Pakar Hukum: Jokowi Beri Sinyal Kuat Pemberantasan Korupsi

Pakar Hukum: Jokowi Beri Sinyal Kuat Pemberantasan Korupsi
Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (kedua kiri) dan KH Ma'ruf Amin (kedua kanan) bersama Iriana Joko Widodo (kiri) dan Wury Estu Handayani (kanan) menyapa pendukung di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, 14 Juli 2019. ( Foto: ANTARA )
Asni Ovier / AO Senin, 15 Juli 2019 | 09:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pidato bertema “Visi Indonesia” yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sentul, Bogor, Sabtu (14/7/2019), memberikan sinyal kuat dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal itu terlihat dari penekanan Jokowi terhadap reformasi birokasi dan struktural serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih fokus dan tepat sasaran.

Hal itu dikatakan pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji di Jakarta, Senin (15/7/2019). Pandangan itu disampaikan Indriyanto menanggapi kritik sebagian kalangan yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi sama sekali tidak menyinggung masalah pemberantasan korupsi.

“Presiden Jokowi dalam pidato menyebutkan perlunya reformasi birokrasi sebagai pelaksana reformasi struktural, yaitu memangkas secara tegas birokrasi yang tidak efisien dan efektif,” ujar Indriyanto.

Dikatakan, dari pernyataan itu, terlihat bahwa tujuan utama reformasi birokrasi adalah menciptakan pemerintahan yang bersih, lepas dari permasalahan koruptif yang ada pada beberapa lini investasi dan perekonomian. “Inilah yang menjadi bagian dari sinyal dan atensi Pak Jokowi terhadap pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Menurut Indriyanto, pidato Jokowi terkait Reformasi birokrasi dan struktural semalam memang lebih mengarah kepada semangat persatuan bangsa dan negara setelah adanya pertemuan bersejarah dirinya dengan Prabowo Subianto. Namun, meski demikian, dalam pandangan Indriyanto, pidato Jokowi semalam bukan berarti bahwa pemberantasan korupsi tidak lagi menjadi prioritas pemerintahan ke depan.

Dikatakan, politik hukum pemberantasan korupsi akan selalu menjadi bagian berkelanjutan bagi negara yang tetap menghendaki adanya suatu pemerintahan yang bersih (clean governance). Hal itu bisa terwujud dengan adanya penegakan hukum melalui reformasi birokrasi dan struktural.

“Inilah sinyal dan atensi Presiden Jokowi bagi penegakan hukum terhadap korupsi melalui reformasi kelembagaan yang tidak efisien dan efektif. Bahkan, Jokowi menegaskan bahwa dirinya akan melakukan tindakan pencopotan pejabat yang tidak on the track terhadap pelaksanaan reformasi tersebut,” ujarnya.

Menurut Indriyanto, Jokowi dengan tegas menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap pejabat yang mengganggu pelaksanaan program investasi dan ekonomi, terutama dalam proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia. “Jadi, agenda pemberantasan korupsi dipastikan masih menjadi perhatian utama pemerintahan Jokowi dan KH Ma'ruf Amin lima tahun mendatang,” tuturnya.



Sumber: BeritaSatu.com