Kemkumham Polisikan Wali Kota Tangerang

Kemkumham Polisikan Wali Kota Tangerang
Tim Kementerian Hukum dan HAM hadir di Polresta Tangerang untuk melaporkan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah. ( Foto: Beritasatu / Chairul Fikri )
Chairul Fikri / HA Selasa, 16 Juli 2019 | 17:09 WIB

Tangerang, Beritasatu.com - Sengketa antara Menteri Hukum & HAM Yasonna Laoly dengan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah berlanjut. Kementerian Hukum dan HAM melaporkan wali kota ke Polrestro Tangerang, Selasa (16/7/2019), setelah muncul ancaman pemerintah kota akan menyetop layanan listrik, air dan segala fasilitas beberapa kantor Kemkumham di kota itu.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Kemkumham Bambang Wiyono datang ke Polrestro Tangerang Kota menyampaikan laporan tersebut.

"Intinya bahwa kedatangan kami dan tim dari Kemenkumham ke sini adalah untuk mengadukan pihak wali kota Tangerang karena telah melakukan pelanggaran hukum. Salah satunya adalah banyak penguasaan lahan-lahan yang tidak sesuai peruntukannya yang dilakukan oleh pihak Pemkot Tangerang yang di pimpin oleh Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah. Namun untuk materi lengkapnya, bisa ditanyakan kepada pihak penyidik dan pihak Kepolisian," ungkap Bambang.

Dia menambahkan telah menjalani proses pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) terkait laporannya.

Pelaporan dilakukan agar permasalahan ini bisa segera diselesaikan demi kepentingan bangsa dan negara, ujarnya.

"Nanti tim layanan advokasi hukum akan selalu komunikasi dengan polres untuk menyelesaikan masalah ini. Sekali lagi mudah-mudahan ini segera selesai dan segera tuntas," lanjutnya.

Kapolres Tangerang Kombes Abdul Karim membernarkan adanya laporan terhadap wali kota.

"Benar pihak Kemenkumham yang diwakili Kabiro Humas, Hukum dan Kerjasama Kemenkuham telah melaporkan pihak Walikota Tangerang terkait kisruh yang terjadi belakangan ini antara pihak Kemenkumham dan Pemerintah Kota Tangerang. Yang pasti kita akan tetap tangani masalah ini, tapi lengkapnya seperti apa, kita masih akan pelajari. Nanti kalau sudah jelas kami akan beritahukan kembali," tuturnya.

Sehari sebelumnya, Wali Kota Arief mengatakan akan mencabut pelayanan publik di perkantoran Kemkumham yang ada di Kota Tangerang smapai ada titik temu terkait kisruh lahan.

"Kita akan menghentikan layanan publik seperti layanan pengangkutan sampah, JPU dan perbaikan jalan (di wilayah perkantoran Kemenkumham) seperti di lapas, kantor Imigrasi, Rubbasan dan lainnya itu yang kita stop, tapi kalau pemukiman itu kita berikan kembali. Kemarin surat (klarifikasi) sudah kita layangkan," kata Arief, politikus Partai Demokrat.

"Dan kami juga sudah melaporkan permasalahan ini kepada pihak Kemendagri dan berharap Kemendagri menjembatani masalah ini dengan Kemenkumham, atau kalau perlu pak Presiden mau menjembatani masalah ini, pokoknya sampai ada komunikasi lebih lanjut dan ada titik temunya."

Permasalahan yang terjadi antara pihak Kemkumham dan Pemkot Tangerang bermula saat Menteri Yasonna meresmikan gedung Kampus Poltekip dan Poltekim di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, pada 9 Juli lalu. Dalam sambutannya Yasonna sempat menyindir Arief karena Pemkot Tangerang tidak bersahabat dalam soal perizinan bangunan.

Pihak Pemkot Tangerang lalu bereaksi dengan langsung melayangkan nota keberatan dan klarifikasi kepada Menteri Hukum dan HAM. Tak hanya itu, Arief juga kini memboikot layanan publik seperti angkutan sampah, perbaikan drainase, dan penerangan jalan di kantor-kantor Kemenkumham yang berada di wilayah Kota Tangerang itu.



Sumber: BeritaSatu.com