Terima Suap Sin$ 11.000, Gubernur Kepri Tega Rusak Hutan Lindung
INDEX

BISNIS-27 541.037 (-2.19)   |   COMPOSITE 6389.83 (-67.98)   |   DBX 1207.48 (-6.95)   |   I-GRADE 186.044 (-1.8)   |   IDX30 536.499 (-4.06)   |   IDX80 144.214 (-1.63)   |   IDXBUMN20 435.358 (-10.84)   |   IDXESGL 149.259 (-0.62)   |   IDXG30 145.988 (-1.78)   |   IDXHIDIV20 471.745 (-3.45)   |   IDXQ30 152.642 (-1.01)   |   IDXSMC-COM 293.915 (-4.87)   |   IDXSMC-LIQ 367.505 (-7.32)   |   IDXV30 148.997 (-3.22)   |   INFOBANK15 1075.9 (-4.86)   |   Investor33 460.647 (-2.84)   |   ISSI 189.211 (-2.58)   |   JII 668.85 (-10.91)   |   JII70 234.095 (-3.95)   |   KOMPAS100 1287.09 (-14.11)   |   LQ45 998.257 (-9.21)   |   MBX 1767.88 (-20.12)   |   MNC36 340.661 (-2.42)   |   PEFINDO25 338.558 (0.19)   |   SMInfra18 329.085 (-4.86)   |   SRI-KEHATI 393.501 (-2.17)   |  

Terima Suap Sin$ 11.000, Gubernur Kepri Tega Rusak Hutan Lindung

Jumat, 12 Juli 2019 | 08:51 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri Edy Sofyan dan Kepala Bidang (Kabid) Perikanan Tangkap Kepri, Budi Hartono serta seorang pihak swasta bernama Abu Bakar sebagai tersangka.

Keempatnya menyandang status tersangka kasus dugaan suap terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepri.

Suap sebesar sekitar Sin$ 11 ribu dan Rp 45 juta itu diberikan Abu Bakar untuk memuluskan izin pemanfaatan laut untuk melakukan reklamasi di Tanjung Piayu, Batam yang diajukannya ke Pemprov Batam. Abu Bakar berencana membangun resort dan kawasan wisata seluas 10,2 hektare.

"Padahal, Tanyung Playu merupakan area yang memiliki diperuntukkan sebagai kawasan budidaya dan hutan lindung," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/7/2019) malam.

Meski demikian, Nurdin Basirun dan kedua anak buahnya seakan tak peduli dengan status Tanjung Piayu sebagai kawasan budidaya dan hutan lindung. Bahkan, untuk melenggangkan rencana merusak hutan lindung tersebut, Nurdin memerintahkan anak buahnya, Budi Hartono dan Edy Sofyan membantu Abu Bakar meloloskan izin yang diajukan terkait pemanfaatan laut guna melakukan reklamasi.‎

Namun, karena pemanfaatan lahan tersebut tidak sesuai, maka izin kepentingan reklamasi diubah untuk mengakomodasi kepentingan Abu Bakar tersebut. Nurdin Basirun melalui Budi Hartono memberitahu Abu Bakar agar dalam izinnya harus menyebutkan akan membangun restoran dengan keramba sebagai budidaya ikan di bagian bawahnya.

"Upaya ini dilakukan agar seolah-olah terlihat seperti fasilitas budidaya," kata Basaria.

KPK menyesalkan, Nurdin Basirun dan dua anak buahnya tega merusak sumber daya alam dalam hal ini kawasan hutan lindung hanya karena menerima suap. Basaria menekankan, investasi tidak dapat menjadi alasan pembenaran bagi kepala daerah untuk melakukan korupsi. Apalagi, korupsi yang dilakukan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang jauh lebih besar dibanding nilai investasi yang diterima.

"KPK juga menyesalkan ketidakpedulian terhadap pongelolaan sumbar daya alam yang bisa menimbulkan kerusakan lingkungan dengan nilai kerugian yang tidak sebanding dengan investasi yang diterima. KPK mencermati kasus ini karena salah satu sektor yang menjadi fokus adalah korupsi di sektor sumber daya alam," tegas Basaria.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Nurdin Basirun disangkakan melanggar Pasal ‎12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Edy dan Budi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Abu Bakar yang disangka sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pastikan Keadilan Bagi Nuril, PSI Dorong Presiden Berikan Amnesti

Dari data yang didapat PSI, setiap 2 jam setidaknya akan ada 3 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Ombudsman Bengkulu Terima 8 Pengaduan soal PPDB SMA/SMK

Ombudsman akan memanggil pihak sekolah yang dilaporkan dan Kepala Disdikbud Provinsi Bengkulu guna menyelesaikan masalah ini.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Ribuan Hektare Sawah di Batanghari Terancam Kekeringan

Jika hujan tidak turun hingga dua pekan mendatang, Dinas Pertanian akan turun ke lapangan dan memberikan bantuan pompa air kepada petani.

NASIONAL | 12 Juli 2019

NU Care Bantu Selamatkan TKI Eti dari Hukuman Mati di Saudi

Dubes Agus Maftuh menyatakan penggalangan dana untuk Eti dana yang dilakukan KBRI Saudi, telah berhasil mencapai jumlah yang diminta ahli waris.

NASIONAL | 12 Juli 2019

5 Mata Uang Asing Disita dari Rumah Gubernur Nurdin

Uang tersebut diduga merupakan gratifikasi yang diterima Nurdin terkait jabatannya sebagai gubernur.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Datangi KSP, Pengacara Baiq Nuril Minta Kepastian Rekomendasi Amnesti

Tim advokasi Baiq Nuril meminta kepastian kepada Presiden Jokowi terkait pemberian amnesti kepada klien mereka.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Perampok Toko Emas di Balaraja Ditangkap

Polisi menyita dua senjata mainan yang digunakan pelaku saat merampok toko emas pada 15 Juni 2019 lalu di kawasan Balaraja, Tangerang, Banten.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Vonis Ratna Sarumpaet Lebih Rendah dari Jaksa Penuntut Umum

Vonis terhadap Ratna Sarumpaet lebih rendah dari tuntutan jaksa sebelumnya yaitu enam tahun penjara.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Wagub Kepri Harap Kasus Nurdin Segera Diproses

Wakil Gubernur Kepulauan Riau Isdianto berharap kasus ini segera diproses agar pemerintahan tetap berjalan.

NASIONAL | 11 Juli 2019

Gubernur Kepri Diduga Dua Kali Menerima Suap

Gubernur Kepri Nurdin Basirun diduga dua kali menerima suap.

NASIONAL | 11 Juli 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS