Antisipasi Konflik Lahan, Camat di Jambi Diminta Hindari Praktik Suap dan Nepotisme

Antisipasi Konflik Lahan, Camat di Jambi Diminta Hindari Praktik Suap dan Nepotisme
Ilustrasi lahan kosong ( Foto: Istimewa )
Radesman Saragih / JEM Jumat, 19 Juli 2019 | 15:26 WIB

Jambi, Beritasatu.com - Jajaran pemerintah daerah di Jambi, khususnya para camat diharapkan menghindari praktik kongkalikong (suap dan nepotisme) dalam pengurusan izin perhutanan sosial. Pemberian izin perhutanan sosial di Jambi harus dilakukan dengan tertib sejak awal pengurusan izin mencegah munculnya konflik pengelolaan lahan perhutanan sosial di kemudian hari.

“Pendataan warga masyarakat yang akan mendapatkan izin perhutanan sosial harus dilakukan secara akurat. Warga yang mendapat izin perhutanan sosial harus sesuai dengan identitas kependudukan mereka di desa sekitar hutan. Kemudian luas dan lokasi areal perhutanan sosial yang tercantum dalam izin harus jelas mencegah terjadinya konflik lahan,”kata Sekretaris Jenderal Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, Bambang Hendroyono seusai Rapat Koordinasi (Rakor) Camat se - Provinsi Jambi di kantor Gubernur Jambi, Kamis (18/7/2019).

Rakor camat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, HM Dianto, para bupati dan camat se-Provinsi Jambi. Rakor camat tersebut membahas cukup banyak masalah – masalah konflik lahan di Jambi. Rakor Camat se-Provinsi Jambi tersebut bertajuk "Peningkatan Penyelesaian Permasalahan Konflik Lahan di Kawasan Hutan terhadap Tanah Objek dan Reformasi Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS) Menuju Jambi TUNTAS 2021."

Menurut Bambang Hendroyono, konflik lahan dalam pengelolaan perhutanan sosial harus dicegah agar warga masyarakat yang sudah mendapatkan izin perhutanan sosial dapat mengelola lahan yang mereka kuasai untuk peningkatan kesejahteraan. Untuk itu konflik lahan dalam pengelolaan perhutanan sosial harus diminimalisir melalui pengurusan izin yang transparan dan tepat sasaran.

“Perhutanan sosial dikembangan pemerintah pusat saat ini sebagai salah satu upaya mengatasi konflik lahan. Karena itu jangan sampai perhutanan sosial menimbulkan konflik lahan baru,”ujarnya.

Bambang Hendroyono mengatakan, pengelolaan perhutanan sosial di Jambi harus didorong semaksimal mungkin karena antusiasme warga mengelola perhutanan sosial cukup besar. Mencegah penelantaran perhutanan sosial, seluruh surat keputusan (SK) akan didorong kepada akses produksi kehutanan. KLHK membentuk kelompok kerja (pokja) pendampingan dan bantuan ekonomi produktif untuk meningkatkan kemampuan para petani mengelola perhutanan sosial.

Dijelaskan, luas perhutanan sosial yang sudah dikelola petani desa sekitar hutan di Provinsi Jambi sejak akhir tahun lalu hingga Juli ini sekitar 153.000 hektare (ha). Pengelolaan perhutanan sosial tersebut 42% dari sekitar 368.232 ha areal perhutanan sosial yang dicadangkan KLHK untuk Provinsi Jambi.

Menurut Bambang Hendroyono, pelaksanaan perhutanan sosial bisa dilaksanakan melalui beberapa bentuk, yakni Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Seluruh pola pemangunan perhutanan sosial tersebut harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan tanpa merusak hutan.

Andil Camat

Sementara itu, Sekda Pemprov Jambi, HM Dianto pada kesempatan tersebut mengatakan, seluruh camat di Jambi perlu meningkatkan andil dalam penyelesaian konflik lahan di wilayahnya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan para camat mencegah dan mengatasi konflik lahan tersebut, yaitu menghindari praktik suap dan nepotisme dalam pemberian izin pengelolaan lahan.

“Konflik lahan di Jambi hingga kini masih cukup banyak dan sering menimbulkan konflik. Nah, camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah di daerah yang bersinggungan langsung dengan masyaraka, diharapkan turut andil dalam penyelesaian konflik lahan,”katanya.

Menurut HM Dianto, Pemprov Jambi kini terus berupaya melaksanakan program Tanah Objek dan Reformasi Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS) sebagai salah satu strategi percepatan peningkatan ekonomi rakyat dan daerah.

“Secara garis besar, TORA berupa kegiatan rehabilitasi atau redistribusi lahan yang berasal dari bekas atau eks hak guna usaha (HGU) atas pembebasan lahan hutan atau hutan negara dan hutan produksi. Lahan ini diperuntukan bagi seluruh buruh tani, para petani lainnya dan masyarakat yang membutuhkannya dengan target mencapai 9 juta hektare di seluruh Indonesia,”katanya.

HM Dianto menjelaskan, perhutanan sosial juga merupakan program nasional yang bertujuan melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu lahan, kesempatan usaha, dan sumberdaya manusia. Perhutanan Sosial legal untuk masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mengelola kawasan hutan negara.

"Perhutanan sosial diutamakan untuk meningkatkan kesejahtteraan masyarakat setempat. Mereka diperbolehkan mengelola lahan tersebut sesuai dengan prosedur yang ada,”katanya. 



Sumber: Suara Pembaruan