Tim Teknis Kasus Novel, Judul Baru tetapi “Kaset Lama”

Tim Teknis Kasus Novel, Judul Baru tetapi “Kaset Lama”
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengultimatum Kapolri untuk menuntaskan pengungkapan kasus penyerangan penyidik senior KPK, Novel Baswedan, dalam waktu tiga bulan. ( Foto: Beritasatu TV )
Farouk Arnaz / WM Sabtu, 20 Juli 2019 | 21:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mabes Polri membuat tim teknis menindaklanjuti rekomendasi tim pakar pencari fakta dalam kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan 11 April 2017 lalu.

Tim teknis yang dikomandani oleh Kabareskrim Komjen Idham Azis itu berisi sejumlah unsur termasuk Dir Tipidum Bareskrim Brigjen Nico Alfinta meski sebenarnya kedua nama itu bukan orang baru dalam kasus ini.

Idham adalah mantan Kapolda Metro Jaya. Dia bahkan telah melansir sketsa wajah dua orang yang diduga pelaku dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, 24 November 2017 silam setelah dia menemui pimpinan KPK.

Pun dengan Nico yang juga wajah lama dalam kasus ini. Nico, yang waktu itu mejabat Dir Krimum Polda Metro Jaya pada 2018 lalu, telah meminta Novel memberikan keterangan kepada penyidik terkait kasus penyerangan yang dialaminya.

Jadi ibaratnya tim teknis ini adalah judulnya saja yang baru namun isinya “kaset lama”. Bahhkan kedua nama di atas itu juga terlibat dalam tim pakar yang baru bubar itu. Idham adalah ketua tim sedangkan Nico adalah wakil ketuanya.

Menurut Kabag Penum Polri Kombes Asep Adi Saputra di Mabes Polri, Kamis (18/7/2019), tim teknis ini dibentuk sebagai tindak lanjut rekomendasi tim pakar pencari fakta dan tim teknis juga akan bekerja dengan limitasi waktu yang dibatasi.

“Satu hal yang paling penting adalah tugas utamanya menindaklanjuti rekomendasi itu. Tim teknis ini seluruhnya merupakan personil Polri. Di sana juga ada sebuah fungsi yang sangat komprehensif di dalam penyelidikan dan penyidikan,” kata Asep.

Ada tim yang bersifat investigasi yang konteksnya melakukan penyelidikan dan penyidikan dan juga ada bantuan yang sifatnya teknis untuk mendukung penyelidikan dan penyidikan.

“Semisal kalau di kepolisian ada bantuan teknis mulai dari Puslabfor, Inafis, Dokkes, seperti itu menjadi bagian yang komprehensif dalam sebuah penyelidikan dan penyidikan yang mendukung hasil dari penyelidikan dan penyidikan,” urainya.

Kewenangan Berlebihan

Dalam kesempatan itu Asep juga menjelaskan soal temuan tim pakar bila “Novel melakukan kewenangan secara berlebihan” sehingga diduga menjadi alasan motif penyerangan.

“Soal adanya suatu kelebihan dalam (pengunaan) kewenangan itu adalah merupakan bagian analisis yang menghasilkan probabilitas (motif) kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian mengarah pada sebuah kemungkinan enam kasus yang bersifat high profile itu,”  katanya.

Enam kasus itu adalah korupsi proyek e-KTP, kasus suap sengketa pilkada yang melibatkan eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang melibatkan eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrachman, kasus korupsi proyek Wisma Atlet, dan kasus suap perizinan yang melibatkan Bupati Buol Amran Batalipu.

Lima kasus itu memang ditangani KPK sedang kasus terakhir adalah bukan kasus korupsi melainkan pidana umum yakni kasus pencurian sarang burung walet di Bengkulu.

Kasus pencurian sarang burung walet terjadi pada 2004 silam. Novel saat itu menjabat Kasat Reskrim Polres Bengkulu dan dia diduga menembak salah satu pelaku pencurian sarang burung walet itu. Novel sempat jadi tersangka dalam kasus ini.

Buku Merah

Temuan tim pakar ini kontan ramai mendapat kritikan. Salah satunya mengapa tim seolah melupakan fakta jika Novel sempat berhadapan dengan sejumlah kasus besar korupsi melawan oknum petinggi Polri termasuk kasus buku merah.

Buku merah merujuk pada buku tabungan berisi transaksi keuangan CV Sumber Laut Perkasa milik Basuki Hariman. Buku itu menjadi salah satu bukti dalam kasus korupsi yang menjerat pengusaha daging dan anak buahnya Ng Fenny dalam kasus suap ke hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar.

Dua penyidik KPK Roland dan Harun belakangan dipulangkan ke Polri karena diduga telah merobek 15 lembar catatan transaksi dalam buku bank tersebut.

Mereka juga membubuhkan tip ex untuk menghapus sejumlah nama penerima uang dari perusahaan Basuki. Pasalnya sejumlah aliran dana itu diduga mengalir ke petinggi kepolisian RI meski telah dibantah.

“Teman-teman, sekali lagi bahwa TPF ini bekerja dimulai dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polri sebelumnya. Kemudian disimpulkan di sana dua hal paling penting adalah mengenai alibi saksi yang sudah diperiksa sebelumnya kemudian kemungkinan motif dari peristiwa ini,” terang Asep.

Mantan Kapolres Metro Bekasi ini berulang-ulang menyakinkan tentang temuan tim pakar. Namun dia mengamini bila bicara motif maka idealnya terlebih dahulu harus mengungkap kasus secara keseluruhan. Tapi membangun probabilitas atau kemungkinan motif itu bisa saja disusun dari awal.

“Sekali lagi, probabilitas, kemungkinan. Itu akan mengantarkan kita kepada pendalaman, penyelidikan, penyidikan, berikutnya. Jadi sangat tidak mungkin misalnya kita sudah menentukan secara pasti motif tanpa mengungkap secara keseluruhan,” tegasnya.

Anggaran Tim

Asep juga mengakui jika anggaran tim pencari fakta yang terdiri dari unsur Polri, KPK, dan pakar sebanyak 65 orang itu diambil dari anggaran Polri.

“Tim ini kan merupakan rekomendasi dari Komnas HAM dan juga berasal dari beberapa masukan instansi tdan Ombudsman yang disikapi oleh kita. Tentunya ini menjadi tanggung jawab (Polri). Anggaran di kepolisian untuk memberi operasional itu,” sambungnya.

Namun perwira menengah itu mengaku tak tahu berapa besar dana untuk tim yang bekerja selama enam bulan dan kini telah resmi berakhir itu.

Polri belum menanggapi terkait ide pembentukan tim pencari fakta lanjutan yang berada dibawah presiden dengan kepres sehingga lebih bergigi jika ada hambatan non teknis.

Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal pada 11 April 2017 silam. Kedua matanya rusak parah. Novel pun berobat di Singapura dan cacat hingga kini.



Sumber: BeritaSatu.com