Pemerintah Optimalkan Program Tol Laut di Wilayah 3TP

Pemerintah Optimalkan Program Tol Laut di Wilayah 3TP
Ilustrasi kapal yang digunakan dalam program tol laut. ( Foto: Antara )
Thresa Sandra Desfika / FER Minggu, 21 Juli 2019 | 17:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah mengoptimalkan pelayanan program tol laut untuk menjawab dan memenuhi harapan masyarakat Maluku yang sangat berharap atas kehadiran program tersebut.

Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Antar Lembaga, Buyung Lalana, menjelaskan, keberadaan program tol laut terus mendapatkan dukungan dan dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP).

"Konektivitas di wilayah Indonesia Timur khususnya di kepulauan Maluku sangat dibutuhkan oleh masyarakat Maluku. Untuk itu, Negara sudah hadir melalui program tol laut," kata Buyung dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Minggu (21/7/2019).

Buyung melanjutkan, program ini bukan semata mata adalah milik satu kementerian atau lembaga saja melainkan milik bersama antara kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah (Pemda). "Masyarakat juga harus dilibatkan dalam sinergi, agar program tol laut dapat berjalan optimal," jelas Buyung.

Menurut Buyung, Kementerian Perhubungan (Kemhub) terus memberikan perhatian terhadap konektivitas wilayah di Indonesia bagian timur, salah satunya dengan mengalokasikan 30 kapal perintis dan 5 kapal tol laut dari total 158 kapal yang dimiliki Kemhub untuk melayani masyarakat di wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

"Begitu pentingnya konektivitas di wilayah Maluku dan Maluku Utara, pemerintah mengalokasikan 22 kapal perintis untuk Maluku dan 8 kapal perintis untuk Maluku Utara serta 3 kapal tol laut untuk Maluku dan 2 kapal tol laut termasuk kapal feeder untuk Maluku Utara," imbuh Buyung.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt Wisnu Handoko, mengatakan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan tol laut di antaranya dengan adanya perubahan yang cukup mendasar dari yang semula pelayanan tol laut itu bersifat langsung diubah menjadi pola hub dan spoke pada tahun 2019.

Perubahan tersebut, lanjut Wisnu, ditujukan untuk tetap dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dengan jumlah daerah yang dilayani lebih luas di tengah keterbatasan subsidi tol laut untuk tahun 2019.

Lebih lanjut, Wisnu menjelaskan, perubahan sistem tersebut menjadikan wilayah pelayanan tol laut di wilayah 3TP yang pada tahun 2016 hanya singgah di 31 pelabuhan, untuk tahun 2019 menjadi 76 pelabuhan dan volume muatan tol laut juga mengalami peningkatan di mana volume muatan pada tahun 2016 sebesar 81.404 ton dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 239.875 ton.

Untuk itu, lanjut Wisnu, pemerintah secara proaktif dan responsif akan memprioritaskan pemanfaatan subsidi tol laut di mana masyarakat pada daerah 3TP masih sangat membutuhkan tol laut dan mengevaluasi tol laut termasuk mengkaji kembali efektivitas pola subsidi freight pada biaya pelayaran serta mempertimbangkan pola subsidi lain yang lebih efektif dan efisien.



Sumber: BeritaSatu.com