesaikan masalah ini.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Ribuan Hektare Sawah di Batanghari Terancam Kekeringan

Jika hujan tidak turun hingga dua pekan mendatang, Dinas Pertanian akan turun ke lapangan dan memberikan bantuan pompa air kepada petani.

NASIONAL | 12 Juli 2019

NU Care Bantu Selamatkan TKI Eti dari Hukuman Mati di Saudi

Dubes Agus Maftuh menyatakan penggalangan dana untuk Eti dana yang dilakukan KBRI Saudi, telah berhasil mencapai jumlah yang diminta ahli waris.

NASIONAL | 12 Juli 2019

5 Mata Uang Asing Disita dari Rumah Gubernur Nurdin

Uang tersebut diduga merupakan gratifikasi yang diterima Nurdin terkait jabatannya sebagai gubernur.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Datangi KSP, Pengacara Baiq Nuril Minta Kepastian Rekomendasi Amnesti

Tim advokasi Baiq Nuril meminta kepastian kepada Presiden Jokowi terkait pemberian amnesti kepada klien mereka.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Perampok Toko Emas di Balaraja Ditangkap

Polisi menyita dua senjata mainan yang digunakan pelaku saat merampok toko emas pada 15 Juni 2019 lalu di kawasan Balaraja, Tangerang, Banten.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Vonis Ratna Sarumpaet Lebih Rendah dari Jaksa Penuntut Umum

Vonis terhadap Ratna Sarumpaet lebih rendah dari tuntutan jaksa sebelumnya yaitu enam tahun penjara.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Wagub Kepri Harap Kasus Nurdin Segera Diproses

Wakil Gubernur Kepulauan Riau Isdianto berharap kasus ini segera diproses agar pemerintahan tetap berjalan.

NASIONAL | 11 Juli 2019

Gubernur Kepri Diduga Dua Kali Menerima Suap

Gubernur Kepri Nurdin Basirun diduga dua kali menerima suap.

NASIONAL | 11 Juli 2019

Gubernur Kepri Ditetapkan Tersangka Suap Izin Reklamasi dan Gratifikasi

Nurdin Basirun ditetapkan tersangka penerima suap yang diberikan Abu Bakar melalui Edy Sofyan. Nurdin diduga dua kali menerima suap.

NASIONAL | 11 Juli 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS