Geledah Bappeda Jatim, KPK Sita Dokumen Penganggaran

Geledah Bappeda Jatim, KPK Sita Dokumen Penganggaran
Ilustrasi ( Foto: BSMH )
Fana Suparman / WBP Jumat, 12 Juli 2019 | 10:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi di Jawa Timur (Jatim) selama dua hari berturut-turut. Penggeledahan ini terkait proses penyidikan perkara suap Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Supriyono terkait pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan APBD dan atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung.

Pada Rabu (10/7), tim penyidik menggeledah satu lokasi, yakni Kantor Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur. Dari lokasi tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen terkait penganggaran. "Dari lokasi tersebut disita sejumlah dokumen penganggaran," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasj, Jumat (12/7/2019).

Proses penggeledahan berlanjut pada keesokan harinya atau Kamis (11/7/2019). Tim penyidik menggeledah empat rumah pribadi milik sejumlah pejabat aktif ataupun pensiunan Bappeda Provinsi Jatim. "Dari empat lokasi ini kami sita dokumen terkait penganggaran dan barang bukti elektronik berupa telpon genggam," kata Febri Diansyah.

Penggeledahan dilakukan terkait sumber dana APBD Tulungagung dari Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Timur. Febri mengatakan, kegiatan ini dilakukan tim KPK sejak pukul 10.00 WIB pagi hingga malam.

Diketahui, KPK menetapkan Ketua DPRD Tulungagung Supriyono sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015 2018.
Supriyono diduga menerima uang sebesar Rp 4,880 miliar selama periode 2015 hingga 2018 dari Bupati Tulung Agung saat itu, Syahri Mulyo. Suap berkaitan dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa Supriyono menerima Rp 3,750 miliar dengan perincian, penerimaan fee proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp 500.000.000 setiap tahunnya atau total sekitar Rp 2 miliar. Selain itu, Supriyono juga menerima uang sebesar Rp 750 juta untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi sejak 2014-2018. Tak hanya itu, Supriyono juga diduga menerima uang sebesar Rp 1 miliar terkait fee proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017.



Sumber: Suara Pembaruan