KPK Bantah Halangi Rencana Pengembangan Blok Masela
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Bantah Halangi Rencana Pengembangan Blok Masela

Sabtu, 13 Juli 2019 | 11:53 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah menjadi pihak yang menghalang-halangi proyek Rencana Pengembangan atau Plan of Development (POD) Lapangan Abadi, Blok Masela, Maluku. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah masih menunggu keterlibatan KPK untuk mengawasi proyek Rencana POD Blok Masela demi mencegah terjadinya korupsi. Semula pemerintah dijadwalkan meneken PoD Blok Masela pada Juni 2019. Pemerintah dan kontraktor Blok Masela, Inpex Corporation dan Shell Indonesia, telah menyepakati besaran nilai investasi dan kondisi finansial untuk proyek tersebut.

"Ini terkait dengan Blok Masela, saya ingin meluruskan beberapa hal ya. Pertama keliru kalau ada pihak-pihak yang mengatakan seolah-olah penanganan atau proses lebih lanjut dari Blok Masela ini tergantung pada KPK. Kami pastikan itu keliru," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2019) malam.

Febri menekankan yang dilakukan KPK adalah mengundang Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk melihat dan mendengar lebih lanjut bagaimana sebenarnya pengelolaan dan keberlanjutan dari blok masela ini. Hal ini dilakukan KPK karena nilai kandungan dan nilai potensi penerimaan negara dari blok di Laut Arafuru tersebut sangat besar mencapai ratusan triliun rupiah. "Sehingga KPK merasa penting untuk melakukan beberapa upaya-upaya kajian dan juga pencegahan dalam konteks ini," kata Febri Diansyah.

Namun, Febri mengingatkan setiap pihak tidak menjadikan langkah KPK tersebur sebagai upaya menghalangi penandatanganan POD Blok Masela. Febri menekankan, Lembaga Antikorupsi tidak memiliki porsi dan kewenangan untuk menyetujui atau menolak penandatangan POD tersebut. "Jadi jangan sampai kemudian ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan penandatanganan belum bisa dilakukan karena KPK belum setuju. Bukan porsi KPK untuk mengatakan setuju atau tidak setuju dalam konteks ini, tapi posisi KPK adalah jika ada temuan-temuan maka kami akan sampaikan agar upaya-upaya yang baik kebijakan-kebijakan yang baik dilakukan benar-benar tidak disimpangi oleh pihak-pihak tertentu dan agar itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau khalayak ramai secara maksimal itu yang menjadi poin dari KPK," kata Febri Diansyah.

Peringatan tersebut telah disampaikan KPK saat menerima kedatangan jajaran SKK Migas. Dalam pertemuan yang digelar pekan lalu KPK meminta SKK Migas tidak membagun narask seolah penandatanganan POD Blok Masela tergantung sikap Lembaga Antikorupsi. "Kami tegaskan bahwa yang dilakukan KPK adalah pencegahan tindak pidana korupsi. Jadi kalau ada indikasi tindak pidana korupsi indikasi penyimpangan-penyimpangan atau indikasi masyarakat misalnya tidak bisa mendapatkan lebih maka kami akan sampaikan hal tersebut sehingga yang paling penting sekarang adalah semua proses harus dilaksanakan secara akuntabel dan juga menggunakan prinsip good governance," tegas Febri Diansyah.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Penyidik Polda Papua Segera Minta Keterangan Nakes Gerald Sokoy

Setelah diserahkan pihak KKB ke Pemda Pegunungan Bintang, Sabtu (25/9/2021) tenaga kesehatan Gerald Sokoy akan dimintai keterangan oleh penyidik Polda Papua.

NASIONAL | 26 September 2021

Lamongan Dipilih Jadi Pilot Project Penanganan Kemiskinan Ekstrem Nasional

“Desa-desa mandiri lainnya juga punya potensi beragam yang akan segera ditangani demi Lamongan Megilan dan Desa Berjaya,” tandas Yuhronur.

NASIONAL | 26 September 2021

KY Ungkap 150 Hakim di Jatim Dilaporkan atas Dugaan Pelanggaran Etik

Ketua KY, Mukti Fajar Nur Dewata mengungkapkan pihakna menerima aduan dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh sedikitnya 150 hakim di Jawa Timur.

NASIONAL | 26 September 2021

Menko Polhukam Diminta Bentuk Tim Investigasi Terkait Polemik Ijazah Jaksa Agung

Menko Polhukam Mahfud MD diminta membentuk tim investigasi terkait polemik latar pendidikan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

NASIONAL | 26 September 2021

Kini Sekolah Jaringan IDN Bisa Bayar SPP Lewat Shopee

2.522 lembaga pendidikan yang tergabung di Jaringan IDN berupa sekolah, kampus, pesantren, PKBM, dan bimbel bisa melakukan pembayaran pendidikan melalui Shopee.

NASIONAL | 26 September 2021

Dua Ormas Bentrok di Perbatasan Cianjur-Sukabumi, Satu Tewas

Bentrokan antar ormas di perbatasan Cianjur-Sukabumi menyebabkan satu orang tewas.

NASIONAL | 26 September 2021


Mendagri Minta Kabupaten Banggai Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mendagri Tito Karnavian, Kabupaten Banggai memiliki potensi luar biasa seperti dari sektor pangan yang tetap bisa tumbuh positif di tengah pandemi.

NASIONAL | 26 September 2021

Kasus Sengketa Tanah Rocky Gerung, Camat dan BPN Silang Pendapat

Camat Babakan Madang maupun kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor saling silang pendapat terkait kasus tanah Rocky Gerung.

NASIONAL | 26 September 2021

PJI, Citi, AIG, dan Marsh Dorong Pengusaha Muda Manfaatkan Digitalisasi

Prestasi Junior Indonesia (PJI) mengimplementasikan edukasi kewirausahaan JA Company Program bagi 323 pelajar SMA/SMK di Jakarta dan Bandung.

NASIONAL | 26 September 2021


TAG POPULER

# Update Covid-19


# Literasi Perdamaian


# Rocky Gerung vs Sentul City


# Lionel Messi


# Kiwirok



TERKINI
Premier League: Arsenal Sukses Taklukkan Tottenham 3-1

Premier League: Arsenal Sukses Taklukkan Tottenham 3-1

BOLA | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings