Perpres Zonasi Akan Diterbitkan Bulan Ini

Perpres Zonasi Akan Diterbitkan Bulan Ini
Mendikbud Muhadjir Effendy (kiri) berbincang dengan siswa di hari pertama sekolah di SD Muhammadiyah 5 Jakarta, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019). Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2019/2020 itu dilaksanakan secara serentak di Indonesia. ( Foto: ANTARA FOTO / Aprillio Akbar )
Maria Fatima Bona / JAS Selasa, 16 Juli 2019 | 06:43 WIB

Tangerang, Beritasatu.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya melakukan evaluasi zonasi setiap hari dengan harapan Peraturan Presiden (Prepres) tentang zonasi akan diterbitkan sebelum akhir Juli 2019 ini. Sebab, adanya aturan tersebut untuk memperkuat kebijakan zonasi.

“Setiap hari kami evaluasi sampai nanti kami harapkan sampai akhir Juli minta masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan PPDB (Penerimaan Perserta Didik Baru) tahun depan. Perpres sedang proses mudah-mudahan bulan Juli,” kata Muhadjir usia mengunjungi Hari Pertama Sekolah (HPS) di Sekolah Permata Insani, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (15/7/2019).

Menurut Muhadjir, peningkatan aturan ini dimaksudkan untuk menghadirkan sinergi pembangunan pendidikan baik pusat maupun di daerah. Dengan begitu, siapapun Mendikbud yang terpilih nanti akan terus melanjutkan karena zonasi adalah solusi untuk memetakan seluruh permasalah pendidikan.

Mulai dari populasi siswa sehingga nanti akan mudah menyesuaikannya termasuk kekurangan guru, pelatihan guru, hingga ketimpangan sarana prasarana (sarpras) akan diselesaikan per zona.

Dia menambahkan, khusus untuk PPDB akan melakukan tinjauan ke beberapa daerah untuk memastikan pelaksanaan zonasi pada PPDB 2019 ini berjalan. Pemerintah Daerah (Pemda) harus memastikan anak dalam zona tertampung sekolah.

“Untuk PPDB setelah ini (kunjungan) akan kita sisir dan koordinasi dengan sekolah- sekolah seluruh Indonesia untuk menjamin tidak ada satupun siswa usia sekolah yang tidak tertampung di sekolah,”ujarnya.

Selanjutnya, Muhadjir menyebutkan, dengan sistem zonasi salah satu tujuannya bagaimana antarsekolah, keluarga, dan masyarakat betul-betul bertanggung jawab terhadap keberadaan anaknya di sekolah.

Oleh karena itu orang tua juga tidak boleh berpandangan kalau anaknya sudah masuk sekolah bukan berarti tugasnya sudah selesai. Justru bebannya semakin berat harus betul-betul bersinergi dengan sekolah dan melibatkan masyarakat untuk betul-betul terjamin kenyamanan, keamanan, keramahan lingkungan dan sekolah untuk yang bersangkutan. Pasalnya, lingkungan itu akan sangat menentukan keadaan siswa.

Sebelumnya, Staf Ahli Mendikbud Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan, Catharina Muliana Girsang mengatakan, dengan adanya payung hukum berbentuk Perpres maka pembangunan sarpras harus yang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) harus berbasis pada zonasi. Termasuk untuk rotasi guru harus berdasarkan zona ataupun terkait dengan penambahan alokasi anggaran pendidikan tentu harus kesepakatan bersama Kemkeu.

“Pembangunan sarana prasarana berdasarkan kebutuhan per zonanya. Nah, selama ini kita belum bisa petakan hal tersebut secara detail. Dengan sistem zonasi ini jadi lebih mudah mengetahui permasalahan dan menyelesaikannya," katanya.

Ditambahkan Catharina, perpres tidak mengatur sanksi. Sebab, perpres tersebut mengatur tentang sinkronisasi dan kalobarasi antar-kementerian dan lembaga (K/L) untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berkeadilan. Sedangkan untuk sanksi, Kemdikbud tidak dapat langsung memberikan sanksi karena hal itu telah diatur dalam undang-undang. Semisalnya sanksi kepada aparatur sipil negara (ASN) yang tidak mematuhi peraturan oleh Kementerian PAN dan RB atau kepada kepala daerah oleh Kemdagri.

Oleh karena itu, Catharina berharap agar Pemda dapat proaktif untuk bekerja sama lintas institusi dalam menerapkan kebijakan zonasi pendidikan. Dia menjelaskan zonasi melibatkan peranan kementerian/lembaga untuk mendukung tata kelola pendidikan.

Adapun kementerian dan lembaga yang terlibat mencakup Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk mengkoordinasikan kepala daerah dalam menyusun kebijakan pendidikan; Kementerian Agama (Kemag) untuk memastikan satuan pendidikan formal dan non-formal yang berada di bawah kewenangannya yang diikutkan ke dalam zonasi pendidikan.

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi(Kemristekdikti) untuk peninjauan sistem penerimaan mahasiswa baru dan menyinkronkan lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan guru nasional; Kempupera untuk membangun infrastruktur pendidikan berbasis zonasi, Kementerian Keuangan (Kemkeu) untuk penguatan tata kelola penganggaran pendidikan termasuk transfer daerah; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyusun tata ruang wilayah terkait bidang pendidikan sesuai zonasi pendidikan.

