KPK Tegaskan Informasi HGU Hak Masyarakat
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

KPK Tegaskan Informasi HGU Hak Masyarakat

Selasa, 16 Juli 2019 | 19:02 WIB
Oleh : Fana Suparman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, transparansi mengenai informasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) merupakan hak masyarakat yang harus dijamin. Salah satunya mengenai transparansi informasi pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di Indonesia.

"Transparansi publik itu harus kita jamin dalam pengelolaan SDA. Misalnya kalau sekarang belum semuanya HGU itu bisa dilihat harusnya semuanya bisa dilihat," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif d‎alam diskusi 'Quo Vadis Korupsi Sumber Daya Alam Indonesia' di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Syarif mengatakan transparansi ini penting agar masyarakat dapat mengetahui dan turut mengawasi pengelolaan sumber daya alam. Salah satunya untuk mencegah pemegang HGU mengemplang pajak.

"Supaya orang tahu siapa yang punya HGU yang paling banyak. Kalau kita tidak tahu, berapa sih pajaknya, dia kan pegang HGU 10.000 hektar, kok dia bayar pajaknya Rp 50.000," tegas Syarif.

Hal ini, menurut Syarif, lantaran SDA milik negara yang seharusnya dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.

"Jadi, jangan ada yang ruang gelap di negeri ini. Tidak boleh. Karena itu barang publik. Kalau hartanya sendiri tak apa, tapi kalau harta masyarakat tidak boleh," tegas Syarif.

Diketahui, pemerintah bersikukuh menolak membuka informasi kepemilikan HGU. Pemerintah menyebut HGU sebagai informasi publik yang dikecualikan sesuai Pasal 6 ayat 2 Undang-undang (UU) Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Padahal, melalui putusan bernomor register 121 K/TUN/2017, Mahkamah Agung (MA) sudah memutuskan agar pemerintah membuka data HGU sebagai informasi publik.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kasus Suap Bupati Kebumen Belum Tuntas, Ini Kata Praktisi Hukum

Fakta yang muncul dalam persidangan adalah bukti petunjuk dalam setiap peristiwa pidana.

NASIONAL | 16 Juli 2019

Program Kring Sehat Klungkung Masuk Top 45 Sinovik

Program Kris merupakan salah satu inovasi yang bertujuan untuk mengatasi kedaruratan fasilitas kesehatan.

NASIONAL | 16 Juli 2019

Ketua OJK Jadi Profesor Ilmu Manajemen Risiko di UNS

Wimboh merupakan alumnus UNS.

NASIONAL | 16 Juli 2019

Polri: Kasus Rizieq Ada yang Masih Berjalan

Mabes Polri memastikan jika tidak semua laporan dan kasus yang menjerat Imam Besar FPI Rizieq Syihab telah dihentikan berdasar SP3.

NASIONAL | 16 Juli 2019

Oseanografi LIPI Dorong Perlindungan Ekosistem Teripang

Ekosistem teripang dinilai perlu dijaga dengan menerapkan konsep budidaya.

NASIONAL | 16 Juli 2019

Dipecat KPK, Pengawal Tahanan Idrus Marham Diduga Terima Rp 300.000

Selain berperilaku koruptif, video rekaman juga menunjukkan Idrus Marham tak dikawal dengan ketat oleh petugas pengawal tahanan.

NASIONAL | 16 Juli 2019

Tersebar, Jamaah Islamiah Paling Kuat Ada di Jawa Barat

Sel baru JI diketahui terus berevolusi.

NASIONAL | 16 Juli 2019

5 Kementerian Garap Pengembangan Candi Borobudur

Candi Borobudur merupakan satu dari 10 destinasi Bali Baru.

NASIONAL | 16 Juli 2019

Mendikbud Sebut Kasus Kematian Siswa SMA Taruna Masih Diselidiki

Kemdikbud telah menugaskan tim Itjen Kemdikbud untuk melakukan investigasi langsung ke lapangan.

NASIONAL | 16 Juli 2019

Ini Imbauan Kempar bagi Wisatawan terkait Gempa Bali

Kementerian Pariwisata mengimbau wisatawan untuk mengikuti instruksi pemerintah.

NASIONAL | 16 Juli 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS