Sosok yang Tepat Memimpin KPK

Sosok yang Tepat Memimpin KPK
Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Yenti Ganarsih (keempat kiri), Wakil Ketua Panitia Seleksi Indriyanto Seno Adji (kedua kanan) dan anggota Pansel (dari kiri) Al Araf, Hamdi Moeloek, Harkristuti Harkrisnowo, Diani Sadia Wati, Mualimin Abdi, Hendardi dan Marcus Priyo Gunarto berjabat tangan bersama usai menyampaikan keterangan pers di Gedung Utama Kemensetneg, Jakarta, Senin 20 Mei 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao )
Herman / Yeremia Sukoyo / Robertus Wardi / Hotman Siregar / AO Jumat, 12 Juli 2019 | 09:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menjadi lembaga super, karena tak ada lagi lembaga hukum yang bisa membatalkan atau menganulir penetapan tersangka oleh KPK. Kewenangan yang dimiliki KPK juga sangat besar, seperti bisa melakukan penyadapan tanpa putusan pengadilan.

Dengan kewenangan itu, KPK bisa menangkap siap saja, mulai dari koruptor kelas teri hingga kakap. Namun, di sisi lain, KPK juga rawan mengusut perkara berdasarkan pesanan.

Oleh karena itu, pimpinan KPK yang sedang diseleksi harus sosok yang memiliki integritas tinggi, nonpartisan, memiliki kapabilitas untuk menyelesaikan kasus-kasus berat, rekam jejak yang baik, dan memiliki keberanian atau nyali untuk bertindak tegas.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Transparency International Indonesia (TII), Dadang Trisasongko mengatakan, sebagai sebuah lembaga penegak hukum di bidang korupsi, KPK memang harus dipimpin oleh orang-orang yang berintegritas dan independen.

“Pimpinan KPK ke depan harus orang yang bebas. Artinya, tidak terikat lagi pada hubungan kerja lembaga negara atau pemerintah, bukan pengurus partai, dan tentu memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsi-fungsi KPK,” kata Dadang kepada Beritasatu.com di Jakarta, Senin (8/7).

Dadang juga mengingatkan, terkait dengan organisasi KPK, pimpinan harus juga orang yang bisa menjadi pemersatu, membeli, serta melindungi para pegawai KPK. “Hasil evaluasi TII terhadap kinerja KPK membuktikan bahwa pimpinan yang dibutuhkan adalah KPK yang mampu menangani masalah sumber daya manusia di internal lembaga itu,” ucapnya.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM)Yogyakarta, Zaenur Rohman mengatakan, pimpinan KPK menentukan nasib lembaga itu dan pemberantasan korupsi pada masa yang akan datang. Jika salah dalam memilih pimpinan KPK, Indonesia akan semakin terjerumus dalam praktik korupsi.

“Sebelum menyeleksi pendaftar, Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK perlu memetakan tantangan pemberantasan korupsi empat tahun ke depan. Kemudian, menentukan kriteria dan konfigurasi pimpinan KPK yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan tersebut,” kata Zaenur.

Dikatakan, ada tiga syarat utama yang wajib dimiliki calon pimpinan KPK. Pertama, sosok yang berintegritas. Calon yang memiliki cacat integritas harus dicoret, karena akan menjadi beban, bahkan bisa menghancurkan KPK dari dalam.
“Kedua adalah sosok yang profesional. Dibutuhkan kemampuan dan pemahaman mendalam mengenai korupsi di Indonesia. KPK tidak bisa diisi sembarang orang, apalagi job seeker,” ujarnya.

Ketiga, KPK sebagai lembaga independen harus dipimpin oleh orang-orang yang bebas kepentingan. Pimpinan KPK tidak boleh diisi pihak luar yang memiliki kepentingan untuk mengendalikan lembaga itu dan pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Pansel juga jangan memberi kuota kepada pihak tertentu untuk mengisi jabatan pimpinan KPK, apalagi kepada institusi penegak hukum lain. Seleksi harus benar-benar dilakukan secara adil.

