KPK Ingatkan Kementerian dan Apgakum Proses Pelanggar Regulasi SDA

KPK Ingatkan Kementerian dan Apgakum Proses Pelanggar Regulasi SDA
Laode Muhammad Syarif. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / MPA Selasa, 16 Juli 2019 | 19:29 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan tak semua pelanggaran regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA) merupakan tindak pidana korupsi. Untuk itu, KPK menyentil kementerian terkait dan aparat penegak hukum (apgakum) untuk berperan aktif memproses pelanggar regulasi terkait SDA.

"Penegakan hukum bagi orang-orang yang melanggar regulasi. Ketika bicara penegakan hukum bukan hanya korupsi saja. Kalau melanggar UU Kehutanan tugasnya Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan (KLHK). Pelanggaran UU Lingkungan Hidup tugasnya kepolisian dan KLHK," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif d‎alam diskusi 'Quo Vadis Korupsi Sumber Daya Alam Indonesia' di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Syarif mengatakan membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi bukan hal yang mudah dan memerlukan proses yang panjang. Sementara membuktikan pembalakan liar atau penambangan ilegal jauh lebih mudah. "Jadi jangan ditumpahkan ke KPK semua. KPK itu untuk membuktikan korupsi susah banget. Tapi kalau membuktikan illegal logging gampang banget. Apalagi illegal mining. Kalau orang dagang narkoba susah, tapi kapal tongkang sebesar itu bagaimana bisa disembunyikan di Sungai Mahakam," katanya.

Syarif pun menyinggung mengenai pertambangan batu bara ilegal di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur. Syarif menegaskan, pelanggaran yang terjadi di Bukit Soeharto sudah masif.

"Lihat Bukit Soeharto sekarang. Kalau korupsinya kan susah, agak susah, tapi kalau itu pelanggaran UU kehutanan, iya, pelanggaran UU Minerba iya, pelanggaran UU Lingkungan Hidup iya," tegasnya.

KPK, kata Syarif meminta kementerian dan lembaga terkait termasuk aparat penegak hukum lain untuk menegakkan aturan dengan memproses setiap pelanggaran hukum yang terjadi. Jangan sampai Negara membiarkan terjadinya pelanggaran aturan.
"Jadi tidak boleh lagi ada pembiaran seperti itu. Kalau ada pembiaran tidak usah ada UU. Tidak usah ada penegak hukum. Jadi tidak boleh lagi ada pembiaran," katanya



Sumber: Suara Pembaruan