Pemda Wajib Ajukan Permohonan Izin ke Luar Negeri 10 Hari Sebelum Berangkat

Pemda Wajib Ajukan Permohonan Izin ke Luar Negeri 10 Hari Sebelum Berangkat
Tjahjo Kumolo. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / JAS Senin, 22 Juli 2019 | 14:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menerbitkan surat pemberitahuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Permohonan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri. Surat bernomor 009/5546/SJ dikeluarkan dan ditandatangani Tjahjo pada 1 Juli 2019.

Kepala daerah, anggota DPRD, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hendak melakukan perjalanan dinas ke luar negeri diminta mengajukan permohonan izin maksimal atau paling lama 10 hari sebelum keberangkatan.

“Kiranya permohonan izin perjalanan dinas luar negeri oleh pemerintah daerah diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) 10 hari sebelum keberangkatan ke luar negeri,” kata Tjahjo, Senin (22/7).

Menurut Tjahjo, surat pemberitahuan ini bertujuan menertibkan proses administrasi serta koordinasi pelaksanaan perjalanan dinas. Tjahjo menambahkan, proses administrasi dengan lembaga lain bakal terhambat apabila permohonan izin diberikan kurang dari 10 hari sebelum keberangkatan.

Dalam surat tertanggal 1 Juli itu disebutkan, bahwa izin, dispensasi, atau konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan izin dinas ke luar negeri, apabila diberikan kurang dari 10 (sepuluh) hari sebelum keberangkatan, menurut surat tersebut, akan terkendala dengan limit waktu dalam proses penyelesaian administrasi perjalanan dinas luar negeri.

Proses administrasi yang harus dilalui yaitu ke Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, dan Direktorat Keamanan Kementerian Luar Negeri bagi perjalanan dinas ke negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik.



Sumber: Suara Pembaruan