Pengembangan Kawasan Wisata Borobudur, Dewan Kesenian Jateng: Berdayakan Seniman Lokal

Pengembangan Kawasan Wisata Borobudur, Dewan Kesenian Jateng: Berdayakan Seniman Lokal
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menghadiri Asalha Maha Puja 2563 di pelataran Candi Borobudur, Selasa, 16 Juli 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Stefi Thenu )
Stefi Thenu / JEM Kamis, 18 Juli 2019 | 15:40 WIB

Semarang,Beritasatu.com - Rencana pengembangan Kawasan Wisata Borobudur seperti yang menjadi usulan Pemprov Jateng kepada Pemerintah Pusat, sebaiknya tidak hanya ditujukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga mampu mengangkat budaya dan kesenian lokal.

Ketua Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT) Gunoto Saparie kepada Suara Pembaruan dan Beritasatu.com, Kamis (18/7/2019), berpendapat, pengembangan Kawasan Wisata Borobudur harus memerhatikan aspek kesejahteraan masyarakat dan seniman lokal.

“Selama ini mereka terkesan diabaikan, padahal mereka berada di zona komersial destinasi pariwisata Candi Borobudur,” ungkap Gunoto.

Dikatakan, hingga hari ini masyarakat dan seniman di kawasan tersebut, sebagian besar masih prasejahtera, masih hidup dalam kemiskinan. Padahal, desa tersebut memiliki potensi wisata yang luar biasa menarik, baik dasri segi alam, budaya dan buatan.
Menurut Gunoto, harus ada keterpaduan antarsektor, antardaerah dan antarpemangku kepentingan dalam pengembangan Kawasan Wisata Borobudur.

“Pembuatan masterplan harus jelas. Badan Pengelola Kawasan Wisata Candi Borobudur harus melibatkan partisipasi masyarakat dan seniman setempat. Selain ada pengembangan fasilitas pendukung, harus ada pula aksesibilitas dan penguatan kapasitas masyarakat dan seniman lokal,” tegasnya.

Dia mencontohkan, perlu pembentukan desa wisata berbasis alam dan budaya setempat. Pembentukan paket wisata harus memberdayakan potensi seniman lokal. “Yang penting, ada pola kerjasama antarpemangku kepentingan terkait pengembangan tersebut,” tambahnya.

Diakui, sesekali memang masyarakat dan seniman lokal dilibatkan. Namun, masih terkesan sporadis dan belum menjadi program prioritas dan terpadu. “Manfaat secara ekonomis dan kultural bagi seniman lokal belum seberapa,” imbuhnya.

Pihaknya mengakui, agar tidak menjadi program yang elitis, pemerintah pusat maupun daerah harus meminta masukan dari banyak pemangku kepentingan"Maka akses ke Borobudur harus segera disiapkan. Blue print pengembangan Borobudur, RT RW, pengelola dan pemerintah daerah harus bersinergi," ujar Ganjar.. “Kami DKJT pernah dilibatkan dalam rencana pengembangan Borobudur di era gubernur Mardiyanto dan Bibit Waluyo. Namun, di era Ganjar Pranowo belum pernah diajak diskusi. Namun kami sangat mendukung rencana pengembangan tersebut,” ujarnya.

Pengembangan Kawasan Wisata Borobudur menjadi program yang dibahas dalam Rapat Terbatas Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas bersama Presiden dan Wakil Presiden di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Rapat terbatas tersebut, selain dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, juga dihadiri Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur NTB Zulkifliemansyah, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, dan Gubernur NTT Viktor Laiskodat.
Ganjar Pranowo mengatakan, yang diperlukan untuk pengembangan Candi Borobudur adalah kejelasan konsep pengembangan.

 

Menurut Ganjar, saat ini, Candi Borobudur merupakan satu dari 10 destinasi Bali Baru yang diimpikan Presiden Joko Widodo dan ditargetkan bakal mampu mengundang 20 juta wisatawan mancanegara.

Ganjar menargetkan 5 juta wisatawan datang ke Borobudur. Meski saat ini dalam setahun angka wisatawan yang datang ke Candi Borobudur sudah mencapai 2,6 juta orang, namun jumlah wisatawan mancanegara baru sekitar 250.000 orang.

Kegiatan besar harus diselenggarakan. Harus ada dukungan infrastruktur. Perbaikan sekitar Borobudur. Termasuk dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Presiden juga pesan tiga hal, fasilitas, utilitas dan amenitas," kata Ganjar.

Fasilitas yang dimaksud adalah infrastruktur, utilitas dasar atau kesenangan atau kebiasaan para wisatawan, ketiga adalah amenitas pariwisata alias kenyamanan wisatawan yang berkaitan dengan ketersediaan rumah makan, fasilitas umum, hingga toko cinderamata.

Beberapa persoalan yang telah disampaikan Ganjar tersebut, juga langsung direspon Presiden dengan memerintahkan beberapa kementerian untuk turun ke Jawa Tengah.

Saat ini, Kawasan Wisata Borobudur dikelola PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, termasuk di dalamnya Candi Mendut dan Pawon.

 

 



Sumber: Suara Pembaruan