Walhi Kritisi Izin Pengusahaan Hutan di Tengah Moratorium

Walhi Kritisi Izin Pengusahaan Hutan di Tengah Moratorium
Hamparan kebun kelapa sawit membentuk pola unik terlihat dari udara di Provinsi Riau, Kamis (3/4). ( Foto: Antara/Anggoro )
Monica Dina Putri / HA Rabu, 17 Juli 2019 | 00:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan untuk sawit dan tanaman industri seluas 18 juta hektare, meskipun sudah dicanangkan moratorium untuk hutan primer dan lahan gambut, menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Padahal, moratorium itu bertujuan untuk keluar dari berbagai bencana dan dampak negatif dari ekstraktif industri di sektor kehutanan, dan merupakan langkah awal untuk melakukan restorasi ekosistem, dan untuk perbaikan kinerja tata kelola, penegakan, dan kepastian hukum serta menghentikan deforestasi.

Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional Walhi, Zenzi Suhadi, menyampaikan keperihatinannya dengan sikap pemerintah tersebut.

“Artinya meskipun ada moratorium proses penerbitan itu masih terjadi,” kata Zenzi di Jakarta, Selasa (17/7/2019).

Dari 18 juta hektare lahan yang diberikan izin tersebut, area di Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua merupakan yang paling dominan digarap untuk kepentingan korporasi.

“Umumnya ini diperuntukkan bagi lahan sawit, hutan tanaman industri, hak pengasuhan hutan dan tambang,” jelasnya.

Berdasarkan kajian yang Walhi, salah satu penyebab utama masih banyaknya lahan atau hutan di Indonesia yang dilepas izinnya karena terdapat kebijakan kontradiktif dengan semangat moratorium. Sebagai contoh Peraturan Pemerintah (PP) nomor 104 nomor 2015 perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 2010.

Akibatnya, hutan Indonesia seluas 9 juta ha dilepaskan selama moratorium. Kedua, PP Nomor 6 Tahun 2007 junto 03 2008 yang berkaitan dengan penerbitan izin sejak 2009 hingga 2019 seluas 11 juta ha yang menjadi pintu perluasan penerbitan izin hutan tanaman industri atau HTI.

Ia berpadangan jika pemerintah serius dan ingin menyelamatkan hutan di Tanah Air, maka moratorium tersebut tidak cukup hanya dengan Instruksi Presiden (Inpres). Namun, harus memiliki regulasi hukum yang kuat dan mengikat, minimal setingkat Peraturan Presiden.

"Jadi, (perpres) tidak hanya bisa mengikat internal pemerintahan tapi juga bisa dijadikan payung hukum dalam proses penegakan hukum," kata Zenzi.

Selain itu, Walhi juga menyarankan agar pemerintah segera merevisi dua peraturan yang berbenturan dengan semangat moratorium tersebut yaitu Peraturan Pemerintah atau PP 104 tahun 2005 dan PP Nomor 6 Tahun 2007.



Sumber: BeritaSatu.com