Wakil Ketua DPRD Surabaya Dijebloskan ke Rutan

Wakil Ketua DPRD Surabaya Dijebloskan ke Rutan
Ilustrasi. ( Foto: Antara )
Aries Sudiono / JAS Rabu, 17 Juli 2019 | 08:34 WIB

Surabaya, Beritasatu.com - Penanganan kasus dugaan korupsi proyek dana hibah produk politik Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) DPRD Kota Surabaya tahun 2016 menyeret Wakil Ketua DPRD Surabaya, Darmawan alias Aden sebagai tersangka.

Ia dijebloskan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejaksaan Tinggi Jatim di Rutan Medaeng, Sidoarjo, pascamenjalani pemeriksaan intensif selama enam jam atas dugaan penyelewengan dana Jasmas senilai Rp 4,9 miliar, Selasa (16/7/2019) sore.

“Sesuai dengan komitmen kami (Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya) yang memastikan bakal menuntaskan penyidikan, hari ini (Selasa kemarin) kami menahan D (Darmawan) alias Aden yang jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya atas perkara korupsi dana Jasmas tahun 2016 seniai Rp 4,9 miliar,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjung Perak, Surabaya, Rachmad Supriady kepada wartawan, Selasa kemarin.

Ditahannya politisi dari Partai Gerindra itu menyusul anggota DPRD Surabaya sebelumnya, Sugito dari Partai Hanura, yang lebih dahulu menghuni Rutan yang sama, sejak 27 Juni 2019 lalu.

Menurut Kajari, penahanan Darmawan itu berdasarkan alat bukti yang diperoleh penyidik tindak pidana khusus (Pidsus), berupa surat dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan dari tersangka sebelumnya.

Darmawan, menurut Rachmad Supriady, ditahan selama 20 hari ke depan guna kelancaran proses penyidikan terkait penyusunan berita acara pemeriksaan (BAP). Penahanan itu juga mencegah tersangka menghilangkan barang bukti dan atau mengantisipasi agar tidak melarikan diri.

Rahmad menjelaskan, dalam kasus ini, Darmawan berperan mengumpulkan dan menyetujui proposal jasmas yang akan dikerjakan oleh rekanan bernama Agus Setiawan Tjong yang berstatus sebagai terdakwa dalam perkara yang sama.

Sedikitnya ada 230 RT di Kota Surabaya yang mengajukan proposal proyek jasmas itu sebagaimana diminta Agus Setiawan Jong. Mereka mengajukan proposal berbagai hal, di antaranya permohonan bantuan pengadaan tenda, kursi dan sound system. Oleh Agus, proposal itu diajukan ke Darmawan untuk disetujui dan dicairkan dana hibah proyek dewan tersebut.

Sesuai rencana mereka, proposal yang dibawa Agus ke Darmawan, sebelum diproses, terlebih dahulu sengaja digelembungkan (mark up). Negara pun dirugikan sekitar Rp 5 miliar. Anggaran yang kemudian cair, dipakai untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Dalam perkara ini, Darmawan dijerat pelanggaran Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo UU Nomor 21 tentang perubahan atas Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Darmawan yang sempat dicegat wartawan saat berjalan menuju mobil tahanan Kejari, menolak memberikan keterangan. Berkali-kali dia menyembunyikan wajahnya dari bidikan kamera wartawan dengan topi dan koran.

Ia hanya berucap singkat, meminta wartawan menunggu pemeriksaan kasusnya di pengadilan. Selain Sugito dan Darmawan, ada empat anggota DPRD Surabaya lainnya yang juga diperiksa dalam kasus dugaan korupsi Jasmas itu.

Mereka adalah, Wakil Ketua DPRD Ratih Retnowati dari Partai Demokrat; anggota DPRD Dini Rijanti juga dari Partai Demokrat; Binti Rochmah (Hanura), dan Syaiful Aidy (PAN). Saat ini keempat anggota DPRD tersebut masih berstatus sebagai saksi.

Rachmat menambahkan, pihaknya masih terus mendalami kasus tersebut manakala ditemukan ada orang lain yang layak ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, dalam kasus tersebut satu sama lain saling terkait dan menggunakan modus operandi yang relatif sama, yakni penggelembungan anggaran.

Sementara penasihat hukum Sugito, Alvin Zain Khadafi yang dikonfirmasi terpisah masih enggan berkomentar atas penahanan kliennya kecuali akan mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan.



Sumber: Suara Pembaruan