Komnas HAM Sulteng Terus Dorong Pemerintah Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Sulteng Terus Dorong Pemerintah Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat
Para peserta aktif mengikuti diskusi publik “Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat” yang dilaksanakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia-Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM) Perwakilan Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Universitas Tadulako (Untad) Palu, Kamis, 18 Juli 2019 di Palu. ( Foto: Istimewa )
Jeis Montesori / JEM Jumat, 19 Juli 2019 | 14:56 WIB

Palu, Beritasatu.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia-Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM) Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng) Dedi Askari, mengatakan, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu harus bisa diselesaikan dengan tuntas.

“Negara agar mengambil kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM berat di Indonesia, melalui jalur yang ada dalam undang-undang,” kata Dedi kepada Beritasatu.com, Jumat (19/7/2019) di Palu.

Terkait itu, Komnas-HAM bekerja sama dengan Universitas Tadulako (Untad) Palu, membahas penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu yang terjadi di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Upaya penyelesaian kasus itu diawali dengan diskusi publik tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat, melibatkan sejumlah akademisi berlangsung di Untad Palu, Kamis (18/7).

“Memberikan pemahaman kepada publik mengenai konsepsi tentang pelanggaran HAM berat (Gross Human Rights Violation) dan kewenangan penyelidikan yang dimiliki oleh Komnas HAM,” ucap Dedi Askari.

Diskusi publik tersebut menghadirkan nara sumber terkait yang memberikan pandangan yuridis, politik, maupun pandangan sosiologis terhadap permasalahan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dan kewajiban negara untuk pemenuhannya.

Narasumber adalah Komisioner Komnas HAM RI/Anggota Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, M Chairul Anam, pakar sosiologi Untad Sulthan Zainuddin, dan dosen pidana Fakultas Hukum Untad Dr Zulkarnain.

Dedi Askari mengemukakan, diskusi tersebut juga untuk mendorong semua stakeholders (pemerintah pusat, pemerintah daerah, NGO, perguruan tinggi, masyarakat) untuk menemukan pilihan strategi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang berkeadilan.

“Diskusi juga bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi langsung dari korban dan pendamping korban. Untuk selanjutnya, dikeluarkan surat keterangan sebagai korban atau keluarga korban pelanggaran HAM yang berat, sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan bantuan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),” ujar dia.

Penanganan kasus HAM berat untuk penyelesaiannya, pascadiskusi publik tersebut, kata Dedi, dilanjutkan dengan verifikasi korban pelanggaran HAM berat di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

“Hal ini sebagai tindak lanjut pengajuan permohonan surat keterangan korban pelanggaran HAM berat (SKKPHAM) ke Komnas HAM RI, dengan melakukan verifikasi secara langsung melalui pemeriksaan dokumen dan wawancara kepada korban, untuk selanjutnya dapat dikeluarkan surat keterangan sebagai korban atau keluarga korban pelanggaran HAM,” kata Dedi.

Dedi menambahkan upaya-upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu, dilakukan juga oleh berbagai lapisan masyarakat termasuk CSO (civil society organitation).

Oleh karena itu, diperlukan adanya satu diskusi dengan para korban dan pendamping korban dalam rangka upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat

Hal itu karena hak atas pemulihan (remedy) bagi korban merupakan bagian dari HAM dan negara memiliki kewajiban untuk memulihkan hak korban pelanggaran HAM.



Sumber: Suara Pembaruan