KPK Bantah Halangi Rencana Pengembangan Blok Masela

KPK Bantah Halangi Rencana Pengembangan Blok Masela
Ilustrasi KPK. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / WBP Sabtu, 13 Juli 2019 | 11:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah menjadi pihak yang menghalang-halangi proyek Rencana Pengembangan atau Plan of Development (POD) Lapangan Abadi, Blok Masela, Maluku. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah masih menunggu keterlibatan KPK untuk mengawasi proyek Rencana POD Blok Masela demi mencegah terjadinya korupsi. Semula pemerintah dijadwalkan meneken PoD Blok Masela pada Juni 2019. Pemerintah dan kontraktor Blok Masela, Inpex Corporation dan Shell Indonesia, telah menyepakati besaran nilai investasi dan kondisi finansial untuk proyek tersebut.

"Ini terkait dengan Blok Masela, saya ingin meluruskan beberapa hal ya. Pertama keliru kalau ada pihak-pihak yang mengatakan seolah-olah penanganan atau proses lebih lanjut dari Blok Masela ini tergantung pada KPK. Kami pastikan itu keliru," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2019) malam.

Febri menekankan yang dilakukan KPK adalah mengundang Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk melihat dan mendengar lebih lanjut bagaimana sebenarnya pengelolaan dan keberlanjutan dari blok masela ini. Hal ini dilakukan KPK karena nilai kandungan dan nilai potensi penerimaan negara dari blok di Laut Arafuru tersebut sangat besar mencapai ratusan triliun rupiah. "Sehingga KPK merasa penting untuk melakukan beberapa upaya-upaya kajian dan juga pencegahan dalam konteks ini," kata Febri Diansyah.

Namun, Febri mengingatkan setiap pihak tidak menjadikan langkah KPK tersebur sebagai upaya menghalangi penandatanganan POD Blok Masela. Febri menekankan, Lembaga Antikorupsi tidak memiliki porsi dan kewenangan untuk menyetujui atau menolak penandatangan POD tersebut. "Jadi jangan sampai kemudian ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan penandatanganan belum bisa dilakukan karena KPK belum setuju. Bukan porsi KPK untuk mengatakan setuju atau tidak setuju dalam konteks ini, tapi posisi KPK adalah jika ada temuan-temuan maka kami akan sampaikan agar upaya-upaya yang baik kebijakan-kebijakan yang baik dilakukan benar-benar tidak disimpangi oleh pihak-pihak tertentu dan agar itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau khalayak ramai secara maksimal itu yang menjadi poin dari KPK," kata Febri Diansyah.

Peringatan tersebut telah disampaikan KPK saat menerima kedatangan jajaran SKK Migas. Dalam pertemuan yang digelar pekan lalu KPK meminta SKK Migas tidak membagun narask seolah penandatanganan POD Blok Masela tergantung sikap Lembaga Antikorupsi. "Kami tegaskan bahwa yang dilakukan KPK adalah pencegahan tindak pidana korupsi. Jadi kalau ada indikasi tindak pidana korupsi indikasi penyimpangan-penyimpangan atau indikasi masyarakat misalnya tidak bisa mendapatkan lebih maka kami akan sampaikan hal tersebut sehingga yang paling penting sekarang adalah semua proses harus dilaksanakan secara akuntabel dan juga menggunakan prinsip good governance," tegas Febri Diansyah.



Sumber: Suara Pembaruan