Menurut Chatarina, penerapan sistem zonasi pada PPDB merupakan pemantik awal. Untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pemenuhan jumlah sekolah dan pemerataan infrastruktur, serta sarpras. Kemudian pemenuhan, penataan, dan pemerataan guru hingga mendorong integrasi pendidikan formal dengan nonformal, serta gotong royong sumber daya.

"Kewajiban penyediaan akses pada layanan pendidikan sebagai layanan dasar merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah yang diamanatkan pada Undang-Undang Pemerintah Daerah. Bahkan APBD itu harus diprioritaskan penggunaannya untuk pendidikan sebagai layanan wajib," jelasnya.

Sementara itu, Konsultan Pendidikan dan Managing Director The Willi Toisuta and Associates, Eka Simanjuntak mengatakan, terlepas dari begitu banyak faktor yang menjadi penyebab di balik ketidakmulusan implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB, masih ada masalah penting lain yang sepertinya belum banyak disinggung.

Dalam hal ini, sistem zonasi ini merupakan salah satu dari sekian banyak kasus yang merupakan akibat dari kebijakan otonomi daerah yang sampai sekarang belum berjalan secara baik.

“Kerja sama antara Kemdikbud (pemerintah pusat) sebagai pembuat kebijakan dan dinas-dinas pendidikan (pemerintah daerah) sebagai pemilik dan pengelola sekolah, masih belum berjalan seirama,” papar Eka.

Menurut dia, idealnya sejak Kemdikbud memutuskan untuk menghilangkan diskriminasi atau kasta dalam kaitannya dengan akses terhadap sekolah berkualitas atau favorit, pemda dan diknas seharusnya sudah mulai mengantisipasi hal ini dengan melakukan pembenahan sekolah-sekolah secara besar-besaran.

Namun faktanya, walau sistem zonasi ini sudah berlangsung selama tiga tahun, tetapi pelaksanaannya masih saja bermasalah dan ricuh hingga Presiden Joko Widodo harus ikut campur hanya karena pemerintah daerah belum juga berhasil menambah jumlah sekolah-sekolah negeri yang kualitasnya tergolong baik.

“Ada kecurigaan bahwa Pemda sebenarnya tidak terlalu mendukung sistem zonasi ini karena bagi Pemda, membuat dua atau tiga sekolah favorit untuk setiap jenjang tentu lebih mudah dan murah daripada meningkatkan kualitas seluruh sekolah yang menjadi tanggung jawabnya," ungkap Eka.

"Menyiapkan sekolah favorit dapat dilakukan dengan mengumpulkan guru-guru yang dianggap memiliki kompetensi dan kapasitas yang baik di dua dan tiga sekolah saja, lalu melengkapinya dengan semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Sementara bila semua sekolah di setiap kabupaten/kota harus ditingkatkan kualitasnya, bisa dibayangkan bagaimana sulitnya, karena jumlah sekolah di setiap Kabupaten jumlahnya ratusan,” tutur Eka.

Menurut Eka, sejak 2016, Kemdikbud sebenarnya sudah mulai membuat beberapa kebijakan dan mendorong sekolah-sekolah melalui dinas-dinas pendidikan untuk melaksanakan program-program dalam rangka mewujudkan sekolah-sekolah yang berkualitas seperti penyusunan Standar Nasional Pendidikan (SNP), pembentukan Sekolah Model, menyosialisasikan dan mendorong penerapan Sistem Pengembangan Mutu Internal dan Eksternal sekolah, dan lainnya.

“Kalau saja Kemdikbud dan pemda mampu bekerja sama dengan baik, dan kedua pihak ini dapat saling memberi dukungan sepenuh hati, tentu penerapan sistem zonasi sekolah ini tidak akan menimbulkan kehebohan seperti yang terjadi saat ini,” ujarnya.

Oleh karena itu, Eka menyarankan sebelum diterapkan secara nasional, penerapan sistem zonasi ini harus diujicobakan dahulu di beberapa kabupaten, agar Kemdikbud dan pemda bisa mengidentifikasi dan mengantisipasi masalah-masalah yg mungkin muncul dan dapat melakukan sosialisasi dengan baik.

Menurut dia, sesungguhnya selain penerapan sistem zonasi sekolah, sudah ada banyak contoh kasus di mana program pendidikan yang ditetapkan Kemdikbud tidak berjalan secara efektif hanya karena ketidakpaduan langkah antara Kemdikbud dan Pemda.

Misalnya, kebijakan penerapan anggaran 20 persen untuk pendidikan yang hingga hari ini masih saja belum terlaksana sesuai yang diharapkan, penanganan gedung dan ruang sekolah rusak yang tak kunjung teratasi, peningkatan kualitas pendidik yang terus dipersoalkan.

Menurut Eka, perlu adanya upaya yang lebih serius lagi dari pemerintah pusat untuk menekan pemda agar ada komitmen yang jelas dari pemerintah daerah dalam mendukung, melaksanakan kebijakan-kebijakan nasional dibidang pendidikan, benar-benar dilaksanakan.

“Sudah saatnya Pemerintah pusat membuat mekanisme reward dan punishment yang signifikan dan memberikan efek nyata terhadap evaluasi kinerja semua pimpinan daerah yang bertanggung jawab terhadap sektor pendidikan daerah. Mulai dari bupati/walikota, Ketua Bappeda, hingga semua pimpinan di dinas pendidikan,” kata Eka.



Sumber: BeritaSatu.com