Pengadilan Medan Gelar Sidang Lapangan Kasus Pengrusakan Food Court Pondok Mansyur

Pengadilan Medan Gelar Sidang Lapangan Kasus Pengrusakan Food Court Pondok Mansyur
Hakin Pengadilan Negeri Medan, Erintuah Damanik (baju batik warna cokelat) menggelar sidang di lapangan atas kasus dugaan pengrusakan oleh oknum Satpol PP Medan di lokasi usaha Food Court Pondok Mansyur Medan, Sumatera Utara, Jumat, 19 Juli 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Arnold Sianturi )
Arnold H Sianturi / JEM Jumat, 19 Juli 2019 | 15:13 WIB

Medan, Beritasatu.com - Pengadilan Negeri (PN) Medan menggelar sidang di lapangan atas kasus gugatan pengelola Food Court Pondok Mansyur di Jl Dr Mansyur Medan, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (19/7/2019).

Gugatan pengelola Food Court Pondok Mansyur, Aida Wahab yang dilakukan melalui kuasa hukumnya Parlindungan Nadeak, terkait kasus pengrusakan atas bangunan yang diduga dilakukan oknum Satpol PP Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, pada Juli 2018 lalu.

Dalam persidangan yang digelar, Jumat ini, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Erintuah Damanik, sempat menegur kuasa hukum dari pihak Satpol PP yang mewakili Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, Rahma.

“Sudah beberapa kali Anda terlambat mengikuti sidang. Hari ini sidang lapangan disepakati jam 09.00 WIB, Anda datang jam setengah sepuluh lebih,” sesal Erintuah Damanik kepada Rahma.

Saat itu, Rahma yang merupakan perwakilan yang diutus Biro Hukum Sekretariat Pemkot Medan, meminta maaf atas keterlambatannya tersebut. Dalam sidang itu, Eriantuah pun menanyakan luas bangunan yang dirusak.

Selain itu, hakim juga mempertanyakan alasan pihak Satpol PP Medan melakukan perusakan. Hakim akhirnya mengetahui luas bangunan yang dibongkar yakni, meliputi  empat stan masing-masing berukuran 2,5x4 meter.

Kerusakan lainnya yakni, sejumlah tiang bangunan dan relief nama foodcourt di bagian depan. Tindakan semena - mena oleh oknum membuat pengelola tempat kuliner itu mengalami kerugian miliaran rupiah.

Berdasarkan pantauan Suara Pembaruan, proses persidangan berjalan sekitar 30 menit. Hakim mendengarkan keterangan dari pihak yang berperkara tersebut. Hakim memutuskan menunda persidangan hingga 24 Juli 2019.

Usai persidangan, Erintuah Damanik, menyatakan, sidang lapangan untuk mengetahui kejadian sebenarnya berikut jumlah kerugian yang diderita penggugat agar bisa menjadi masukan dalam pengambilan keputusan.

Kuasa hukum Food Court Pondok Mansyur, Parlindungan Nadeak mengapresiasi langkah hakim yang menggelar sidang di lapangan itu. Sebab, hakim bisa melihat langsung kerusakan oleh oknum Satpol PP Medan.

"Saya melihat hakim sangat objektif dalam melihat perkara yang sudah merugikan klien kami. Keputusan hakim dalam menyidangkan perkara ini dinantikan. Selanjutnya, kami akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya," kata Parlindungan.

Menurutnya, upaya hukum yang akan dilakukan setelah memenangkan perkara gugatan itu adalah dengan menempuh langkah hukum baru terhadap Kasatpol PP Medan, M Sofyan bersama bawahannya.

"Mereka bertindak arogan dengan melakukan pengrusakan. Tindakan mereka membuat klien saya mengalami kerugian materiel sebesar Rp 3 miliar dan innmateriel mencapai Rp 1 triliun. Itu yang kami tuntut, sebab kafe itu menjadi sunyi setelah kejadian pengrusakan itu," ungkap kuasa hukum.

Sementara itu, kuasa hukum tergugat, Rahma kurang berkenan saat dimintai komentarnya atas kejadian pengrusakan itu. “Seharusnya pihak Pondok Mansyur menunggu terbitnya IMB sebelum membangun,” sebutnya.

Menurut Parlindungan Nadeak, kliennya tidak terima atas ketidakadilan yang diterimanya. Satpol PP Medan, telah melakukan pembongkaran disertai perusakan barang-barang yang ada di Food Court Pondok Mansyur.

Padahal, pihaknya telah membuat permohonan kepada Kepala Satpol PP Medan agar memberi perpanjangan waktu pengurusan IMB. Dimana, waktu perpanjangan yang diberikan selama sepuluh hari kerja tidak sesuai dengan kenyatannya. Belum sepuluh hari bangunan itu sudah dibongkar. Padahal, pihak Pondok Mansyur sedang mengurus surat-surat IMB.

Parlindungan juga menilai sikap atau kebijakan yang diberikan Satpol PP Medan kepada dunia usaha tebang pilih. Hal itu terlihat dari banyaknya bangunan yang jelas-jelas melanggar aturan yang berada di kawasan Dr Mansyur atau satu lokasi dengan Food Court Pondok Mansyur, tapi tidak ditindak.

"Tindakan itu, hanya diberikan kepada klien saya. Itupun caranya, sangat arogan dengan merusak sejumlah asset milik Pondok Mansyur," sebutnya.



Sumber: Suara Pembaruan