Kejar Popularitas
Sementara, peneliti dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (Leip) Alfeus Jebabun mengatakan, pimpinan KPK ke depan tidak hanya berjuang melakukan penangkapan atau pemberantasan korupsi. Yang lebih penting lagi, mereka harus memiliki ide atau visi yang jelas dalam melakukan pencegahan, bukan sekadar mengejar popularitas.

“Pimpinan KPK ke depan harus memiliki visi yang baik dalam melakukan asset recovery,” kata Alfeus. Dikatakan, selain memiliki keberanian, pimpinan KPK juga harus memiliki visi yang efektif dalam menyelesaikan perkara. Apalagi, selama ini banyak perkara korupsi yang tertunda.

Pimpinan KPK juga harus bersih dari catatan buruk masa lalu agar tidak menjadi bumerang terhadap lembaga yang dipimpinnya itu. Pansel harus betul-betul menggali informasi masa lalu kandidat.

Dikatakan pula, tantangan terbesar KPK saat ini adalah adanya upaya penggembosan dari dalam. Hal itu bisa dilihat dari aksi pegawai KPK beberapa waktu lalu yang mengajukan mosi tidak percaya kepada pimpinannya. Dalam kondisi seperti ini, KPK butuh pimpinan yang memiliki kemampuan merekatkan semua SDM dan memastikan internal lembaga tetap solid.

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menambahkan, praktik korupsi semakin banyak karena kegiatan pembangunan yang juga semakin banyak. Oleh karena itu, fungsi KPK sangat penting dalam membongkar segala bentuk praktik korupsi di masa depan.

Persoalan selama ini, ujarnya, intervensi terhadap KPK dalam menangani kasus disinyalir mendapatkan intervensi. “Contohnya, ada yang sudah lama dijadikan tersangka, namun kasusnya tak kunjung dibawa ke pengadilan. Mungkin ada intervensi politik dan kekuasaan,” katanya.

Pakar hukum pidana Frans Hendra Winarta berpandangan, sosok pimpinan KPK ideal adalah yang memiliki pengalaman dalam penegakan hukum serta paham terhadap aspek-aspek korupsi.

“Kalau calon pimpinan KPK baru belajar dan menghayati sebab-sebab tindak pidana korupsi, dibutuhkan waktu yang lama untuk belajar memahami tindak pidana korupsi. Integritas dari calon pimpinan juga maha penting selain pintar dan memahami cara mengatasi tindak pidana korupsi,” kata Frans.

Relasi
Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan, tidak bisa dimungkiri bahwa banyak pihak yang berkepentingan dengan calon pimpinan KPK. Sejak awal mereka mendorong kandidat yang bisa mengakomodasi kepentingan mereka.

Hal ini tentu harus menjadi perhatian Pansel KPK yang tidak sekadar melihat profil dan latar belakang calon. Pansel juga harus melihat sejauh mana relasi calon dengan pihak-pihak yang memiliki modal dan pengaruh politik.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus berpendapat, pimpinan KPK yang baru harus memiliki visi dan misi yang mengutamakan kepentingan nasional. Mereka harus sosok yang hanya fokus kepada upaya pemberantasan korupsi.

Pimpinan KPK harus independen, hanya mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara, dan tidak bisa disetir oleh pihak mana pun. Pimpinan KPK harus memiliki keluasan wawasan dan tegas dalam bertindak.

Kriteria sangat penting agar persoalan korupsi di Indonesia bisa teratasi, sehingga iklim usaha bisa tetap kondusif. Pasalnya, korupsi merupakan salah satu faktor dalam penurunan daya saing suatu bangsa, yang menyebabkan investasi berkurang akibat dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal menambahkan, pimpinan KPK harus memiliki integritas dan ketegasan untuk menjamin kepastian hukum dan kepercayaan pelaku ekonomi. Integritas dalam arti melaksanakan tugas dengan benar dan bertanggung jawab.

“Kadilan hukum yang ditegakkan akan menumbuhkan kepercayaan dan optimisme bagi pelaku usaha. Optimisme ini juga menjadi modal penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi,” kata dia.



Sumber: BeritaSatu.com