Kepala BPKD Pematang Siantar Resmi Ditahan

Kepala BPKD Pematang Siantar Resmi Ditahan
ilustrasi ( Foto: istimewa )
Arnold H Sianturi / JAS Minggu, 14 Juli 2019 | 20:38 WIB

Medan, Beritasatu.com - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematang Siantar, Adiaksa Purba, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemotongan insentif pekerja pemungut pajak sebesar 15 persen dari dari uang yang diterima triwulan II tahun 2019.

"Pemotongan insentif pekerja pemungut pajak itu sudah berlangsung lama dan mengalir kepada kepala dinas. Orang bersangkutan datang sendiri untuk diperiksa penyidik, Sabtu (13/7/2019) malam. Setelah diperiksa langsung dilakukan penahanan," ujar Direktur Krimimal Khusus Polda Sumut Kombes Pol Rony Samtana, Minggu (14/7/2019).

Rony mengatakan, Adiaksa Purba ditetapkan sebagai tersangka setelah petugas tindak pidana korupsi (Tipikor) Polda Sumut, melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 16 orang pegawai BPKD Pematang Siantar. Dalam OTT itu, petugas mengamankan uang hasil pungutan liar sebesar Rp 186 juta dan dokumen penting terkait kasus yang ditangani.

"Setelah dilakukan pemeriksaan, dari 16 orang yang diamankan itu, satu di antaranya adalah Bendahara Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematang Siantar, Erni Zendrato, ditetapkan sebagai tersangka. Belasan orang lainnya sudah dipulangkan. Mereka sebagai saksi dalam kasus dugaan pemotongan insentif pekerja pemungut pajak," jelasnya.

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) telah menetapkan Bendahara Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematang Siantar, Erni Zendrato, sebagai tersangka kasus pungutan atau pemotongan insentif petugas pemungut pajak sebesar 15 persen dari uang yang diterima triwulan II tahun 2019.

"Setelah dilakukan pemeriksaan 1 x 24 jam, 15 orang bawahan Erni Zendrato, untuk sementara masih sebagai saksi. Mereka menjadi saksi yang menjerat kasus Erni Zendrato. Namun, tidak tertutup kemungkinan jika di antara saksi itu, nantinya dijadikan tersangka," ujar Rony Samtana.

Rony mengatakan, proses penanganan kasus dalam OTT di BPKD Pematang Siantar tersebut, dilakukan secara bertahap. Penyidik masih melakukan pendalaman atas keterkaitan sebagian saksi yang turut diamankan dalam OTT itu. Selain itu, penyidik juga berencana akan memanggil atasan Erni Zendrato terkait kasus tersebut.

"Dalam lanjutan pemeriksaan akan terungkap, apakah orang bersangkutan baru pertama kali melakukan itu atau memang sudah sering. Jika sudah sering maka hasil perbuatan yang melanggar hukum itu tidak mungkin untuk diri sendiri. Aliran dana pasti ada mengalir ke atasannya. Ini akan terungkap nantinya," katanya.

Sebelumnya, Polda Sumut melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara (Sumut). Dalam OTT itu, petugas mengamankan uang sebesar Rp 186 juta dan dokumen terkait kasus yang ditangani itu.

"OTT terkait pungutan liar atas pemotongan pemberian uang insentif pemungutan pajak daerah milik anggota pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Kota Pematang Siantar, sebesar 15 persen dari uang yang diterima triwulan II tahun 2019," ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, Jumat (12/7/2019).

Tatan mengatakan, 16 orang diamankan dalam OTT pada Kamis (11/7/2019).

Pihak yang melakukan pungutan liar dalam OTT ada tiga orang. Mereka adalah Tangi MD Lumban Tobing sebagai honorer BPKD Siantar, Lidia Ningsih selaku staf Bidang Pendapatan 2 BPKD Siantar, dan Erni Zendrato sebagai bendahara pengeluaran BPKD Siantar.

Pascapenangkapan itu, sejumlah ruangan di kantor BPKD Pematang Siantar, terlihat diberi garis polisi oleh petugas. OTT itu menjadi pembicaraan hangat pegawai pemerintahan dan masyarakat. Beredar kabar, bahwa petugas akan memeriksa atasan dari pihak yang terjaring dalam OTT tersebut.



Sumber: Suara Pembaruan